Geger Online — JAKARTA – Ketua Dewan Ekonomi Nasional (DEN) Luhut Binsar Pandjaitan memaparkan keberhasilan pemerintah dalam menekan angka penyaluran bantuan sosial (bansos) yang salah sasaran. Melalui pemanfaatan teknologi digital dan integrasi data pemerintah, angka tersebut berhasil ditekan dari sebelumnya mencapai 77,6 persen menjadi di bawah 5 persen.

“Ketika kita melakukan uji coba di Banyuwangi, kita mendapati bahwa bansos atau transfer tunai yang salah sasaran mencapai 77,6 persen,” ujar Luhut dalam acara Jakarta Investment Festival (JIF) Summit 2026 di kawasan Tanah Abang, Jakarta Pusat, Jumat (28/8/2026). Angka tersebut menunjukkan masih besarnya persoalan ketidaktepatan sasaran dalam penyaluran bantuan sosial.

Pemerintah kemudian memanfaatkan sistem digital untuk mengintegrasikan data dari berbagai kementerian dan lembaga. “Anda bisa membayangkan betapa besarnya angka ketidaktepatan sasaran tersebut. Namun hari ini, kita telah menyelesaikannya sehingga angka kesalahan tersebut bisa ditekan hingga di bawah 5 persen,” jelasnya.

Luhut menambahkan bahwa pemerintah menargetkan tingkat ketepatan penyaluran bansos dapat mencapai lebih dari 90 persen pada akhir tahun ini. Sistem digital yang dikembangkan memungkinkan data calon penerima bansos diperiksa secara langsung dengan menghubungkan berbagai basis data kementerian dan lembaga.

Dalam demonstrasi sistem tersebut, calon penerima cukup memasukkan Nomor Induk Kependudukan (NIK) dan melakukan pemindaian wajah atau face recognition. Data wajah kemudian diverifikasi dengan basis data biometrik Dukcapil. Calon penerima juga diminta memasukkan nomor meteran listrik untuk mengetahui rata-rata konsumsi listrik selama enam bulan terakhir. Selanjutnya, sistem akan memeriksa data calon penerima dari berbagai basis data pemerintah.

“Jadi proses pendaftaran selesai dengan cepat dan mendapatkan umpan balik langsung apakah beliau layak atau tidak,” katanya. Luhut menilai pemanfaatan teknologi, termasuk kecerdasan buatan atau artificial intelligence (AI), dapat mengurangi celah intervensi manusia dalam pelayanan pemerintah. “Karena kita tidak bisa menyuap AI. Begitu datanya ada di sana, tidak ada yang bisa Anda lakukan untuk melanggar aturan,” tegas Luhut.

Dia mengatakan digitalisasi membuat proses pemerintahan menjadi lebih cepat, transparan, dan dapat diprediksi. Pemerintah juga terus mengintegrasikan data lintas kementerian agar berbagai program dapat dilakukan secara lebih tepat sasaran. Sistem ini telah diuji coba di 256 kabupaten/kota dan mencakup 16,8 juta jiwa, didukung sekitar 400 ribu agen untuk pemantauan.

Menurut Luhut, integrasi data tersebut menjadi salah satu bagian penting dari agenda digitalisasi pemerintahan Presiden Prabowo Subianto. Ia menyebut seluruh data lintas kementerian kini mulai dapat saling berkomunikasi dan digunakan untuk mendukung pengambilan keputusan pemerintah secara real-time. “Semua data lintas kementerian saat ini sudah siap dan terintegrasi. Sistem ini menggunakan AI untuk membaca, menyinkronkan, dan menyelaraskan data,” pungkasnya.