— JAKARTA – Ketua DPR Puan Maharani menegaskan bahwa seluruh pihak harus mematuhi ketentuan konstitusi terkait pelaksanaan pemilihan umum (pemilu) yang diselenggarakan setiap lima tahun sekali. Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas adanya wacana percepatan Pemilu 2029 yang diutarakan oleh Ketua Umum Projo Budi Arie Setiadi.

Menurut Puan, sebagai warga negara yang patuh pada hukum, semua pihak wajib mengikuti konstitusi. Ia menekankan bahwa pemerintahan berjalan sesuai undang-undang selama lima tahun. “Sesuai dengan konstitusi, pemerintahan itu berjalan sesuai undang-undangnya per lima tahun. Jadi ikuti konstitusi yang ada dan ya sebagai warga negara yang taat hukum ya ikuti semua aturan itu dengan sebaik-baiknya. Pemilu per lima tahun, ya kita lakukan setiap lima tahun,” ujar Puan Maharani di Gedung DPR, Kompleks Parlemen, Senayan, Kamis (27/8/2026).

Sebelumnya, pernyataan Budi Arie mengenai kemungkinan Pemilu 2029 berlangsung lebih cepat beredar melalui sebuah video. Dalam video tersebut, Budi Arie menceritakan percakapannya dengan Presiden ke-7 Joko Widodo dan menyampaikan instingnya bahwa pemilu bisa berlangsung lebih cepat dari 2029. Ia kemudian bertanya kepada forum mengenai kemungkinan percepatan tersebut.

Menanggapi kegaduhan yang timbul akibat pernyataannya, Budi Arie Setiadi menyampaikan permintaan maaf. Melalui keterangan video, Budi Arie memberikan tiga poin klarifikasi. Ia mengatakan pernyataannya dalam sebuah pertemuan di Jakarta yang viral telah memunculkan spekulasi dan berbagai penafsiran.

“Saya Budi Arie Setiadi memohon maaf kepada pihak-pihak yang kurang berkenan dan nyaman dengan pernyataan saya tersebut,” kata dia dalam unggahan Instagram @budiariesetiadi, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan bahwa pernyataan dan analisis tersebut merupakan pandangan pribadinya dan tidak melibatkan pihak lain, serta tidak berkaitan dengan Presiden Joko Widodo. “Pernyataan tersebut tidak ada hubungan dan kait-mengaitnya dengan Bapak Joko Widodo,” katanya.

Budi Arie menyatakan siap bertanggung jawab atas pernyataannya dan menerima segala konsekuensi yang mungkin timbul. “Saya siap bertanggung jawab dan menerima segala konsekuensi karena analisis dan pernyataan saya tersebut. Terima kasih. Jaga terus persatuan Indonesia,” tuturnya.