Pemilihan Walikota Bukan Raja

Ket Foto: Kondisi Terkini Rumah Dinas Wakil Walikota (Wawako) Sungai Penuh Berlokasi di Depan Lapangan Merdeka Dalam Keadaan Tidak Terurus (Kiri), Begitu Juga dengan Kincai Plaza Kondisi Saat Ini Kumuh Tanpa Ada Perawatan (Kanan). Mantan Anggota DPR RI dari Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN) Dua Periode Dapil Jambi Dr. Rizal Djalil. (dok Gegeronline)

Oleh: Prof. Dr. Rizal Djalil, Anggota DPR RI 1999-2009, Bersama H. Fauzi Si’in (Alm) Berjuang Mendirikan Kota Sungai Penuh

Pemilihan Walikota Sungai Penuh yang akan digelar pada November 2024 mendatang bersamaan dengan Pemilihan Kepala Daerah lainnya di Indonesia. Sebelum membahas terkait proses pemilihan tersebut akan diungkapkan terlebih dahulu apa sebenarnya tugas Walikota dalam melaksanakan Pemerintahan Kota.

Bacaan Lainnya

Dalam referensi Ilmu Pemerintahan yang diajarkan di kampus terkenal seperti Universitas Sorbonne di Perancis dan Univetsitas Harvard di Amerika, tugas pemeritahan termasuk Walikota antara lain:

Pertama, membuat regulasi aturan bersama parlemen atau DPR/D.
Kedua, melaksanakan pembangunan.
Ketiga, melaksanakan pelayanan publik atau masyarakat.

Kembali ke masyarakat Kota Sungai Penuh?

Apakah sudah merasakan pembangunan yang dilakukan oleh Walikota?

Apakah sudah merasakan dan melihat pelayanan publik diberikan Walikota?

Kalau pertanyaan dibuat lebih Spesifik, Apakah masyarakat Kota Sungai Penuh sudah merasakan Kotanya bersih?

Pasar dan fasilitas publik bersih?

Jalan sudah beraspal mulus dan bersih?

Taman kota terpelihara dengan rapi dan bersih?

Parkir disekitar jalan telah berjalan teratur dan tertib?

Apakah masyarakat korban banjir dan rumahnya sudah diurus secara patut dan benar?

Dan bagaimana kelanjutan penanganan Sungai supaya banjir besar tidak terulang? Hanya masyarakat penduduk Kota Sungai Penuh yang tahu jawabannya. Dan tidak perlu bertanya kepada siapapun termasuk kepada rumput yang bergoyang. Semua warga Kota berhak mempertanyakan itu kepada orang yang dipilih dan diberi mandat untuk memimpin Kota Sungai Penuh pada Pilwako tahun 2020 lalu.

Siapa yang Akan Dipilih Lagi?

Telah muncul sejumlah nama yang akan maju untuk bertarung dalam Pemilihan Walikota Sungai Penuh, dan itu bagus tanda demokrasi berjalan, walau baru sebatas Bakal Calon melalui Media Sosial dan Baliho. Untuk menjadi calon sah, semua persyaratan dan mekanisme telah diatur dalam Undang-undang dan diproses oleh Penyelenggara Pemilu yaitu, KPUD dan Bawaslu Kota Sungai Penuh.

Siapapun boleh maju, tidak ada larangan dan pembatasan untuk mencalonkan diri sebagai calon Walikota Sungai Penuh asal sesuai dengan Peraturan Perundangan yang berlaku, kenapa demikian? Karena Kota Sungai Penuh bukan Kerajaan atau dinasti yang diperitah Raja turun temurun melainkan Pemeritahan moderen yang dijalankan secara Demokratis.

Tidak kurang 72.000 Pemilih diharapkan menggunakan hak pilihnya dan menentukan siapa yang akan memimpin Kota Sungai Penuh kedepan. Tidak kurang dari 40 persen atau sekitar 30.000 dari pemilih yang ada adalah kaum milineal. Para pemilih tersebar di 8 Kecamatan, yaitu: Kecamatan Sungai Penuh, Sungai Bungkal, Pondok Tinggi, Kumun Debai, Pesisir Bukit, Hamparan Rawang dan Kecamatan Koto Baru.

Sekitar bulan Agustus 2024 masyarakat Kota Sungai Penuh akan tahu siapa calon yang akan ditetapkan sebagai calon sah untuk maju pada pemilihan bulan November yang akan datang. Dan insya Allah pada bulan November sudah ada Walikota terpilih.

Siapapun yang akan dipilih dan terpilih nantinya sebaiknya jangan cek kosong. Harus diberi agenda yang jelas, misalnya saja, Masalah banjir harus tuntas dibenahi. Demikian dengan penanganan sampah harus jelas dengan program dan terukur, begitu juga penanganan fasilitas publik dan ruang terbuka dan isinya tidak bisa lagi hanya janji kosong untuk melakukan PERUBAHAN, tetapi tidak jelas apa yang akan diubah? Bagaimana merubah, dan dengan apa?

Masyarakat juga diminta untuk patuh dan berpartisipasi aktif dalam membantu Pemerintah Kota, bayar pajak dan retribusi dengan benar. Demikian juga birokrasi harus bekerja secara Profesional itu sudah cukup. Dan tidak ada kewajiban membayar Upeti, karena Kota Sungai Penuh bukan Kerajaan yang sarat dengan Upeti.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *