Kedaulatan Pangan Ditengah Ketidakpastian Global 

Oleh: Prof. Dr. Rizal Djalil

Penulis Adalah Politisi Senior, Anggota Komisi Keuangan DPR RI 1999-2009, Mantan Ketua BPK RI dan Pernah Memimpin Audit Ketahanan Pangan tahun 2015

Bacaan Lainnya

Kedaulatan pangan (food sovereignty) secara sederhana dapat diartikan sebagai hak setiap bangsa, negara dan masyarakat untuk menentukan sistem pangannya sendiri. Dengan demikian, maka kekuasaan penuh untuk menata segala sesuatu yang terkait dengan semua kebijakan di bidang pangan suatu negara, berada di tangan Pemerintah yang sah berdasarkan konstitusi dan peraturan-perundangan yang berlaku. Dalam konteks operasional, biasanya digunakan istilah ketahanan pangan (food security).

Secara teknis, yang dimaksudkan dengan ketahanan pangan adalah kondisi terpenuhinya kebutuhan pangan bagi setiap rumah tangga, yang tercermin dari ketersediaan pangan yang cukup, baik jumlah maupun mutu, dan merata serta terjangkau. Ketersediaan pangan bagi suatu negara sangatlah penting dan strategis, karena terkait dengan situasi: politik, keamanan, ekonomi, sosial dan kemanusiaan.

Berikut ini diangkat beberapa peristiwa yang terkait dengan ketersediaan pangan dan kecukupan pangan serta prakondisi yang dapat menimbulkan instabilitas sosial politik dan keamanan serta tragedi kemanusiaan yang mengerikan.

Roti dan “Arab Spring”

Pertama, meledaknya revolusi “Arab Spring” yang dimulai dari Tunisia pada tahun 2010 dan meluas ke negara-negara Arab lainnya, seperti: Mesir, Libya, Yaman, Aljazair, Irak, Yordania, Maroko, Oman dan Bahrain dalam bentuk protes dan unjuk rasa besar-besaran di lapangan terbuka. Seperti El-Tahrir Square di Kairo yang sangat populer dan terkenal: berakhir dengan tumbangnya beberapa rezim otoriter di beberapa negara seperti di Tunisia, Mesir, Libya dan Yaman. Revolusi Arab Spring dipicu oleh: tingginya jumlah pengangguran dan kemiskinan serta mahal dan susahnya mendapatkan pangan (roti).

Perang Rusia-Ukraina

Kedua, perang dan konflik di berbagai tempat di dunia berimbas terhadap ketersediaan pangan. Invasi dan perang Rusia-Ukraina yang dimulai tahun 2022 telah menelan korban hampir 1.000.000 orang: juga mengganggu dan menghambat pengiriman gandum Ukraina melalui Laut Hitam ke beberapa negara di Asia dan Afrika. Kondisi ini menyebabkan kelangkaan dan ketersediaan pangan (gandum) menjadi terganggu. Bahkan harga gandum di pasar global sempat melonjak 28 persen dibandingkan sebelum perang Rusia-Ukraina. Walaupun akhirnya ada “Perjanjian Gandum Laut Hitam” yang ditandatangi oleh Rusia, Ukraina, Turki dan PBB yang memungkinkan ekspor gandum Ukraina melalui koridor Laut Hitam: namun bukan berarti gandum Ukraina bisa bebas dan aman melalui Laut Hitam (karena situasi perang belum usai).

Tragedi kelaparan di Gaza

Ketiga, tragedi Gaza. Saat ini, hampir setiap malam kita menyaksikan “bergelimpangannya korban meninggal dan kelaparan di Gaza, Palestina; Kawasan atau “negara” yang tidak punya kedaulatan karena dijajah dan sekaligus sedang diperangi secara habis-habisan dan membabi buta oleh Rezim Zionis Israel, tanpa mengindahkan konvensi Jenewa 1949. Berdasarkan data yang sudah terverifikasi per Maret 2025 jumlah korban perang di Gaza: Tewas: 61.599, termasuk hampir 18.430 anak-anak dan 154.088 luka-luka. Korban berjatuhan tersebut disebabkan oleh perang dan blokade tak berkesudahan oleh Rezim Zionis. Perang dan blokade juga menyebabkan ketiadaan dan kelangkaan pangan di Gaza. Anak-anak dan orang dewasa: berebut, berjibaku, berdesakan menadahkan panci atau piring hanya untuk mendapatkan makanan berupa asupan makanan yang sangat tidakmemadai secara kuantitas dan kualitas. Kita juga menyaksikan anak-anak menderita Kwashiokor dan Marasmus (kondisi malnutrisi/kelaparan sangat parah).

Pemandangan tragis, dan memilukan di Gaza tersebut ironisnya terjadi dan disaksikan penduduk dunia termasuk kita di Indonesia melalui media sosial dan televisi. Sungguh menyayat hati Tragedi Gaza Terjadi pada abad 21 di saat peradaban manusia sudah sangat modern dengan tekhnologi yang sangat tinggi dan super canggih. PBB ada, tapi tak berdaya; Negara Arab banyak yang kaya, tapi nyaris terpana saja tanpa aksi nyata membela Gaza. Yang dilakukan hanya sebatas konperensi ini dan itu yang atas nama Negara Islam. Tapi nihil tindakan konkret yang siginifikan. Hanya Qatar berperan sebagai mediator bersama Mesir.

Perubahan Iklim

Disamping kejadian dan peristiwa yang telah diungkapkan sebelumnya, ketersediaan pangan juga dipengaruhi oleh perubahan iklim.

Perubahan iklim secara ekstrem membawa dampak signifikan terhadap sistem pangan global. El Nino yang menyebabkan perubahan pola angin, dan curah hujan pada akhirnya menyebabkan kekeringan di beberapa wilayah dan sebaliknya banjir di wilayah yang lain. Kondisi ini jelas mempengaruhi produksi dan distribusi pangan yang pada akhirnya juga berpengaruh terhadap meningkatnya harga pangan (beras) global. Pada April 2024, Badan Pangan dan Pertanian Dunia (FAO) melaporkan indeks pangan untuk harga beras dunia berada pada 135,67, angka ini jauh lebih tinggi dari tahun-tahun sebelumnya. Padahal beras merupakan makanan pokok bagi 3 miliar manusia dan hampir 90 persen dari tanaman intensif air diproduksi di Asia. Bila terjadi perubahan iklim ekstrem berkepanjangan, para konsumer beras terutama di Asia paling terdampak.

Berlomba Investasi di Bidang Pangan

Agak mengejutkan para miliarder teknologi seperti Bill Gates dan Jeff Bezos melakukan investasi besar-besaran di bidang pertanian pangan. Bill Gates tercatat memiliki luas lahan pertanian (pangan) 111,2 ribu hektar di 20 negara bagian Amerika Serikat. Sedangkan Jeff Bezos sang pemilik Amazon telah berinvestasi dan memiliki 169,9 ribu hektar lahan pertanian. Dua miliarder teknologi lain seperti Elon Musk dan Mark Zuckerberg fokus berinvestasi di bidang yang terkait dengan riset di bidang pangan masa depan. Elon Musk fokus membiayai riset pertanian (pangan) berbasis ruang tertutup yang bisa mendukung kehidupan di ruang angkasa. Mark Zuckerberg berinvestasi mendanai riset bio teknologi tanaman “precision agriculture” dan fokus menciptakan tanaman yang efisien ramah lingkungan dan tahan iklim ekstrem.

Apa yang mendorong para miliarder teknologi berinvestasi di bidang pertanian (pangan)? Ada beberapa kemungkinan: pertama, mereka sadar pangan adalah komoditi strategis untuk kelangsungan hidup manusia. Kedua, kekhawatiran pasokan pangan global terganggu bila terjadi perang yang mungkin saja terjadi bila segala macam potensi konflik antar negara, dan antar kelompok negara mengarah pada eskalasi yang tidak lagi dapat dikendalikan melalui diplomasi. Ketiga, pengalaman era pandemi memberi pengalaman berharga dalam kepastian produksi dan distribusi kebutuhan primer manusia: pangan dan obat-obatan. Keempat, tentu saja potensi benefit yang menjanjikan. Mengingat pertanian (pangan) merupakan bidang yang menjanjikan pertumbuhan tinggi secara global pada tahun 2030, berdasarkan Laporan Future of jobs Report tahun 2025.

Kedua, tidak ada salahnya kita melakukan komparasi dengan negara besar, khususnya Rusia yang berpengalaman dalam menjaga kedaulatan pangannya. Saat ini, Rusia disanksi oleh 45 negara, dan dalam keadaan perang modern, tapi tetap mengalami swasembada pangan: produksi gandum 1,2 miliar ton dalam dua dekade terakhir. Pada tahun 2024 produksi gandum Rusia 82,5 juta ton. Rusia juga tetap sebagai pemain utama gandum di pasar global. Rusia mengekspor gandum ke Turki, Mesir, Latvia dan beberapa negara Afrika secara siginifikan. Bahkan di tengah terpaan segala sesuatu macam sanksi, ekonomi Rusia pada tahun 2024 tetap tumbuh 4,1 persen. Tetangga sebelah (Jerman ) malah ekonominya terkontraksi ekonominya 0,2 persen. Mengapa bisa? Karena antara lain faktor kepemimpinan nasional yang kuat, stabilitas politik yang kondusif, ketahanan dan kedaulatan pangan yang sangat kuat, perkembangan yang pesat di bidang riset bioteknologi, teknologi nuklir, teknologi militer. Seorang teman bercerita keberhasilan teknologi militer Iran membuat dunia tersentak: karena berhasil menembus Iron Dome yang dibanggakan Israel berkat kerja sama militer dengan Rusia. Karena prioritas kita adalah ketahanan dan kedaulatan pangan, ada baiknya kerja sama riset dan pengembangan bio teknologi dengan Rusia bisa lebih ditingkatkan pada masa yang akan datang.

Ketiga, data Kementerian Pertanian mengungkapkan dalam rentang waktu tahun 2015-2019-berarti pada masa Rezim sebelumnya- telah terjadi pengurangan jumlah lahan sawah dari 8,09 juta hektar pada tahun 2015 menjadi 7, 46 juta hektar pada tahun 2019. Sedangkan menurut Kementerian Agraria dan Tata Ruang tahun 2022, rata-rata konversi lahan sawah menjadi non sawah di Indonesia mencapai sekitar 150.000 per tahun. Data ini menunjukkan pentingnya Food Estate yang berkelanjutan dan dilaksanakan secara prudent dengan tetap mengindahkan peraturan perundang-undangan yang berlaku. Termasuk akuntabilitas dari proses yang dilaksanakan di lapangan.

Keempat, upaya diversifikasi pola makanan utama masyarakat pada masa yang akan datang perlu lebih ditingkatkan, sehingga ketergantungan pada beras dan mie bisa berkurang, paling tidak pola makanan masyasrakat di Indonesia menjadi lebih beraneka ragam.

Kelima, mengingat peran Bulog sebagai pelaksana “buffer stock” tentu ada cost sebagai risiko karena harus menyerap gabah petani berapapun jumlahnya dan melakukan operasi pasar pada saat dibutuhkan. Ini semua memerlukan dana besar supaya tidak memberikan tekanan pada fiskal kita yang kemampuannya sedang terbatas. Sebaiknya proyek mercusuar IKN dimoratororium dulu, anggarannya dialihkan ke Bulog yang lebih mendesak dan urgent: IKN cukup dialokasikan dana terbatas hanya untuk pemeliharaan fasilitas yang sudah terbangun supaya penyusutannya tidak terlalu besar. Di samping itu, diperlukan kesadaran semua pihak bahwa Bulog menjalankan tugas operasional yang strategis dalam mengelola cadangan pangan nasional sekaligus menjaga stabilitas harga pangan dan berperan dalam meningkatkan kesejahteraan petani maka bila dalam melaksanakan tugas nasional tersebut telah dilakukan secara akuntabel dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Namun, bila ternyata mengalami sedikit masalah finansial; jangan serta merta dianggap sebagai “dosa besar” dan tindakan melawan hukum.

Keenam, institusi kampus dan lembaga riset sudah sepatutnya melakukan riset yang terkait dengan ketahanan dan kedaulatan pangan: mulai dari persoalan di hulu sejak proses produksi sampai ke hilir tersedianya pangan yang cukup dan terjangkau. Tentu saja diharapkan hasil riset yang aplikatif di lapangan dan bukan sekadar memenuhi nilai kum dan mengisi rak perpustakaan serta jurnal ilmiah.

Riset bukan saja harus dilakukan oleh lembaga pemerintah dan universitas, tapi juga dapat oleh kalangan swasta seperti yang sudah berjalan di bidang obat-obatan. Para pakar dan peniliti bebas menyampaiikan temuannya di forum ilmiah. Namun, kearifan juga perlu dilakukan, bila penyampaian temuan dan pendapat secara vulgar berpotensi menimbulkan “kegaduhan” yang tidak perlu di tengah masyarakat. Pihak terkait juga diminta siap berdialog dengan para ilmuwan yang juga merupakan aset bangsa dan bekerja juga untuk kepentingan negara.

Ketujuh, kasus beras oplosan memberikan pelajaran berharga: dimanapun selalu ada orang serakah dan secara sadar melakukan fraud merugikan orang lain di tengah-tengah upaya Pemerintah secara intensif berusaha mensejahterakan petani dan menjamin ketersediaan pangan berkualitas serta terjangkau. Ke depan perlu dikembangkan ‘surveilance’ terhadap semua rangkaian tahapan program ketahanan pangan. Sehingga bila ada persoalan dan masalah dapat terdeteksi sedini mungkin dan diambil langkah persuasif, preventif, bahkan represif bila diperlukan. Hal ini dapat dilakukan secara berjenjang sesuai tingkat masalah yang timbul. Bila perlu dilakukan tindakan oleh aparat penegak hukum sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku: tanpa menimbulkan eskalasi yang tidak kondusif dalam rangkaian aktifitas produksi dan pasca produksi pangan. Diharapkan tidak ada proses pengadaan pangan yang berhenti karena ada proses penindakan. Data surveilance bukan saja dapat digunakan untuk penindakan dini tapi juga untuk materi sosialisasi dan penyuluhan kepada semua pelaku usaha dibidang pangan.

Semoga Indonesia Berdaulat di Bidang Pangan Insya Allah.

Tinggalkan Balasan

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *