Oleh : Prof. Rizal Djalil, Politisi Senior.
GEGERONLINE.CO.ID-Sejak Era Reformasi Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto merupakan Pemerintahan yang paling kuat. Mengapa demikian : Pertama, hampir semua spektrum politik di Indonesia kecuali PDIP terwakili di Kabinet. Walaupun Tokoh yang dianggap dekat dengan PDIP diakomodir juga di Kabinet Merah Putih. Bisa dikatakan Kabinet Presiden Prabowo Subianto bersifat akomodatif.
Kedua, Koalisi KIM plus mempunyai kursi DPR.RI 470 atau sekitar 81 persen. Dapat dikatakan mayoritas mutlak, sehingga apapun agenda yang diajukan – semasih’ untuk kepentingan rakyat Indonesia- akan berjalan dengan mulus dan lancar. Buktinya? Mulusnya pembahasan UU Nomor 61 Tahun 2024 tentang Kementerian Negara dan demkian juga pembahasan APBN tahun 2025 berjalan sangat cepat.
Orang bertanya bagaimana dengan PDIP? Realita politik menunjukkan PDIP memilih berada diluar Pemerintahan sampai saat ini, karena kita tidak tahu apa yang terjadi 6 bulan kedepan, terutama setelah Kongres PDIP yang akan diselenggarakan dalam waktu dekat. Kalo begitu PDIP oposisi? jawabannya tidak sesederhana itu, karena melihat ” distribusi kekuasaan di Indonesia tidak cukup hanya soal keberadaan Kader dalam Kabinet. Kita juga harus melihat posisi pimpinan Lembaga tinggi Negara lainnya. Posisi Ketua DPR RI diduduki oleh Kader Utama PDIP demikian juga Ketua BPK dulunya Anggota DPR RI dari fraksi PDIP. Jabatan prestesius dan sangat strategis di DPR RI, Ketua Badan Anggaran, Ketua Komisi I dan Ketua Komisi V dijabat oleh Kader PDIP. Ada yang mengatakan ” itu karena PDIP pemenang Pemilu” ya benar, tapi dalam percaturan politik di DPR RI sejak dulu kala tidak selalu pemenang Pemilu menjadi Ketua DPR.. masih ingat KH. Idham Cholid Tokoh NU dari PPP pernah menjadi Ketua DPR, padahal Partainya bukan pemenang Pemilu. Yang ingin kita garis bawahi duduknya Kader PDIP pada jabatan strategis di DPR dan lembaga Negara lainnya pastilah atas kerjasama dan “pengertian” Koalisi KIM plus terutama Gerindra.
“Hasil” kerjasama tersebut terlihat dari sikap PDIP terhadap “riak kecil” terhadap kenaikan PPN 12 % di penghujung tahun 2024. Tidak sekeras’ reaksi terhadap Pemerintahan era Presiden SBY saat menaikkan harga BBM saat itu. Bahkan ada “tangis bersama” waktu itu.
Sebagai Partai berkuasa selama 10 tahun dengan segala “suka dan cita” tentu pengorbanan juga, patut diduga PDIP tidak akan terlalu frontal terhadap Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Realita politik saat ini menempatkan Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto, bukan saja memperoleh dukungan signifikan di Parlemen, tetapi juga mendapat dukungan hampir semua kalangan masyarakat termasuk dukungan dari kelompok yang sebelumnya berseberangan dengan Rezim Penguasa sebelumnya. Tokoh Aceh politisi Senior Akhmad Farhan Hamid bercerita “betapa masyarakat Aceh senang dan bangga mengikuti Pernyataan Presiden Prabowo diberbagai kesempatan yang disampaikan dengan data apa adanya serta yang sederhana dan mudah dimengerti. Demikian juga penampilan Presiden Prabowo di Gelenggang International terutama interaksi dengan Pemimpin terkemuka Dunia telah membangkitkan pesona dan kebanggaan tersendiri ditengah masyarakat.
Walaupun demikian ada juga suara- suara nyinyir dan sikap kurang sabar dari berbagai pihak, antara lain mengatakan kabinet besar boroslah dan lain-lain. Bagaimana mengatakan Boros? DIPA saja baru diterima pada 16 Desember 2024. Presiden disetiap kesempatan selalu menekankan pentingnya efisiensi dan berhemat: bahkan rapat seminar dan kunjungan ke luar Negeri sangat dibatasi. Lagi pula realisasi anggaran pemerintah termasuk anggaran menteri dan outputnya baru bisa diketahui 1 (satu), kemudian setelah BPK RI melakukan audit Laporan Keuangan Pemerintah Diluar Negeri kritik dan respon terhadap kebijakan Pemerintah lazimnya dilakukan setelah pemerintahan berjalan 100 hari. Ex Kanselir Jerman Angela Merkel pernah ditanya wartawan beberapa hari setelah Kanselir Olaf Scholz dari Partai SPD menjabat, Merkel menolak berkomentar.
Angela Merkel baru menyampaikan pandangannya termasuk membela kebijakannya terhadap Rusia 6 bulan kemudian melalui wawancara eksklusif dengan Televisi Al Jazeera 8 juni 2022.
Kalau kita memperhatikan dengan cermat “gerakan” Presiden Prabowo Subianto sudah dimulai, Pertama, reschedule IKN hingga 2028. Ini langkah luar biasa secara efisiensi keuangan Negara dan politis.
Kedua, menyetop pembangunan jalan Tol yang tidak begitu urgent, kebijakan ini sangat rasional dan sudah barang tentu mengurangi penugasan terhadap BUMN Karya yang sudah “babak belur” karena penugasan tak berkedudukan 10 tahun belakangan ini. Mungkin orang ingin melihat “gebrakan” Dibidang pemberantasan korupsi kakap secara teknis ini bukan domain Presiden melainkan domain Penegak Hukum. Tapi political Will sudah nyata disampaikan dan dilaksanakan. Siapa menduga “aktor” Judi Online bisa diungkapkan? Bahkan merembet terhadap petinggi Negara yang sedang menjabat. Baiknya kita tunggu saja.
Bila kita menyimak pernyataan Presiden Prabowo Subianto sejak dilantik tanggal 20 oktober 2024 didepan Sidang Umum MPR RI sampai dengan pernyataan didepan Musrenbang pada tanggal 30 Desember 2024, semuanya jelas dan terukur apa yang akan dilaksanakan oleh Pemerintahan Presiden Prabowo Subianto antara lain ; penurunan kemiskinan menjadi 4,5%; peningkatan indeks Modal Manusia menjadi 0, 59 poin, serta pertumbuhan ekonomi 8% pada tahun 2029. Ditambah program strategis dibidang Pangan dan Energi.
Kita sebaiknya memberikan waktu Kabinet Merah Putih bekerja dibawah kepemimpinan Presiden Prabowo. Kita tidak perlu meragukan “nawaitu” Presiden Prabowo Subianto untuk Indonesia. Fakta dan track record sudah membuktikan. Letnan Jenderal (Purnawirawan) Yunus Yospiah seorang jenderal Baret Merah yabg sangat disegani Elit Militer sangat lama bertugas dalam operasi di Timor-Timur saat menjabat sebagai Pimpinan Komisi XI DPR RI pernah bercerita kepada saya dan teman-teman diruang pimpinan komisi ” betapa egaliter dan profesionalnya Kapten ( saat itu) Prabowo Subianto sebagai Komandan Tempur di lapangan.
Seorang sumber saya menyampaikan Presiden Prabowo sangat menguasai Teori-teori Ekonomi Klasik bahkan tulisan pemenang Nobel ekonomi Seperti Josepth E Stiglitz ( 2001) dan Paul Krugman ( 2008) merupakan “Menu bacaan utama”.
Sedikit catatan : Pertama, Pada tahun 2025 ini Pemeritahan Presiden Prabowo harus menanggung ” inheritance burden” berupa utang yang jatuh tempo sebesar Rp 800,33 T dan defisit anggaran Rp 507,8 T. Bagaimana menyelesaikan ini? Mengambil utang baru kah? Atau meminta ” stand by loan ” dari IMF dan Bank Dunia? Dalam konteks inilah kita memahami mengapa Kementerian Keuangan langsung berada dibawah komando Presiden, berbeda dengan kabinet sebelumnya dibawah Menko perekonomian. Disamping itu penambahan 3 wakil menteri keuangan : salah satunya dijabat Thomas Djiwandono. Terlihat betul Presiden Prabowo ingin ” incharge” dengan problem keuangan Negara dan sangat prudent dalam mengelolanya. Tidak akan ada lagi proyek yang bersifat ” the King’s order” Tidak akan ada pembangunan LRT yang diputuskan “secara serta merta ” tanpa kajian matang ternyata kemudian hari bermasalah dan menimbulkan kerugian Negara 1 Triliun dan bahkan untuk operasional harus disubsidi Rp 200 milyar per tahun. Tidak akan ada lagi bandara yang dibangun hampir Rp 400 milyar, padahal beberapa bulan kemudian bandara tersebut tidak beroperasi karena penerbangan reguler dipindah ke bandara lain yang sudah lama dibangun dan direnovasi. Semua program akan melalui proses kajian berjenjang dan sesuai dengan Peraturan Perundang-undangan dan skala prioritas terutama ” The needs of many People ”
Kedua, sudah beredar informasi bahwa Pemerintah Melalui inisiatif DPR akan meluncurkan Tax Amnesty jilid 3. Ada baiknya bila program ini ingin dilaksanakan: Presiden Prabowo Subianto meminta BPK RI melakukan audit menyeluruh terhadap proses dan hasil dari Tax amnesty jilid 1 dan jilid 2. Pada tax amnesty jilid 1 target dana repatriasi Rp 1000 T. hanya berhasil dicapai Rp 130 T itupun berupa komitmen. Sedangkan pada Tax amnesty jilid 2 dana repatriasi yang terealisasi hanya Rp 10,5 T. Jauh dari target yang digabungkan sebelumnya. Banyak cerita ” behind the scene” beredar dikalangan politisi terkait tax amnesty jilid 2.
Mengapa perlu diaudit dan pertimbangan matang untuk melaksanakan Tax amnesty jilid 3?. Jangan sampai timbul kesan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan perpajakan. Pengusaha Besar diampuni berkali-kali, sedangkan profesional seperti dokter, pengacara dan notaris serta UKM dikejar-kejar dan diperlakukan dengan tegas dan keras.
Ketiga, kontribusi sektor industri terhadap PDB Indonesia 18,67 % angka yang lumayan. Kalau kita menyimak kebelakang Indonesia telah mulai melakukan pembangunan secara terencana termasuk Pembangunan Industri sejak tahun 1974 melalui REPELITA 1 dibawah Presiden Soeharto. Pada era tersebut terutama tahun 1980 an industri tekstil kita berjaya. Ada Sritex yang mendunia dan sepatu Cibaduyut yang melegenda. Tapi hari ini Sritex dan 60 perusahaan tekstil ” kolaps,” Sepatu Cibaduyut karang terdengar lagi. Apa yang salah? Daya saing lemah? Teknologi ketinggalan zaman? Produktifitas rendah? Atau aksi korporasi yang tidak prudent?.Atau membludaknya barang impor legal dan ilegal: yang memang berkualitas lebih baik dan harganya murah? Apapun itu Negara harus hadir bukan hanya saat “krisis” datang tetapi sedini mungkin mengantisipasi masalah yang datang sehingga treatment bisa lebih cepat dan mudah. Sebagai perbandingan China baru pada tahun 1978 melakukan pembangunan industri secara besar-besaran dibawah Kamerad Deng Xiaoping, tapi hasilnya ?: produk China mendunia, segala rupa dari tekstil, sepatu, mobil, hand Phone Menyerbu pasar Dunia termasuk Indonesia. Bagaimana dengan kita? Terutama otomotif? Kita sepertinya ” asyik dan terlena” dengan: mobil Jepang, Korea dan China yang menguasai pasar kita. Walau ada konten lokal, tapi tetap kita belum punya Mobil merek sendiri. Industri kita hanya merakit dan “menjahit” produk orang lain. Dulu pernah ada ESEMKA tapi sebatas jelang Pilkada Jakarta habis itu tiada cerita.
Patut dipahami bila masyarakat terkesima melihat Presiden Prabowo Subianto secara mengejutkan mengendarai Mobil Merek Garuda buatan Pindad sebagai mobil resmi kepresidenan. Kalau Pindad bisa mengapa PT. Dirgantara Indonesia (dulu Nurtanio) tidak bisa melanjutkan memproduksi Pesawat N250 yang sangat sesuai untuk kebutuhan Indonesia sebagai Negara Kepulauan? Mungkin dulu ada masalah finansial dan mungkin juga politis. Tapi untuk kepentingan Nasional ada baiknya Pemerintah mempertimbangkan kembali membangkitkan PT. DI, lagi pula Indonesia sudah dikenal sebagai produsen CN 235 versi sipil dan militer. Dan saat ini ada ratusan Engineer Indonesia bekerja di Pabrik Pesawat Terbang Boing dan Airbus.
Keempat, dalam rangka mempercepat penurunan angka kemiskinan dan peningkatan kesehatan masyarakat, ada baiknya Pemerintah melalui Kemenko Pemberdayaan Masyarakat bersama Kemenko PMK menjalin kerjasama dengan Ormas Keagamaan NU -yang memiliki pengikut hampir 150 juta (data 2024), dan Muhammadiyah yang mempunyai anggota aktif 60 juta (data 2019). Dua organisasi ini jangan hanya didekati saat menjelang Pemilu tapi dilibatkan secara kongkrit dalam pemberdayaan masyarakat. Disamping itu organisasi profesi Seperti IDI, IBI dan lain-lain mutlak diajak duduk dan bekerjasama.
Mengapa perlu diaudit dan pertimbangan matang untuk melaksanakan Tax amnesty jilid 3?. Jangan sampai timbul kesan ketidakadilan dalam penerapan kebijakan perpajakan. Pengusaha Besar diampuni berkali-kali, sedangkan profesional seperti dokter, pengacara dan notaris serta UKM dikejar-kejar dan diperlakukan dengan tegas dan keras.
Diakhiri tulisan ini penulis mengutip pernyataan Presiden Prabowo Subianto, Kepemimpinan Militer jilid 1 halaman 44 paragraf satu ” Seorang Pemimpin harus memiliki suatu wawasan yang luas jauh kedepan, sehingga ia akan dapat menerapkan kebijakan-kebijakan yang dapat memperbaiki keadaan hari ini agar tercapai kemajuan di hari esok “