Kasus Dugaan SPPD Fiktif DPRD Kerinci Terkuak, Sekwan Jondri Ali Bungkam

Ket Foto: Kantor DPRD Kabupaten Kerinci di Ujung Ladang Kecamatan Gunung Kerinci. (Ist)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus dugaan Korupsi pada Surat Perintah Perjalanan Dinas (SPPD) fiktif atau manipulatif di DPRD Kabupaten Kerinci mulai Terkuak. Hal ini disampaikan salah seorang staf dan terus mendapat perhatian serius di tengah masyarakat Kerinci Provinsi Jambi.

Informasi yang diterima media ini, bahwa terdapat SPPD ganda di DPRD Kerinci sehingga menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK), informasi ini disampaikan staf yang namanya digunakan dan tercantum dalam SPPD Fiktif. Dia mengatakan bahwa dirinya tidak berangkat namun dalam SPPD ada namanya di catut tanpa sepengetahuan dirinya.

Bacaan Lainnya

Kasus ini menuai banyak respon dari elemen masyarakat. Seperti yang disampaikan Praktisi Hukum Viktor yang juga seorang pengacara. Saat dimintai komentarnya sebagai praktisi hukum Viktor mengatakan kasus dugaan SPPD Fiktif itu sudah termasuk manipulatif, dalam kegiatan perjalanan dinas harus sesuai dengan peruntukkan.

“Itukan sudah termasuk manipulatif, sementara dalam kegiatan melakukan perjalanan dinas itu harus sesuai peruntukannya,”ujar Viktor.

Lanjutnya, kasus pembuatan SPPD yang tidak sesuai peruntukkan merupakan pelanggaran hukum, sehingga bisa dimaknai sebagai bentuk kerugian negara sebagaimana tersebut di dalam peraturan menteri keuangan 113/PMK-05/2012 sebagaimana diganti dengan PMK no 119 tahun 2023. Pada pasal 23 mengatur pejabat yang berwenang, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Negara, sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.

“Ini juga bisa dikatakan bentuk kesalahan atau penyelewengan keuangan Negara dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Karena asas pengelolaan keuangan negara salah satunya Asas keterbukaan,”terangnya.

Victor juga menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Peraturan menteri keuangan, apabila asas ini dilanggar maka dapat dikatakan perbuatan tersebut pelanggaran hukum

Tambahnya lagi, dalam hal ASN dalam tekanan atasan dan tidak dalam persetujuannya, menurut Viktor, bahwa Kalau bukan atas persetujuan nya tidak perlu diminta pertanggungjawabannya. “Berarti yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kalau pimpinan nya yang mengambil keputusan maka pimpinan nya yang bertanggung jawab, Artinya hanya dipakai namanya untuk terwujudnya tujuan pencairan uang perjalanan dinas tersebut, kecuali dia menyetujuinya,”tutupnya

Sebagaimana diketahui bahwa staf sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci memberikan informasi soal adanya dugaan pembuatan SPPD Fiktif di DPRD Kabupaten Kerinci. Kicauan staf tersebut lantaran dia merasa dirugikan atas pencatutan namanya.

Sementara itu, Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci Jondri Ali saat dikonfirmasi, Jum’at (14/6/2024), Belum bisa dimintai keterangan terkait kicauan stafnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *