Dugaan Jual Beli Opini WTP Terbongkar, Kredibilitas BPK Tercoreng.

Ilustrasi. (dok net)

JAKARTA,GEGERONLINE.CO.ID-Integritas Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) kembali dipertanyakan setelah terungkapnya dugaan praktik jual beli opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP).

“Tentunya kejadian ini memicu kekhawatiran publik terhadap kredibilitas BPK dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan Negara” kata Ronny War, Pengamat Hukum Kepada gerbangkepri.com, Selasa (18/06/2024),

Bacaan Lainnya

Mencuatnya, kasus ini ke permukaan setelah bukti-bukti di pengadilan mengindikasikan adanya korupsi dalam proses audit yang melibatkan oknum-oknum di BPK dan Pemerintah Pusat.

Spekulasi muncul bahwa prestasi WTP yang diraih oleh Pemerintah Provinsi Kepulauan Riau, serta Kota dan Kabupaten di wilayah Kepri mungkin tidak diperoleh dengan cara yang etis.RonnyWar, seorang pengamat dari Kepulauan Riau menyatakan keprihatinannya atas situasi ini.

Menurutnya, opini BPK tidak lagi dapat dianggap sebagai indikator yang akurat atas pengelolaan keuangan daerah yang sehat, jika ternyata diperoleh melalui praktik korupsi.

Dia mengatakan, “dominasi individu-individu dengan latar belakang politik di BPK, menurut bukti yang terungkap di pengadilan, beberapa dari mereka terlibat dalam praktik jual beli opini WTP,” ujarnya.

“Situasi ini semakin mengurangi kepercayaan publik terhadap lembaga tersebut. Kasus ini juga menjadi pengingat penting bagi BPK untuk melakukan reformasi internal secara menyeluruh.

Mulai dari evaluasi menyeluruh terhadap proses rekrutmen anggota, pendidikan auditor, SOP, dan pengawasan internal yang perlu dilakukan untuk mengembalikan kepercayaan publik terhadap BPK,” ungkap RonnyWar.

Menyoroti perihal tersebut.“Kamrussamad, anggota Komisi XI DPR RI baru-baru ini juga menyerukan evaluasi menyeluruh terhadap BPK.

Hal ini termasuk rekrutmen anggota, pendidikan auditor, SOP, dan pengawasan internal sebagai respons terhadap terungkapnya praktik jual beli opini WTP di persidangan yang melibatkan anak buah mantan Menteri Pertanian Syahrul Yasin Limpo. Masyarakat Kepulauan Riau berharap agar Aparat Penegak Hukum dapat menindaklanjuti dugaan ini dengan serius dan transparan.

Reformasi BPK juga harus dilakukan secara komprehensif dan berkelanjutan untuk memastikan kredibilitas dan independensinya dalam menjalankan tugasnya sebagai pengawas keuangan Negara”. tutur Ronny War. (red).

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *