Geger Online — Independensi Bank Indonesia (BI) kembali menjadi sorotan penting seiring dengan semakin luasnya mandat bank sentral. Dalam upaya mengejar pertumbuhan ekonomi yang tinggi, BI dituntut untuk bersinergi dengan pemerintah, namun menjaga batas antara koordinasi dan intervensi menjadi krusial.

Hal ini ditekankan oleh calon Gubernur BI, Destry Damayanti, saat uji kelayakan dan kepatutan di Komisi XI Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI. Ia menegaskan bahwa sinergi dengan pemerintah tidak akan mengurangi kredibilitas dan independensi BI, karena setiap lembaga memiliki mandat dan kewenangan masing-masing.

Penegasan ini sangat relevan mengingat BI tidak lagi hanya bertugas menjaga stabilitas nilai rupiah. Undang-Undang Pengembangan dan Penguatan Sektor Keuangan (P2SK) kini memberikan mandat tambahan kepada BI untuk turut mendukung pertumbuhan ekonomi yang berkelanjutan dan penciptaan lapangan kerja melalui bauran kebijakannya.

Mandat baru ini wajib dijalankan. BI tidak bisa hanya berpegang pada independensi sambil mengabaikan kebutuhan pertumbuhan ekonomi, investasi, pembiayaan sektor riil, dan penciptaan lapangan kerja. Seluruh bauran kebijakan, mulai dari moneter, makroprudensial, sistem pembayaran, hingga pendalaman pasar keuangan, harus memberikan kontribusi optimal bagi perekonomian.

Namun, mendukung pertumbuhan berbeda dengan mengejar target pertumbuhan pemerintah dengan segala cara. BI dapat menyetujui kebijakan pemerintah jika sejalan dengan mandatnya dan tidak membahayakan stabilitas. Sebaliknya, bank sentral harus berani menolak jika kepentingan jangka pendek berpotensi mengorbankan inflasi, nilai rupiah, stabilitas sistem keuangan, atau kredibilitas kebijakan moneter.

Independensi bukan berarti BI harus selalu berbeda pandangan dengan pemerintah. Ukuran utamanya adalah apakah keputusan bank sentral didasarkan pada asesmen ekonomi dan mandat undang-undang, bukan karena tekanan politik atau kebutuhan fiskal jangka pendek.

Oleh karena itu, risiko dominasi fiskal perlu diwaspadai. Ketika kebutuhan pembiayaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) meningkat, BI tidak boleh dipaksa mempertahankan suku bunga terlalu rendah demi menekan biaya utang pemerintah, terutama jika kondisi inflasi dan nilai rupiah menuntut kebijakan yang berbeda. Batas antara kebijakan fiskal dan moneter juga tidak boleh menjadi kabur.

Konsekuensi hilangnya independensi BI bisa sangat mahal. Ketika pasar menilai keputusan moneter telah tunduk pada kepentingan pemerintah, kepercayaan adalah hal pertama yang terkikis. Premi risiko Indonesia dapat meningkat, nilai rupiah tertekan, imbal hasil surat utang naik, dan biaya pembiayaan bagi pemerintah maupun dunia usaha ikut membengkak.

Ironisnya, kebijakan yang awalnya dimaksudkan untuk mempercepat pertumbuhan justru dapat menghasilkan dampak sebaliknya. Pelemahan rupiah dapat meningkatkan biaya impor dan risiko inflasi. Premi risiko yang meningkat membuat biaya dana menjadi lebih mahal, menahan investasi, sementara ruang fiskal menyempit akibat beban bunga utang yang semakin besar.

Kredibilitas bank sentral dibangun bertahun-tahun, namun dapat rusak dalam waktu yang jauh lebih singkat. Ketika ekspektasi inflasi dan kepercayaan terhadap rupiah terganggu, pemulihannya bisa membutuhkan intervensi yang lebih keras berupa suku bunga tinggi dan pengetatan likuiditas yang akhirnya menekan pertumbuhan.

Oleh karena itu, ‘Sinergi Merah Putih’ yang ditawarkan Destry harus ditempatkan dalam koridor yang tepat. Sinergi memang diperlukan karena persoalan ekonomi tidak mungkin diselesaikan oleh BI sendiri. Namun, bekerja bersama tidak berarti melebur kewenangan. Pemerintah menjalankan kebijakan fiskal dan reformasi struktural, sementara BI menjalankan mandat moneternya secara independen.

Gubernur BI berikutnya tidak cukup hanya piawai membangun harmoni dengan pemerintah. Ia juga harus memiliki keberanian untuk menjaga batas kewenangan. Ketika kepentingan pemerintah dan mandat BI berjalan searah, bank sentral harus menjadi mitra yang kuat. Namun, ketika stabilitas dan kepentingan jangka pendek berbenturan, BI harus berani mengatakan ‘tidak’.

Pesan utamanya adalah BI memang harus ikut menjaga mesin pertumbuhan ekonomi tetap bergerak. Meskipun demikian, independensi adalah jangkar yang memastikan mesin tersebut tidak kehilangan arah. Jangkar tersebut tidak boleh dipertaruhkan demi mengejar kepentingan sesaat.