Geger Online — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya Rancangan Undang-Undang Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 agar memiliki dampak yang lebih besar dan keadilan yang merata. Hal ini disampaikan dalam pandangannya mengenai pokok-pokok RUU APBN 2027.

Said Abdullah memaparkan hasil evaluasi pelaksanaan APBN 2025 yang menunjukkan bahwa setiap program ke depan harus memiliki kejelasan tujuan, dapat diukur dampaknya, serta berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi. “Prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti,” ujar Said, dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Pimpinan Banggar mencermati berbagai indikator asumsi ekonomi makro, kesejahteraan, serta postur RAPBN 2027. Terdapat kesesuaian antara indikator di Kebijakan Ekonomi Makro dan Kerangka Fiskal (KEM PPKF) dengan Nota Keuangan RAPBN 2027. Namun, beberapa indikator dalam RAPBN 2027 perlu dikaji ulang, bukan karena targetnya salah, melainkan karena angka terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah sangat mendekati target yang diajukan.

Said menekankan perlunya memaksimalkan potensi belanja APBN yang mencapai Rp 4.097,2 triliun. “Kita harus memberi arti besar atas belanja besar ini,” katanya.

Pada rapat KEM PPKF Juni lalu, Pimpinan Banggar menyepakati target pertumbuhan ekonomi antara 5,8-6,5%, sementara Nota Keuangan mengajukan 6%. Said mengindikasikan kemungkinan target tersebut dapat sedikit ditingkatkan. Demikian pula dengan target rasio gini, yang saat ini mencapai 0,368. Dengan usulan di Nota Keuangan antara 0,362-0,367, Said menyarankan agar target dikoreksi ke batas atas yang lebih rendah.

Selanjutnya, Said menyoroti indikator tingkat pengangguran. Angka BPS saat ini menunjukkan 4,68%, sementara Nota Keuangan mengusulkan 4,30%-4,87%. Ia berpendapat target batas atas perlu dipertimbangkan kembali. “Sejurus dengan hal ini, per Mei 2026 angka proporsi tenaga kerja formal sudah dititik 40,7%, sementara RAPBN 2027 mengusulkan 40,8%, padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83%, harusnya target kita bisa lebih besar lagi,” tegasnya.

Kurs rupiah pada RAPBN 2027 diproyeksikan di Rp 17.500 per dolar AS, yang dinilai realistis. Namun, Said mengingatkan perlunya memikirkan orkestrasi kebijakan moneter ke depan, terutama mengingat kecenderungan Tiongkok mendevaluasi Yuan dan Amerika Serikat yang menguatkan Dolar AS untuk mengendalikan inflasi dan menarik aset safe haven.

Dalam menghadapi ketidakpastian global dan keterbatasan fiskal, Said menekankan pentingnya narasi yang memandu arah kebijakan moneter agar dapat dijalankan secara teknis oleh Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan, “Setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat. Sebab data sebagai landasan pijak wujud kesesuaian nalar antara pokok masalah, intervensi program dan anggaran.”

Said mengingatkan bahwa kekeliruan data dapat menyebabkan dampak program yang menyimpang dan tujuan yang tidak tercapai. Ia menyoroti protes warga terkait ketidaksesuaian data desil kemiskinan dan meminta BPS segera melakukan validasi ulang. “Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar diberbagai kebijakan,” katanya.

Mengenai belanja negara yang menembus lebih dari Rp 4.000 triliun untuk pertama kalinya, Said menekankan tanggung jawab besar untuk mencapai pendapatan negara yang besar pula, terutama dari sektor perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Ia berharap target kenaikan PPh dan PPN bersifat alamiah akibat pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang membebani rakyat.

Said juga mengkritisi penurunan target PNBP pada RAPBN 2027 menjadi Rp 517,4 triliun dari outlook 2026 sebesar Rp 575 triliun. Meskipun harga komoditas ekspor berpotensi rendah, ia meyakini perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik, sesuai instruksi Presiden Prabowo, seharusnya mampu mempertahankan target PNBP yang tinggi. “Kami berharap target ini diperhitungkan kembali,” sambungnya.

Said mengingatkan kembali diskusi mengenai peta jalan menuju APBN berimbang, yang memerlukan transisi jangka menengah untuk menyehatkan fiskal dan membangun kepercayaan pelaku pasar. Ia berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 di level 2,4%, lebih rendah dari potensi 2,85% pada 2026, sebagai langkah bertahap menuju APBN berimbang dan perbaikan debt service ratio yang telah melampaui batas atas rekomendasi IMF.