Memilih Anggota BPK RI

Istimewa

Oleh:  Prof. Dr. Rizal Djalil Politisi Senior dan Mantan Ketua BPK-RI 

Setiap Lembaga Tinggi Negara, secara periodik akan memilih pimpinan dan anggotanya berdasarkan peraturan Perundang-undangan yang berlaku. Demikian pula halnya Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI. Rabu, tanggal 19 Juni 2024 Pimpinan Komisi XI DPR RI telah mengumumkan jadwal pendaftaran Anggota BPK RI. Lima orang Anggota BPK akan berakhir masa baktinya. Tiga dari lima orang tersebut masih dapat mendaftarkan diri untuk periode berikutnya, 2024-2029.

Bacaan Lainnya

Mengacu kepada UUD 1945 pasal 23 E dan UU No.15 tahun 2006, dapat disimpulkan bahwa tugas BPK itu memeriksa keuangan Negara, bukan mengawasi. Pemeriksaan dan pengawasan dua kosa kata yang berbeda secara harpiah dan substansi. Hal ini perlu ditegaskan karena masih ada sementara pihak yang mencampuradukkan dua hal tersebut.

Siapa yang berhak memilih Anggota BPK? Pasal 23 F konstitusi kita menyatakan “Anggota BPK dipilih oleh DPR dengan memperhatikan pertimbangan DPD”. Tidak perlu lagi penjelasan karena konstitusi Negara sudah menyatakan kewenangan mutlak ada ditangan DPR. Jadi untuk terpilih menjadi anggota BPK sangat tergantung kepada DPR dan sang calon sendiri.

Perlukah Pansel? Berbeda dengan lembaga lain, dalam pemilihan Anggota BPK tidak diperlukan Pansel karena kewenangan mutlak by law ada di tangan DPR. Namun, biasanya Komisi XI DPR juga membentuk semacam “panitia kecil” dan akan melibatkan masyarakat. Komisi XI DPR akan memberi kesempatan kepada masyarakat untuk memberikan masukan terkait calon yang mendaftar. Semua masukan pasti dikaji, ditelaah dan dibahas oleh Komisi XI DPR dan akan menjadi pertimbangan bagi Komisi XI DPR dalam memilih Anggota BPK.

Siapa yang akan terpilih?

Syarat untuk menjadi Anggota BPK nyaris sama dengan Lembaga Tinggi Negara lainnya. Siapapun bisa melamar dan mendaftar sesuai persyaratan yang diatur dalam UU BPK No.15 tahun 2006. Selain persyaratan bersifat umum, untuk menjadi pejabat tinggi Negara calon Anggota BPK sekurang-kurangnya berumur 35 tahun, berpendidikan S1 atau yang setara. Sangat simple. Namun, demikian ada baiknya mematut-matut diri dengan tugas yang akan diembannya nanti.

Politisi Non-Politisi?

Setiap pemilihan pejabat tinggi Negara termasuk Anggota BPK, isu politisi dan non politisi selalu muncul. Biasa saja itu. Seorang Anggota DPR bila jabatan berakhir dan kadang kala sedang menjabat pun bisa ditunjuk menjadi Menteri. Itu sudah pernah dan lazim saja terjadi. Setiap Komisi di DPR punya jalur tersendiri. Bagi Anggota Komisi I berpeluang menjadi duta besar berkuasa penuh di Negara sahabat. Anggota Komisi III berpeluang menjadi Hakim Agung atau Hakim Konstitusi dan Anggota Komisi XI berpeluang menjadi Anggota BPK. Walaupun ada peluang itu, biasanya tidak semua anggota DPR berniat hijrah ke lembaga lain karena tugas sebagai anggota DPR sangat menarik dan asyik juga.

Dalam memilih Anggota BPK, biasanya DPR dalam hal ini Komisi XI akan mempertimbangkan komposisi Anggota yang terdiri dari; ada keterwakilan profesional (jelas asal-usulnya dan rekam jejak akademiknya), ada keterwakilan internal BPK, ada akademisi (yang benar-benar akademisi bukan sekadar bertitel Sarjana S2 atau S3 tapi kiprah akademiknya jelas terekam secara degital) dan tentu saja ada politisinya. Dalam proses pemilihan, biasanya Pimpinan Komisi XI dan wakil kelompok fraksi akan bermusyawarah terlebih dahulu, bila deadlock baru voting dilakukan secara tertutup.Untuk terpilih, seorang calon membutuhkan paling tidak 30 suara.

 

Kilas Balik dan Tantangan BPK

Setiap era kepemimpinan, mempunyai tantangan tersendiri. Pada era Prof. Dr. Anwar Nasution, dihadapkan dengan segera merealisasikan keberadaan BPK di seluruh Propinsi di Indonesia, menyiapkan SDM berkualitas dengan mengirim pegawai ke luar negeri dan memperbaiki pola rekrutmen. Di era Hadi Purnomo, merealisasikan amanah UU BPK Tahun 2006 dan memantapkan jaring kerjasama luar negeri dengan membentuk ASEANSAI (organisasi BPK se-ASEAN).

