“Legacy” Menkes Budi Untuk Profesi Dokter

Rizal Djalil Mantan Anggota DPR RI Dapil Jambi. (Ist)

Oleh: Prof. Dr. Rizal Djalil Ex Ketua BPK RI dan Pernah Memimpin Audit Kinerja dan Lap Keuangan Kemenkes RI Tahun 2010-2013.

Saat Jepang dan Jerman hancur lebur setelah Perang Dunia (PD) II Pemimpin kedua Negara tersebut terutama Kaisar Hirohito bertanya ke jajaran Pemerintahannya saat itu berapa jumlah dokter dan guru yang masih tersedia. Hal ini menunjukkan posisi penting dan strategis para dokter dan guru  untuk membangun suatu bangsa.

Bacaan Lainnya

Di Indonesia peran dokter bukan hanya di bidang kesehatan tetapi sejak Era Kebangkitan Nasional 1908 dan Era  Kemerdekaan, para dokter telah  mempunyai kontribusi besar. Itulah makanya Negara mengangkat 5 orang diantara mereka menjadi Pahlawan Nasional, pertama dr. Wahidin Soedirohoesodo, kedua dr. Rajiman Widyadininggrat, ketiga, dr. Tjipto Mangoenkoesoemo, keempat, dr. Soetomo, Kelima dr. Moestopo.

Pada tahun 1987 Prof. Dr. Padmosantjojo dan Tim mengejutkan dunia dengan keberhasilan operasi Bayi kembar siam  dempet kepala yang mempunyai tingkat kesulitan super tinggi sehingga prestasi dokter Indonesia dibawah Pimpinan Prof. Padmo diakui dan dikagumi dunia. Bahkan Menteri Pendidikan Belanda datang ke Indonesia untuk bertemu langsung dengan Prof. Padmo ( Prof. Padmo pernah mengikuti pendidikan bedah syaraf di Belanda).

Pada saat Pandemi melanda Indonesia tokoh-tokoh  seperti Prof. Dr. Djooebairi Djurban, Prof. Dr. Akmal Taher; Prof. Dr. Ary Farial Syam, Dr. Erlina Burhan Sp.Paru tampil memberikan pencerahan ke publik bagaimana menyikapi Covid 19 secara benar. Para dokter Epidemiolog dari berbagai universitas terkemuka membantu Pemerintah merumuskan kebijakan yang tepat. Bahkan Tidak kurang 2172 dokter meninggal saat menangani Covid 19. Fakta diatas menunjukkan betapa besar peran dokter di Indonesia dan masyarakat Indonesia sangat menghormati profesi dokter.

Empat bulan menjelang masa bakti Kabinet Jokowi-Ma’ruf Amin berakhir Menkes Budi Sadikin membuat pernyataan menghebohkan Pertama, seolah olah stetoskop tidak ilmiah untuk mendeteksi penyakit jantung. Terkait hal ini sudah dijawab tuntas oleh Dr. dr. Ika Prasetya Wijaya, SpD. K-KV. Finasim kepada public melalui media online sebagai berikut “stetoskop masih diajarkan di semua pusat pendidikan dokter di seluruh dunia”.

Dan pernyataan dr. Bambang Budiono dari Makasar sebagai berikut” pernyataan Menkes kurang tepat dan dr. Bambang menambahkan  ” the stethoscope has 3 heads- the bell, the diaphragm and the one between  the earpieces. Using all three properly forms the tale”. …Saya sendiri memahami konteks pentingnya AI kedepan tapi menyatakan penggunaan stetoskop tidak ilmiah di forum publik agak kurang pas dan sedikit ngawur.

Selain soal Stetoskop pernyataan Menkes BS terkait Naturalisasi dokter asing ala pemain bola juga kurang cermat. Interaksi para dokter asing dengan dokter Indonesia telah berlangsung sejak lama, baik berupa penelitian bersama, kerjasama pendidikan, Forum ilmiah, maupun melalui kerjasama Pemerintah RI dengan Pemerintah Asing.

Tahun 1950 an di Kerinci Pelosok Sumatera telah bekerja full time ( kerjasama pemerintah dengan Jerman) dokter Lucas Meyer asal Jerman penulis pun lahir atas bantuan Dokter Lucas tersebut bukan mencari pekerjaan di Indonesia tetapi murni membantu pemerintah RI melaksanakan pelayanan kesehatan.

Data konsil kedokteran Indonesia menunjukkan jumlah dokter teregister sebagai berikut : dokter umum 174.407 orang, dokter spesialis 53.779 orang, dokter gigi  45.492 orang dan dokter gigi spesialis 5643 orang, Dengan jumlah total dokter 279.321 orang mungkin dirasakan masih kurang, tapi apakah Naturalisasi ala pemain bola sebagai solusi atau mencetak dokter spesialis melalui RS dengan segala Kompleksitasnya.?

Terkait isu-isu sentral tersebut sebaiknya Menkes berkoordinasi dengan Konsil Kedokteran Indonesia dan Organisasi Profesi dokter. Disisa masa bakti sebagai banker kawakan sebaiknya Menkes Budi Sadikin fokus, pertama, membuat kebijakan supaya harga obat di Indonesia bisa lebih murah seperti di India. Melalui insentif pajak  khusus dan kemudahan kredit investasi bagi Pengusaha yang berminat melakukan investasi di bidang produksi bahan baku obat. Pada tahun 2013 BPK RI, Kemenkes, Pengusaha Farmasi dan Jurusan Farmasi ITB sudah pernah membahas solusi harga obat mahal ini di Bandung.

Kedua, masalah izin praktek dan kesejahteraan dokter di daerah seorang dokter bercerita sudah 5 tahun mengurus izin praktek tidak juga keluar. Seorang Akuntan senior memimpin perusahaan besar di bidang Energi Baru dan Terbarukan bercerita pula, anaknya seorang dokter muda lulusan Universitas terkemuka baru saja menyerahkan gaji pertamanya sebesar Rp 3,5 juta kepada ibunya.

Dua hal menggambarkan masalah yang dihadapi nyata terang benderang oleh para dokter di Indonesia terutama di daerah. Masalah tersebut diatas memang bukan sepenuhnya urusan Kemenkes karena semua urusan kesehatan di daerah menjadi tanggung jawab Pemda, namun bukan berarti Kemenkes bisa lepas tangan. Itulah gunanya ada Pemerintah Pusat dalam hal ini Kemenkes dengan Anggaran sebesar Rp 187.5 triliun pada tahun 2024 seharusnya membantu, mencari solusi masalah tersebut dan berkoordinasi dengan Pemda supaya masalah perizinan dan kesejateraan para dokter di daerah menjadi perhatian Para Kepala daerah yang saat Pilkada selalu menjual program kesehatan sebagai tema kampanye- setelah terpilih kadang-kadang lupa dengan sektor kesehatan.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *