Geger Online — JAKARTA – Pemerintah berupaya memutus mata rantai kemiskinan antargenerasi dengan menjadikan Sekolah Rakyat sebagai salah satu program utamanya. Pendekatan ini menekankan kehadiran negara sejak dini untuk memastikan anak-anak dari keluarga miskin mendapatkan lingkungan yang kondusif bagi masa depan mereka melalui pendidikan berkualitas.

Wakil Menteri Sosial (Wamensos) Agus Jabo Priyono menjelaskan bahwa Sekolah Rakyat dirancang khusus untuk anak-anak dari keluarga miskin yang masuk dalam desil 1 dan 2 Data Tunggal Sosial dan Ekonomi Nasional (DTSEN). Fasilitas yang disediakan lengkap, namun program ini tidak terbuka bagi anak di luar kelompok sasaran tersebut.

“Saya ingatkan kalau sudah jadi, untuk desil 1. Kalau desil 1 belum memenuhi, baru ke desil 2. Jadi maksimal desil 2,” ujar Agus Jabo dalam keterangannya, Kamis (27/8/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan saat menerima audiensi Bupati Nias Barat, Eliyunus Waruwu, dan Sekretaris Daerah Kabupaten Grobogan, Anang Armunanto, di Kantor Kemensos, Jakarta Pusat, pada hari yang sama.

Agus Jabo menekankan bahwa penanganan kemiskinan tidak cukup hanya melalui bantuan sosial. Investasi pada pendidikan berkualitas dianggap sebagai solusi fundamental untuk memutus kemiskinan dari akarnya.

“Jadi tujuannya untuk memutus transmisi kemiskinan antar generasi lewat pendidikan. Pak Presiden Prabowo maunya begitu. Pak Presiden tidak mau kalau orang tuanya miskin, anaknya ikut miskin,” tegasnya.

Ia melanjutkan, anak-anak dari keluarga miskin seringkali tidak hanya menghadapi keterbatasan ekonomi, tetapi juga rentan terhadap masalah gizi, sanitasi, rendahnya kepercayaan diri, dan lingkungan sosial yang kurang mendukung. Dalam beberapa kasus, mereka terpaksa membantu orang tua bekerja, yang semakin mengurangi kesempatan untuk belajar dan berkembang.

“Negara menjemput orang-orang miskin ini sejak dini. Supaya kemudian anak-anak ini tidak hidup dalam lingkungan kemiskinan,” kata Agus Jabo.

Oleh karena itu, Sekolah Rakyat mengadopsi konsep pendidikan berasrama. Model ini tidak hanya menyediakan pembelajaran di kelas, tetapi juga menempatkan anak dalam lingkungan pendidikan yang dirancang untuk membentuk karakter dan memenuhi kebutuhan dasar mereka secara menyeluruh.

Agus Jabo mengungkapkan bahwa saat ini masih ada sekitar 4,1 juta anak yang belum mendapatkan akses pendidikan. Sementara itu, kapasitas Sekolah Rakyat pada tahun ini baru mampu menampung sekitar 43 ribu siswa.

“Targetnya di 2029 itu 1 juta (siswa). Jadi untuk memenuhi target 4,1 juta itu masih panjang,” jelasnya.

Untuk mencapai target tersebut, pemerintah mendorong pemerintah daerah untuk mempercepat persiapan lokasi Sekolah Rakyat. Daerah yang lahannya telah diusulkan dan dinyatakan bersih dan jelas (clear and clean) diminta segera melengkapi persyaratan agar dapat masuk dalam tahapan pembangunan tahun ini.

“Kita berjuang supaya yang mengusulkan dan sudah clear and clean itu masuk di tahun ini, maka segera dilengkapi supaya mudah-mudahan ikut tahap berikutnya,” ujarnya.

Kabupaten Nias Barat, Sumatera Utara, menjadi salah satu daerah yang telah menyiapkan lokasi Sekolah Rakyat. Pemerintah daerahnya telah menyediakan lahan seluas 8,6 hektare di Simaeasi, Kecamatan Mandrehe. “Kemarin sudah komplit sampai sertifikat sudah selesai dan tim dari balai juga sudah turun. Memenuhi syarat (dengan luas) 8,6 hektare,” jelas Bupati Nias Barat Eliyunus.

Eliyunus menambahkan bahwa Sekolah Rakyat sangat dibutuhkan masyarakat Nias Barat mengingat angka kemiskinan di daerah tersebut masih tinggi, mencapai 22,47 persen dari total sekitar 97.856 jiwa penduduk.

“Kami menyampaikan sebenarnya satu kerinduan besar (adanya Sekolah Rakyat). Di Sumatera Utara, Nias Barat, bukan bangga dengan kondisi yang ada saat ini, (sekitar) 22,47% itu adalah keluarga kami yang memang masih dikategorikan miskin,” tuturnya.

Senada dengan Nias Barat, Pemerintah Kabupaten Grobogan juga telah menyiapkan lahan seluas 6,75 hektare di Kelurahan Kalongan, Kecamatan Purwodadi. Lokasi tersebut strategis karena berada di kawasan permukiman perkotaan dengan dukungan infrastruktur yang memadai, serta dekat dengan rumah sakit dan pusat pemerintahan kabupaten.

“Lokasinya sangat strategis berada di kawasan pemukiman perkotaan. Tentunya juga dekat dan memiliki dukungan infrastruktur strategis dan juga pelayanan dasar yang memadai,” kata Anang Armunanto.

Pertemuan tersebut juga dihadiri oleh Tenaga Ahli Menteri (TAM) Agustinus Budi, Alif Kamar, Virgo Sulianto, Hendri Kurniawan, Dardo Pratisyo, Sekber Sekolah Rakyat Herman Koswara, Plt Direktur PSKB Masryani Mansyur, Kepala Dinsos Grobogan Indri Agus Velawati, dan Baperinda Grobogan Wahyu.