Geger Online — Jakarta – Presiden ke-5 Republik Indonesia sekaligus Ketua Umum Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDIP), Megawati Soekarnoputri, mengusulkan agar struktur Dewan Keamanan Perserikatan Bangsa-Bangsa (DK PBB) diubah. Ia berpendapat bahwa tatanan yang ada saat ini perlu disesuaikan dengan realitas dunia yang terus berkembang.

Pernyataan ini disampaikan Megawati saat melakukan dialog dengan Presiden Timor-Leste, José Ramos-Horta, serta sejumlah ilmuwan peraih penghargaan bergengsi seperti Nobel dan Turing Award di Gedung Megawati Institute, Jakarta Pusat, pada Jumat (28/8/2026). Megawati menjelaskan bahwa struktur Dewan Keamanan PBB dibentuk pasca-Perang Dunia II.

“Ayah saya, ini tadi mungkin sudah menerima adalah orang yang selalu meminta untuk yang namanya PBB itu, Perserikatan Bangsa-Bangsa, itu harus merubah diri karena itu dibuat ketika setelah Perang Dunia II,” ujar Megawati mengutip pandangan ayahnya.

Ia melanjutkan, “Sekarang sudah beda peradabannya. Untuk supaya yang semakin ada berkeadilan tersebut.”

Megawati menekankan bahwa perubahan struktur DK PBB sangat diperlukan demi mewujudkan tatanan dunia yang lebih adil. Ia berharap agar negara-negara yang dulunya belum merdeka kini juga mendapatkan tempat yang layak dalam keanggotaan DK PBB.

“Saya juga sudah berulang kali meminta bahwa yang ini Keamanan di PBB ini? Dewan Keamanan itu strukturnya sudah tidak boleh seperti apa yang ada sekarang ini. Harus benar-benar mendapatkan juga sebuah perubahan baru di mana yang namanya bangsa-bangsa yang ada sekarang, yang dulu mungkin belum merdeka, itu pun mendapatkan tempat yang namanya di Dewan Keamanan tersebut,” paparnya.

Lebih lanjut, Megawati menyatakan harapannya agar gagasan reformasi ini mendapatkan dukungan luas. Ia juga melontarkan pertanyaan kritis mengenai efektivitas PBB dalam menyelesaikan konflik dan perang yang masih berkecamuk di berbagai belahan dunia.

“Mudah-mudahan apa yang kami, saya katakan ini mendapatkan sebuah dukungan yang luar biasa. Karena tidak mungkin… nah, seperti sekarang ini saja menurut saya sebagai seorang presiden, perang itu mengapa tidak bisa diselesaikan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa? Itu sebuah big question for me,” tanyanya.

Dalam forum yang sama, Megawati juga menyoroti perkembangan pesat teknologi yang dinilainya dapat memperkuat kerja sama antarnegara. Ia berpendapat bahwa kemajuan teknologi komunikasi telah membuat batas geografis antarnegara menjadi semakin tidak relevan.

“Teknologi terbukti dapat menopang kerja sama melalui sistem komunikasi yang semakin handal,” kata Megawati.

“Sekarang ini rasanya kita tidak punya jarak. Kita langsung bisa dengan sekian menit bisa bertemu, bisa berbicara, dan lain sebagainya. Melalui forum inilah saya menyerukan pentingnya teknologi bagi kemajuan peradaban. Sekali lagi, kemajuan peradaban, bukan penghancuran peradaban,” tegasnya.

Megawati mengajak seluruh pihak untuk memanfaatkan perkembangan teknologi demi kemajuan peradaban umat manusia. Ia menekankan perlunya kerangka hukum internasional yang mampu mengatur perkembangan ini secara efektif.

“Hal-hal negatif dari dampak IPTEK bagi kemanusiaan harus dicegah melalui kerja sama internasional. Kita memerlukan hukum internasional yang mengatur hal tersebut, sekaligus mencegah agar dunia tidak semakin terpecah oleh persaingan geopolitik dan kepentingan ekonomi,” tuturnya.

Ia menambahkan, “Karena itu, pertemuan hari ini bagi saya bukan hanya pertemuan dengan para ilmuwan yang telah menghasilkan pencapaian luar biasa. Saya melihatnya sebagai kesempatan untuk mempertemukan ilmu pengetahuan dengan tanggung jawab politik, terutama untuk kemanusiaan.”