Geger Online — JAKARTA – Industri galangan kapal dan sarana lepas pantai di Indonesia menghadapi masa-masa sulit akibat minimnya pesanan pembangunan kapal baru di dalam negeri. Kondisi ini telah berlangsung sejak 2021, bertepatan dengan dimulainya pandemi Covid-19, dan mengancam kelangsungan sejumlah galangan kapal serta memicu pemutusan hubungan kerja (PHK).

Isu-isu krusial ini menjadi sorotan utama dalam Rapat Umum Anggota (RUA) Institusi Perkapalan dan Sarana Lepas Pantai Indonesia (IPERINDO). Ketua Umum DPP IPERINDO, Anita Puji Utami, yang juga menjabat sebagai Direktur Utama PT Adiluhung Sarana Segara Indonesia (ASSI), menyatakan bahwa para pelaku usaha galangan kapal masih bertahan berkat pesanan dari pelayaran nasional. Namun, ia menekankan pentingnya keberpihakan pemerintah terhadap industri galangan kapal dan pelayaran nasional.

Salah satu kendala utama yang menghambat peningkatan kinerja industri galangan kapal adalah tingginya impor kapal bekas dari negara seperti Jepang dan China. Meskipun demikian, beberapa galangan kapal terus berupaya bertahan di tengah situasi sulit ini. “Memang masih ada pekerjaan, untuk perawatan tahunan, perawatan ringan. Tapi kedepannya, kami berharap, akan ada pembangunan kapal baru di dalam negeri,” ujar Anita di sela-sela RUA IPERINDO tahun 2026 di Jakarta, Kamis (27/08/2026).

RUA IPERINDO 2026 diselenggarakan selama dua hari, pada 24 Agustus secara daring dan 26 Agustus secara luring, diikuti oleh ratusan perusahaan galangan dan industri penunjang. Acara ini digelar menyusul berakhirnya masa kepengurusan pusat periode 2022-2026. Agenda utama RUA meliputi penyempurnaan AD ART, penyusunan program kerja, laporan pertanggungjawaban pengurus periode 2022-2026, serta pemilihan ketua umum periode 2026-2030.

Dampak Sepinya Pesanan

Sepinya order pembangunan kapal baru memberikan dampak langsung terhadap ribuan tenaga kerja yang menggantungkan hidupnya di sektor ini, termasuk para pekerja dari subkontraktor. Merumahkan karyawan menjadi solusi terpaksa bagi perusahaan galangan kapal untuk meminimalkan biaya operasional.

Ketua Dewan Pengawas IPERINDO sekaligus Direktur Utama PT Krakatau Shipyard, Askan Naim, mengakui kondisi memprihatinkan yang dialami perusahaan galangan kapal sejak 2021. Ia menilai situasi ini merupakan pukulan berat bagi industri yang turut terdampak oleh pandemi.

Askan Naim juga mendesak pemerintah untuk bersikap lebih tegas dalam memprioritaskan industri galangan dalam negeri ketimbang mengizinkan impor kapal bekas. Ia menekankan bahwa industri galangan kapal domestik saat ini dalam kondisi yang sangat tertekan.

Senada dengan itu, Sekretaris Umum DPP Indonesian National Shipowners’ Association (INSA), Darmansyah Tanamas, mengakui bahwa pelayaran nasional cenderung memilih impor kapal bekas dibandingkan membangun kapal baru di dalam negeri. Ia menjelaskan bahwa biaya pembangunan kapal baru di dalam negeri dan pembiayaan dari perbankan nasional masih cukup tinggi, serta memakan waktu pengerjaan yang lama.

“Kalau bangun baru kan minimal 12 bulan, itu kalau tidak molor,” kata Darmansyah, merujuk pada perkiraan waktu pembangunan kapal baru. Padahal, lanjutnya, perusahaan pelayaran membutuhkan kapal yang siap dalam kurun waktu tiga bulan.

Darmansyah menambahkan, solusi untuk membangkitkan industri galangan kapal harus berjalan beriringan dengan industri pelayaran. “Misalnya, pemerintah memberikan insentif kepada galangan kapal, harus jelas, biar pelayarannya juga kebagian,” pungkasnya.