Geger Online — Pemerintah Jepang menargetkan penerbitan obligasi baru sekitar 40 triliun yen atau setara US$251 miliar untuk tahun fiskal 2027. Perdana Menteri Sanae Takaichi menyatakan komitmen untuk membatasi penerbitan utang baru, meskipun permintaan anggaran dari kementerian dan lembaga diprediksi kembali meningkat.

Total permintaan anggaran untuk tahun fiskal 2027 diperkirakan akan melampaui 130 triliun yen, menandai rekor tertinggi selama empat tahun berturut-turut. Dalam sebuah wawancara dengan surat kabar Yomiuri, Takaichi merujuk pada pengelolaan anggaran tahun fiskal 2025, di mana kenaikan penerimaan pajak berhasil menutupi sebagian kebutuhan belanja tambahan sehingga penerbitan obligasi baru dapat dipertahankan di kisaran 40 triliun yen.

“Kami akan melanjutkan pendekatan yang sama ke depan,” ujar Takaichi, seperti dikutip Reuters pada Jumat (28/08/2026). Target penerbitan obligasi tahun fiskal 2027 ini tercatat lebih tinggi dibandingkan dengan rencana utang baru sebesar 32,7 triliun yen dalam anggaran tahun fiskal 2026.

Kepala Ekonom Daiwa Securities, Toru Suehiro, menilai target tersebut dapat diinterpretasikan sebagai kebijakan fiskal yang lebih ekspansif. “Jika Perdana Menteri Takaichi mengacu pada penerbitan obligasi baru sekitar 40,3 triliun yen setelah anggaran tahun fiskal 2025, target tersebut dapat dipandang agak ekspansif,” kata Suehiro dalam laporannya.

Pemerintahan Takaichi berencana memasukkan sejumlah pengeluaran ke dalam anggaran awal. Kebiasaan ini, yang dalam beberapa tahun terakhir sering dibiayai melalui anggaran tambahan, dapat meningkatkan nilai belanja dalam anggaran awal. Meskipun demikian, pemerintah tetap berupaya menjaga penerbitan obligasi di sekitar batas yang telah ditetapkan.

Lebih lanjut, Takaichi membuka kemungkinan penggunaan cadangan devisa untuk membiayai rencana pemangkasan pajak konsumsi atas bahan makanan. Jepang tercatat memiliki cadangan devisa senilai sekitar US$1,3 triliun, yang selama ini juga disiapkan untuk intervensi di pasar valuta asing demi menjaga stabilitas nilai tukar yen.

Pemangkasan pajak makanan merupakan salah satu kebijakan utama Takaichi untuk mengurangi beban rumah tangga akibat kenaikan biaya hidup. Namun, kebijakan ini diperkirakan akan mengurangi penerimaan negara sekitar 5 triliun yen setiap tahunnya. Pemerintah kini menghadapi tekanan untuk menjelaskan sumber dana pengganti agar pemotongan pajak tersebut tidak semakin memperbesar beban fiskal negara.