Di era Dr. Agung Fiman Sampeorna, mencuat kasus Jiwas Raya (nilai kerugian negara 16,81 triliun) dan kasus Asabri (kerugian negara 22,78 triliun), banyak melakukan kerja sama dengan lembaga-lembaga internasional. Saat ini, BPK telah merampungkan 705 Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) terdiri dari LHP keuangan, 22 LHP dengan tujuan tertentu dan 2 LHP Kinerja.

BPK RI juga dipercaya menjadi pemeriksa Laporan Keuangan IMO (Organisasi Maritim Dunia) sampai Tahun 2027. Di samping itu, BPK juga akan menjadi Pemeriksa Organisasi Pengadilan Internasional untuk Hukum Laut Internasional (ITLOS) periode 2025-2028. Fakta ini menunjukkan bahwa para Auditor BPK sangat handal.

Pelaksana BPK yang berstatus PNS terdiri Auditor dan Penunjang pada umumnya berasal dari Universitas dan sekolah terkemuka dalam dan luar negeri. Bahkan ada Staf Fungsional BPK yang lulusan Syracuse University New York mendapatkan penghargaan “Remark with Distinction”, semacam penghargaan khusus untuk Warga Non USA. Di universitas ini pula Presiden Joe Biden menamatkan studinya.

Lalu apa tantangannya? Dimanapun di Republik ini, di lembaga apapun, pasti ada masalah. Di era transfaransi sepertisekarang, tidak ada masalah yang bisa ditutupi. Masalahnya adalah kapan masalah muncul dan dimunculkan dan sebesar apa masalahnya; apakah memang berupa; nyata-nyata niat jahat; spain of control tidak efektif; karena kelakuan keluarga atau influence case.

Apapun itu harus dihadapi secara gentle, jangan berkilah, apalagi menyalahkan anak buah. Biarkan hukum berproses dan ditegakkan, dan masyarakat juga cukup cerdas untuk menilai bahwa BPK sebagai institusi baik-baik saja.

Untuk kemaslahatan kedepan, perlu dipikirkan dan dipertimbangkan: pertama, membentuk Dewan Kehormatan yang berwibawa dan harus melibatkan Komisi XI DPR sebagai stakeholder yang bisa mengawasi anggota dan BPK secara institusi. Kedua, Institusi Pengawasan Internal Pemerintah perlu lebih fokus berperan mengawasi penyelesaian temuan BPK.

Ketiga, implementasi UUD 1945 yang menetapkan BPK sebagai SATU Badan Pemeriksa Keuangan supaya tidak timbul dispute di tengah masyarakat. DPR sangat berperan dalam hal ini. Keempat, di kalangan pelaksana BPK sudah terbentuk sistem dan organization culture yang mapan dan mereka sudah dididik khusus sebagai pegawai BPK sejak awal masuk. Untuk itu, kepada Anggota BPK yang baru nanti diminta memahami ini: tidak ada larangan keluarga jauh anggota bekerja di BPK, tapi tetap harus melalui kaedah yang benar, yang patut dan wajar saja.

Kelima, ke depan mungkin BPK harus mempertimbangkan audit kinerja lebih banyak sesuai dengan konteks masalah yang muncul, seperti maraknya Pinjol. Keenam, perlu dipikirkan pengelompokan kembali pembagian tugas Anggota karena wilayah Provinsi dan Kabupaten/Kota terus bertambah, membutuhkan Spain of control yang pas juga. Beban Anggota V dan VI menjadi semakin berat. Demikian juga pengelompokan bidang infrastruktur sebaiknya di satu tempatkan.

Ketujuh, auditor BPK yang sangat profesional harus diperlakukan sama, jangan hanya yang kenal dan Asal Bapak Senang alias “ABS” terhadap pimpinan saja yang dipromosikan dan diberi kesempatan. Disinilah peran Biro SDM menyampaikan data peran yang sesungguhnya kepada pimpinan; siapa yang sudah patut dipromosikan tanpa faktor like and dislike, sehingga merit system dan motivasi pegawai tetap terjaga. Kalau ada pejabat non job, biasa saja itu, tapi harus dengan alasan yang sangat jelas dan kesalahan berat itu pun harus diperlakukan dengan patut dan wajar, apalagi yang bersangkutan pernah menduduki jabatan strategis.

Kedelapan, Pimpinan dan Anggota diberi fasilitas yang sangat memadai karena pejabat tinggi Negara-selevel menteri-tapi sebagai pejabat publik: jangan terlalu membatasi diri dengan media, karena kalau terlalu silent style juga dipertanyakan. Karena masyarakat punya hak juga untuk mendengar penjelasan pimpinan BPK. Itu bagian dari pertanggungjawaban sebagai pejabat publik dan penting untuk menghindari rumor dan spekulasi liar.

Semoga Anggota Baru BPK membawa darah segar baik buat BPK, juga buat Negara. Bravo BPK !

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *