Geger Online — Jakarta – Wakil Ketua Komisi XII DPR RI dari Fraksi PAN, Putri Zulkifli Hasan, menekankan pentingnya akurasi data desil sosial ekonomi dalam menyikapi rencana pembatasan pembelian Pertalite bagi masyarakat desil 9 dan 10. Ia menyoroti keluhan warga yang merasa data desil mereka tidak sesuai dengan kondisi ekonomi riil saat ini.

Putri menerima banyak laporan mengenai warga yang berpenghasilan setara Upah Minimum Regional (UMR), tinggal di rumah kontrakan, serta menggunakan listrik 900 VA, namun justru tercatat dalam desil 9 atau 10. “Subsidi memang harus tepat sasaran. Tetapi kita perlu memperhatikan pendataan yang akurat. Kami banyak mendapatkan laporan ada yang gajinya UMR, masih ngontrak, listriknya 900 VA, tapi tercatat desil 9 atau 10. Nah, ini dulu yang harus dibenahi dengan serius,” ungkap Putri dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Ia menjelaskan bahwa indikator kesejahteraan seperti kondisi fisik rumah tidak bisa disamakan langsung dengan kemampuan ekonomi seseorang. Rumah yang terlihat bagus, misalnya, bisa saja merupakan warisan, bantuan, atau dibeli dengan kredit yang cicilannya belum lunas. “Rumah masih bagus, pakai keramik, itu belum tentu tanda kaya. Bisa saja itu rumah warisan, bisa juga dikredit dan sampai sekarang masih nyicil. Jadi memang perlu di survey langsung ke lapangan, jangan cuma dari mengambil data administratif atau dari tampilan fisik rumahnya saja,” lanjutnya.

Sebagai wakil rakyat yang membidangi urusan energi dan sumber daya mineral, Putri mengaku sering mendengar keluhan serupa dari masyarakat di daerah pemilihannya. Dampaknya tidak hanya terbatas pada wacana pembatasan Pertalite, tetapi juga berpotensi merembet pada pencabutan bantuan sosial bagi warga yang seharusnya menerima.

“Ada yang datanya bertahun-tahun tidak pernah diperbarui, tiba-tiba desilnya naik dan bansosnya dicabut. Ini yang saya kira harus jadi perhatian kita bersama, jangan sampai kebijakan yang niatnya baik tetapi pendataannya kurang tepat,” jelasnya. Putri berharap ada kanal yang jelas bagi warga untuk memperbaiki data yang keliru agar kebijakan subsidi tepat sasaran dapat terlaksana dengan baik.