Geger Online — JAKARTA – Calon Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) Solikin M. Juhro menegaskan bahwa penguatan sinergi antara BI dengan pemerintah dan pemangku kepentingan lainnya tidak akan mengurangi independensi bank sentral. Menurutnya, independensi kelembagaan justru harus berjalan beriringan dengan koordinasi yang kuat guna menjaga kredibilitas kebijakan ekonomi nasional.

“Sinergi bukan berarti mengaburkan makna independensi dan tatanan kelembagaan masing-masing institusi. Justru independensi dan tatanan kelembagaan yang sehat harus bertemu dengan sinergi atau koordinasi yang kuat. Di situlah kredibilitas kebijakan nasional dapat dibangun,” ujar Solikin saat menjalani uji kepatutan dan kelayakan di Gedung Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), Kamis (27/8/2026).

Dalam kesempatan tersebut, Solikin memaparkan delapan strategi kebijakan yang dirangkum dalam akronim SEMANGKA. Akronim ini mencakup Stabilitas ekonomi; Efektivitas kebijakan moneter; Makroprudensial adaptif, inovatif, dan pro pertumbuhan; Akselerasi pendalaman pasar keuangan; Navigasi ekonomi keuangan inklusif; Gerak cepat digitalisasi sistem pembayaran; Kelembagaan BI yang kredibel dan bertata kelola; serta Aksi bersama dan sinergi kebijakan nasional.

Strategi pertama, Stabilitas dinamis untuk pertumbuhan berkelanjutan. Solikin menilai bahwa stabilitas nilai tukar dan inflasi harus tetap menjadi jangkar kredibilitas kebijakan. Hal ini membutuhkan komitmen serta kerja keras dalam jangka panjang.

“Melalui strategi bauran instrumen pada akhirnya, nilai tukar dan inflasi yang terjaga stabil, tidak hanya akan mengawal kredibilitas kebijakan saja, tetapi juga akan menjadikan ruang kebijakan untuk mendorong pertumbuhan yang berkelanjutan,” tutur Solikin.

Strategi kedua adalah Efektivitas kebijakan moneter dan operasi moneter yang pro market. Solikin menekankan perlunya BI memastikan likuiditas tersedia dan berputar dalam perekonomian.

“Oleh karena itu, saya melihat perlunya kombinasi berbagai strategi, antara melakukan ekspansi likuiditas melalui operasi moneter yang pro market, memperdalam pasar uang, serta memperkuat prioritas insentif likuiditas yang diberikan oleh Bank Indonesia,” terang Solikin.

Selanjutnya, strategi ketiga adalah kebijakan Makroprudensial adaptif, inovatif, dan pro pertumbuhan. Kebijakan ini diarahkan untuk mendorong pembiayaan inklusif, memberikan insentif pendalaman pasar uang, serta memperkuat rasio intermediasi makroprudensial.

Solikin menambahkan bahwa mandat kebijakan makroprudensial perlu dikaji lebih lanjut agar dapat mendukung penciptaan lapangan kerja. Ia menekankan orientasi kebijakan tidak cukup hanya mengejar pertumbuhan kredit.

“Tentunya saya juga ingin melangkah lebih jauh dengan menguatnya mandat penciptaan lapangan kerja ke depan. Kami akan mengkaji apakah instrumen makroprudensial dapat semakin target. Jadi orientasinya bukan sekadar credit growth, yang kita kejar adalah credit quality, economic additionality, dan job creation,” ujar dia.

Strategi keempat adalah Akselerasi pendalaman pasar keuangan, di mana Solikin berkeinginan agar pasar uang dan valuta asing (valas) menjadi lebih dalam, likuid, dan efisien.

Kelima, Navigasi ekonomi keuangan inklusif, termasuk syariah. Melalui strategi ini, BI akan mengembangkan ekonomi dan keuangan inklusif, termasuk sektor syariah, agar selaras dengan program prioritas pemerintah.

Strategi keenam adalah Gerak cepat digitalisasi sistem pembayaran. Solikin menyatakan BI akan terus mendorong pengembangan infrastruktur industri, inovasi, serta rupiah digital melalui Blueprint Sistem Pembayaran Indonesia.

Dalam strategi digitalisasi ini, Solikin juga menyoroti pentingnya memperkuat alternatif credit scoring untuk memperluas akses pembiayaan, khususnya bagi usaha mikro, kecil, dan menengah (UMKM).

“Banyak UMKM sebenarnya mempunyai usaha yang baik, tetapi tidak memiliki dokumentasi dan agunan. Dengan memanfaatkan data alternatif dan dikelola dengan tata kelola yang kuat, penilaian kelayakan dapat menjadi lebih akurat. Dengan demikian, akses ke pembiayaan bisa lebih diperluas,” terang dia.

Dua strategi terakhir adalah Kelembagaan BI yang kredibel dan bertata kelola, serta Aksi bersama dan sinergi kebijakan nasional. Keduanya merupakan bagian dari kerangka SEMANGKA yang dipaparkan Solikin dalam proses uji kepatutan dan kelayakan sebagai calon Deputi Gubernur BI.