Geger Online — Ketua Badan Anggaran (Banggar) DPR RI, Said Abdullah, menekankan pentingnya penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) 2027 yang lebih berdampak dan berkeadilan. Dalam pandangannya, setiap program yang dibiayai APBN harus memiliki kejelasan tujuan, dapat diukur dampaknya, serta berkorelasi langsung dengan pertumbuhan, pemerataan, dan keadilan ekonomi.

Said menjelaskan bahwa prinsip ini akan menjadi pegangan utama dalam pembahasan APBN ke depan. Ia menyoroti hasil evaluasi pelaksanaan APBN 2025 yang menjadi dasar perumusan kebijakan selanjutnya. “Karena itu, prinsip inilah yang akan terus kita pegang dalam pembahasan nanti,” ujar Said dalam keterangan tertulis, Kamis (27/8/2026).

Pimpinan Banggar mencermati sejumlah indikator asumsi ekonomi makro, kesejahteraan, serta postur Rancangan APBN (RAPBN) 2027. Meskipun terdapat kesesuaian antara indikator di Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF) dengan Nota Keuangan RAPBN 2027, beberapa indikator dinilai perlu dipertimbangkan ulang. Hal ini bukan karena targetnya salah, melainkan karena angka terbaru dari Badan Pusat Statistik (BPS) sudah sangat mendekati target yang diajukan dalam RAPBN 2027.

Said menyatakan, dengan belanja APBN yang diproyeksikan mencapai Rp 4.097,2 triliun, ada tanggung jawab besar untuk memastikan anggaran tersebut memberikan arti yang signifikan. Pada rapat KEM PPKF Juni lalu, Pimpinan Banggar menyepakati pertumbuhan ekonomi sebesar 5,8-6,5%, dengan Nota Keuangan mengajukan target 6%. Said melihat adanya potensi untuk sedikit menambah target pertumbuhan ekonomi tersebut.

Demikian pula dengan target rasio gini. Angka rasio gini saat ini tercatat 0,368, sementara Nota Keuangan mengusulkan 0,362-0,367. Said berpendapat bahwa perlu dilakukan koreksi pada batas atas agar targetnya lebih rendah, mencerminkan pemerataan yang lebih baik. “Sepertinya kita perlu mengoreksi di batas atasnya agar targetnya lebih rendah,” jelas Said.

Selain itu, Said juga menyoroti target tingkat pengangguran. Angka BPS saat ini menunjukkan tingkat pengangguran 4,68%, sedangkan Nota Keuangan mengajukan target 4,30%-4,87%. Ia mengusulkan agar batas atas target pengangguran juga perlu dipikirkan ulang. “Sejurus dengan hal ini, per Mei 2026 angka proporsi tenaga kerja formal sudah dititik 40,7%, sementara RAPBN 2027 mengusulkan 40,8%, padahal Februari 2024 lalu kita sudah di posisi 40,83%, harusnya target kita bisa lebih besar lagi,” tegas Said.

Mengenai kurs rupiah, Said menilai titik tengah Rp 17.500 per dolar AS pada RAPBN 2027 cukup realistis. Namun, ia menekankan perlunya memikirkan orkestrasi kebijakan moneter ke depan, terutama mengingat tren global. China berpotensi mendevaluasi Yuan untuk daya saing ekspor, sementara Amerika Serikat (AS) memperkuat dolar untuk mengendalikan inflasi dan menjadikannya aset *haven* di tengah ketidakpastian global dan pelebaran defisit perdagangannya.

Said menekankan bahwa dalam kondisi dunia yang tidak menentu dan keterbatasan fiskal, diperlukan narasi yang jelas untuk memandu arah kebijakan moneter Bank Indonesia (BI). Ia menegaskan kembali pentingnya data akurat sebagai landasan program APBN. “Setiap program yang dibiayai APBN harus didasarkan pada data yang akurat. Sebab data sebagai landasan pijak wujud kesesuaian nalar antara pokok masalah, intervensi program dan anggaran,” tutur Said.

Menanggapi isu data yang beredar, terutama terkait protes warga mengenai penempatan desil pendapatan, Said meminta BPS untuk segera melakukan validasi data kembali. “Jangan sampai kekeliruan data menghapus kesempatan orang miskin mendapatkan keadilan ekonomi. Apalagi DTSEN dijadikan rujukan besar diberbagai kebijakan,” katanya.

Said mengingatkan bahwa dengan belanja negara yang menembus lebih dari Rp 4.000 triliun untuk pertama kalinya, terdapat tanggung jawab besar untuk mencapai pendapatan negara yang optimal. Ia menyoroti dua pilar utama pendapatan: perpajakan dan Penerimaan Negara Bukan Pajak (PNBP). Terkait pajak, Said mengingatkan adanya sensitivitas rakyat terhadap bentuk pemajakan baru, terutama saat ekonomi rumah tangga cenderung di bawah pertumbuhan PDB. Ia berharap kenaikan target Pajak Penghasilan (PPh) dan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) bersifat alamiah, berasal dari pertumbuhan ekonomi, bukan dari pemajakan baru yang membebani rakyat.

Sebaliknya, Said melihat adanya penurunan target PNBP pada RAPBN 2027 menjadi Rp 517,4 triliun, dari outlook 2026 sebesar Rp 575 triliun. Meskipun harga komoditas ekspor berpotensi rendah, ia berpendapat bahwa dengan perbaikan tata kelola sumber daya alam yang baik, sesuai instruksi Presiden Prabowo, target PNBP seharusnya tetap bisa tinggi. “Kami berharap target ini diperhitungkan kembali,” sambungnya.

Said juga mengingatkan kembali diskusi mengenai peta jalan menuju APBN berimbang. Ia menekankan bahwa transisi jangka menengah perlu dipersiapkan untuk menyehatkan fiskal dan membangun kepercayaan pelaku pasar. Defisit APBN 2026 diproyeksikan mencapai 2,85%, lebih besar dari tahun sebelumnya. Said berharap pemerintah disiplin menjaga defisit fiskal 2027 pada level 2,4% sebagai langkah bertahap menuju APBN berimbang. “Debt service ratio kita sudah sedemikian besar,” kata Said, mengakhiri dengan penegasan bahwa langkah ini penting untuk memperbaiki rasio utang yang telah melampaui batas atas rekomendasi IMF.