Geger Online — Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri), Bima Arya Sugiarto, mendorong Asosiasi Pemerintah Kabupaten Seluruh Indonesia (APKASI) Otonomi Expo (AOE) 2026 untuk bertransformasi dari sekadar ajang promosi potensi daerah menjadi platform yang mampu menghasilkan investasi nyata. Ia menekankan pentingnya pertemuan produk, pasar, dan investor yang berujung pada kontrak serta realisasi investasi.

Menurut Bima Arya, keberhasilan sebuah expo seharusnya diukur dari dampak ekonomi yang dihasilkan, bukan semata-mata dari jumlah pengunjung atau kesepakatan Memorandum of Understanding (MoU). “Expo ini kita harapkan bergeser. Tidak saja menjadi etalase dari daerah dan seremoni, tapi betul-betul ruang untuk menjadikan potensi itu riil. Ruang untuk mempertemukan investor. Dan menghasilkan investasi yang benar-benar terealisir,” ujar Bima Arya dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat ia membuka AOE 2026: Trade, Tourism, Investment and Procurement di Nusantara Convention Hall, Indonesia Convention Exhibition (ICE) BSD, Tangerang, Banten. Bima Arya juga menyampaikan pesan dari Menteri Dalam Negeri (Mendagri), Muhammad Tito Karnavian, yang meminta para kepala daerah untuk terus mengoptimalkan potensi ekonomi di wilayah masing-masing. Ia mengingatkan bahwa kabupaten memiliki kekuatan besar sebagai sentra pangan dan faktor produksi, serta sumber daya tenaga kerja yang dapat dikembangkan menjadi kekuatan ekonomi daerah.

Di sisi lain, kepala daerah diminta untuk tetap memprioritaskan pelayanan dasar, ketahanan pangan dan energi, transformasi ekonomi berbasis potensi lokal, serta pengendalian kemiskinan, stunting, dan pengangguran. Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) berkomitmen menjadi mitra pemerintah daerah dengan menyerap aspirasi dan mendorong penyelesaian berbagai kebutuhan daerah.

Bima Arya menegaskan bahwa expo harus menjadi bagian dari proses hilirisasi potensi daerah. Oleh karena itu, setiap peluang harus disiapkan secara matang, mulai dari produk yang kompetitif, identifikasi kebutuhan pasar, pemenuhan standar dan sertifikasi, hingga kesiapan proyek investasi. “Produksi bertemu pasar, komunitas yang ada meet the standard, dan peluang investasi menjadi proyek yang riil, dan setiap pertemuan mengarah kepada kontrak dan realisasi,” tegasnya.

Untuk mewujudkan tujuan tersebut, Bima Arya menyampaikan tujuh arahan dari Mendagri kepada para kepala daerah. Pertama, pemerintah daerah perlu mengenali kekuatan ekonomi daerah (DNA) untuk memahami potensi dan membangun ekosistemnya. Kedua, memilih produk unggulan atau local champion yang kompetitif dan memiliki nilai pasar. Ketiga, memulai dari kebutuhan pasar dengan memetakan permintaan, standar, harga, sertifikasi, volume, serta calon pembeli.

Keempat, mengubah potensi daerah menjadi proyek yang siap dihitung dan ditawarkan dengan memperhatikan infrastruktur, investasi, perizinan, kelayakan, risiko, dan mitra. Kelima, mengarahkan belanja pemerintah agar lebih produktif untuk mendorong produk dalam negeri dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat. Keenam, membangun rantai nilai antardaerah melalui kolaborasi antara daerah penghasil bahan baku, daerah pengolah, dan daerah pemasaran. Ketujuh, mengukur dan mengawal seluruh hasil expo agar pertemuan bisnis berlanjut menjadi kontrak dan realisasi.

Bima Arya juga menekankan pentingnya kolaborasi antardaerah dalam konteks ini. Jaringan diperlukan mulai dari perencanaan, pembangunan infrastruktur yang saling terhubung, pemanfaatan sumber daya bersama, hingga pencarian alternatif pendanaan dan investasi. Selain kolaborasi, integritas menjadi fondasi penting dalam menciptakan iklim investasi yang berkelanjutan. Pemerintah daerah perlu memastikan tata kelola yang transparan, akuntabel, dan berintegritas untuk membangun kepercayaan investor.

Melalui AOE 2026, Bima Arya berharap berbagai potensi kabupaten dapat semakin terhubung dengan pasar dan investor. Hal ini diharapkan mampu mendorong transaksi, investasi, pertumbuhan ekonomi, serta peningkatan kesejahteraan masyarakat. Acara tersebut turut dihadiri oleh Wakil Menteri Perdagangan Dyah Roro Esti Widya Putri, perwakilan duta besar dari berbagai negara, sejumlah gubernur dan bupati, Ketua Umum APKASI Bursah Zarnubi beserta jajaran pengurus, serta pejabat tinggi dari kementerian/lembaga dan unsur Forkopimda.