18 Anggota DPRD Kerinci Terlibat Kasus Perjalanan Dinas Fiktif, Berikut Inisialnya

Ket Foto: Kantor DPRD Kabupaten Kerinci dan Anggota DPRD Kabupaten Kerinci Periode 2019-2024. (dok)

KERINCI,GEGERONLINE.CO.ID-18 orang anggota DPRD Kabupaten Kerinci periode 2019-2024 diduga kuat terlibat kasus Perjalanan Dinas Fiktif yang berindikasi merugikan keuangan Negara di Sekretariat Dewan Kerinci senilai ratusan juta rupiah.

Hal ini mendapat perhatian serius masyarakat Kabupaten Kerinci Provinsi Jambi, karena Wakil rakyat yang mereka nilai bersih dan jujur tersandung kasus dugaan Korupsi.

Bacaan Lainnya

Berdasarkan hasil investigasi Geger Online di lapangan, 18 anggota DPRD Kabupaten Kerinci diduga kuat terlibat dalam kasus Perjalanan Dinas Fiktif, Kelebihan Bayar Bahan Bakar Minyak (BBM) dan Pembayaran Perjalanan Dinas Ganda yang berindikasi merugikan keuangan Negara sebesar Rp. 174 juta.

Informasi yang diterima media ini, bahwa Perjalanan Dinas tidak dilaksanakan oleh 18 anggota DPRD Kabupaten Kerinci dan kasus tersebut menjadi temuan Badan Pemeriksa Keuangan Republik Indonesia (BPK-RI) Perwakilan Provinsi Jambi.

Adapun ke 18 anggota DPRD Kabupaten Kerinci yang diduga terlibat kasus Perjalanan Dinas Piktif yaitu: 1. AP, 2. ED, 3. AR, 4. AD, 5. AW, 6. AS, 7. DS, 8. DA, 9. IR, 10. JE, 11. LB, 12. RU, 13. MY, 14. MS, 15. MZ, 16. SBD, 17. SP, 18. ST.

Menurut Praktisi Hukum Viktor, SH MH yang Saat dimintai tanggapannya mengatakan, bahwa kasus dugaan SPPD Fiktif itu sudah termasuk manipulatif, dalam kegiatan perjalanan dinas harus sesuai dengan peruntukkan.

“Itukan sudah termasuk manipulatif, sementara dalam kegiatan melakukan perjalanan dinas itu harus sesuai peruntukannya,” ujar Viktor.

Lanjutnya, kasus pembuatan SPPD yang tidak sesuai peruntukkan merupakan pelanggaran hukum, sehingga bisa dimaknai sebagai bentuk kerugian negara sebagaimana tersebut di dalam peraturan menteri keuangan 113/PMK-05/2012 sebagaimana diganti dengan PMK no 119 tahun 2023. Pada pasal 23 mengatur pejabat yang berwenang, Pegawai Negeri Sipil, pegawai tidak tetap yang melakukan perjalanan dinas bertanggung jawab sepenuhnya atas kerugian yang diderita Negara, sebagai akibat dari kesalahan, kelalaian atau kealpaan yang bersangkutan dalam hubungannya dengan perjalanan dinas.

“Ini juga bisa dikatakan bentuk kesalahan atau penyelewengan keuangan Negara dan perbuatan tersebut merupakan tindak pidana korupsi. Karena asas pengelolaan keuangan negara salah satunya Asas keterbukaan,” terangnya.

Victor juga menjelaskan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36. Peraturan menteri keuangan, apabila asas ini dilanggar maka dapat dikatakan perbuatan tersebut pelanggaran hukum

Tambahnya lagi, dalam hal ASN dalam tekanan atasan dan tidak dalam persetujuannya, menurut Viktor, bahwa Kalau bukan atas persetujuan nya tidak perlu diminta pertanggungjawabannya. “Berarti yang mengambil keputusan yang bertanggung jawab, kalau pimpinan nya yang mengambil keputusan maka pimpinan nya yang bertanggung jawab, Artinya hanya dipakai namanya untuk terwujudnya tujuan pencairan uang perjalanan dinas tersebut, kecuali dia menyetujuinya,” tutupnya

Sebagaimana diketahui bahwa staf sekretariat DPRD Kabupaten Kerinci memberikan informasi soal adanya dugaan pembuatan SPPD Fiktif di DPRD Kabupaten Kerinci. Kicauan staf tersebut lantaran dia merasa dirugikan atas pencatutan namanya.

Sementara itu, Sekwan DPRD Kabupaten Kerinci Jondri Ali saat dikonfirmasi, Jum’at (14/6/2024), Belum bisa dimintai keterangan terkait kicauan stafnya. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *