Geger Online — Badan Pusat Statistik (BPS) baru-baru ini menyelesaikan survei Data Tunggal Sosial Ekonomi (DTSEN) nasional yang bertujuan memutakhirkan data tingkat ekonomi masyarakat Indonesia. Hasil survei ini krusial sebagai acuan pemerintah dalam menentukan penerima bantuan sosial (bansos) dan kebijakan terkait subsidi, seperti pembatasan konsumsi BBM.

Namun, pasca survei, muncul kegaduhan terkait akurasi pembagian desil ekonomi. Sejumlah laporan menunjukkan ketidakakuratan data tersebut berdampak merugikan warga. Di Yogyakarta, seorang penarik bentor di Kulon Progo harus mengajukan keringanan biaya kuliah anaknya yang mencapai Rp 15 juta untuk masuk Universitas Negeri Yogyakarta, karena terdaftar di desil 9. Sementara itu, di Mataram, Nusa Tenggara Barat, beberapa warga memprotes pencantuman nama mereka di Desil 10, padahal mengaku hidup mereka masih pas-pasan dan tinggal di kontrakan.

Menanggapi polemik ini, Kepala Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom) Muhammad Qodari menegaskan bahwa pemerintah akan memperhatikan keluhan masyarakat terkait ketidaktepatan penetapan desil. “Ya, tentunya keluhan-keluhan yang terjadi, masalah-masalah yang terjadi menjadi masukan bagi pemerintah untuk bisa dikoreksi,” ujar Qodari di kantornya, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026). Ia menambahkan, masukan tersebut akan menjadi bahan evaluasi untuk perbaikan ke depannya.

Menteri Keuangan RI, Purbaya Yudhi Sadewa, menyatakan kesiapannya untuk mendukung perbaikan data DTSEN. Pemerintah telah menyiapkan dana sekitar Rp 7 triliun sesuai permintaan BPS untuk memastikan akurasi data. “Jadi, DTSEN sama sensus itu kalau nggak salah hampir Rp 7 triliun lebih sedikit. Dengan macam-macam ya, cukup banyak. Jadi, mereka waktu awal-awal tahun, minta penambahan anggaran kita penuhi untuk memastikan DTSEN-nya bagus,” kata Purbaya di Kemenkeu, Jakarta Pusat, Rabu (26/8/2026).

Polemik pembagian desil DTSEN menjadi sorotan, memunculkan pertanyaan mengenai letak kesalahan penetapan dan bagaimana mekanisme pemutakhiran data dapat diperbaiki di masa depan. Isu ini akan dibahas lebih lanjut dalam program detikSore bersama Anggota Komisi VIII, Selly Andriany Gantina.

Dalam perkembangan lain, jalur pendakian Gunung Semeru di Jawa Timur ditutup total mulai Rabu, 26 Agustus 2026. Keputusan ini diambil oleh Balai Besar Taman Nasional Bromo Tengger Semeru (BB TNBTS) menyusul munculnya titik kebakaran hutan di kawasan Blok Ranu Kembang, dekat jalur pendakian. Penutupan berlaku hingga waktu yang belum ditentukan, sembari menunggu evaluasi kondisi lapangan untuk menentukan kapan jalur pendakian aman dibuka kembali.

Dampak kebakaran hutan dan lahan (karhutla) juga menjadi perhatian dari sisi kesehatan. Asap pekat dari karhutla melepaskan karbon dan senyawa berbahaya yang dapat berakibat fatal bagi kesehatan. Asap ini dapat membawa partikel halus yang berdampak pada paru-paru hingga jantung, bahkan sebelum gejala terasa. Merujuk data Kemenkes per 21 Agustus 2026, karhutla berdampak di tujuh provinsi dan membuat lebih dari 3 juta warga di 37 kabupaten/kota terpapar langsung kabut asap.

Di Kalimantan Tengah, kasus Infeksi Saluran Pernapasan (ISPA) dilaporkan melonjak hingga 78,1 persen akibat kabut asap. Berbagai ancaman kesehatan tersembunyi bagi masyarakat terdampak akan dikupas dalam segmen Sunsetalk.

Ulasan mendalam berita-berita hangat harian disiarkan secara langsung (live streaming) di 20.detik.com dan TikTok detikcom setiap Senin-Jumat, pukul 15.30-18.00 WIB. Interaksi dapat dilakukan melalui kolom live chat yang tersedia.