Pasca Dilaporkan ke KPK dan Polda Jambi, Walikota Ahmadi Zubir Terancam Pidana?

Ket Foto: SPBU Milik Walikota Sungai Penuh yang Berlokasi di Desa Air Teluh Kecamatan Kumun Debai. Muradi Darmansyah, Ahmadi Zubir, Herlina Ahmadi (Kanan) dan Rucita Arfianisa Anggota DPRD Provinsi Jambi Terpilih dari Partai PDIP, Ipar Walikota Sungai Penuh Pak Darsa. (dok Gegeronline)

SUNGAIPENUH,GEGERONLINE.CO.ID-Kasus dugaan suap, Fee proyek, jual beli jabatan dan Tindak Pidana Pencucian Uang (TPPU) yang diduga kuat dilakukan oleh Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dengan membeli SPBU Kumun milik Murady Darmansyah senilai Rp 15,7 Miliar semakin terkuak.

Berdasarkan Informasi yang diterima dari sumber yang layak dipercaya menyebutkan kalau saat ini tim penyidik Polda Jambi sudah memeriksa 30 orang saksi, baik dari pihak Muradi Dharmansyah maupun pihak Ahmadi Zubir.

Bacaan Lainnya

“Ya, sudah diperiksa lebih kurang 30 orang saksi, baik dari pihak Murady Darmansyah maupun dari pihak Ahmadi Zubir Walikota Sungai Penuh,” ujarnya.

Persoalan ini menjadi menarik sebenarnya bukan soal jual beli atau peralihan saham SPBU tersebut, namun nilai penjualan sebesar Rp.15,7 milliar yang menjadi pertanyaan banyak pihak, karena biaya untuk pembuatan SPBU baru saja tidak sampai sebesar itu, sedangkan ini SPBU sudah berjalan hampir sepuluh tahun.

Hal lain yang juga mencurigakan adalah soal dana pembelian SPBU tersebut yang tidak Wajar dengan gaji seorang Walikota yang baru menjabat 4 bulan sudah membeli SPBU. Apakah ada indikasi Korupsi, Kolusi dan Nepotisme (KKN) dibalik ini?

Berdasarkan data dan informasi yang diperoleh Gegeronline, bahwa pihak Ahmadi Zubir justru terlihat melakukan pembayaran dengan cara mengangsur dengan jumlah angsuran bervariasi mulai dari 18 Januari tahun 2021 hingga 15 Maret 2023 dengan total sebesar Rp. 15, 700.000.000,- (lima belas miliar tujuh ratus juta rupiah).

Kasus ini bergulir setelah dilaporkan oleh para aktivis ke Polda Jambi dan Komisi Pemberantasan Korupsi Republik Indonesia (KPK-RI). Apakah kasus ini bisa menjerat Ahmadi Zubir karena ada indikasi ke ranah hukum pidana?

Jawabannya nanti akan terungkap berdasarkan hasil Penyelidikan dan Penyidikan yang dilakukan oleh tim penyidik Polda Jambi dan KPK RI.

Kita sedang menunggu Perkembangan selanjutnya dari dua lembaga Penegak hukum tersebut?.

Perlu diketahui, sejak Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir dilaporkan para aktivis Kota Sungai Penuh, Kabupaten Kerinci dan Provinsi Jambi sejumlah massa pernah menggelar unjuk rasa di depan gedung KPK RI, Mabes Polri dan kantor PPATK di Jakarta.

Mereka menuntut agar Walikota Sungai Penuh Ahmadi Zubir diperiksa terkait kasus dugaan suap jual beli jabatan, fee proyek dan TPPU senilai Rp 15,7 Miliar. (DD)

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *