Geger Online — Pemerintah Kota Binjai, Sumatera Utara, tengah mempercepat pengadaan dan pelaksanaan 264 paket kegiatan pemulihan pascabencana. Langkah ini diambil agar tambahan Transfer ke Daerah (TKD) sebesar Rp 146,72 miliar segera dimanfaatkan untuk perbaikan infrastruktur, fasilitas pendidikan, normalisasi sungai, dan layanan dasar yang sangat dibutuhkan oleh masyarakat.

Hingga 27 Agustus 2026, realisasi keuangan dari tambahan TKD Kota Binjai baru mencapai Rp 821,54 juta, atau sekitar 0,56 persen dari total anggaran yang dialokasikan. Kondisi ini mengindikasikan perlunya percepatan signifikan di seluruh tahapan, mulai dari perencanaan, pengadaan, penandatanganan kontrak, hingga pelaksanaan pekerjaan di lapangan.

Dari total 264 paket kegiatan yang telah direncanakan, sebanyak 113 paket masih dalam tahap perencanaan. Sementara itu, 122 paket lainnya sedang dalam proses tender. Selain itu, dua paket akan menggunakan mekanisme pengadaan langsung, 25 paket melalui e-purchasing, dan dua paket telah berhasil terealisasi.

Di sektor pendidikan, fokus pemulihan diarahkan pada 21 sekolah dasar yang terdiri atas 12 sekolah mengalami rusak ringan dan sembilan sekolah rusak sedang. Penanganan juga mencakup dua sekolah menengah pertama yang dilaporkan mengalami kerusakan ringan.

Seluruh penanganan di sektor pendidikan ini telah terintegrasi dalam paket pekerjaan yang didanai melalui tambahan TKD Tahun Anggaran 2026.

Pemulihan juga menyentuh sektor sungai, dengan tiga sungai yang membutuhkan rehabilitasi mendesak, yaitu Sungai Bingai, Sungai Mencirim, dan Sungai Bangkatan. Penanganan untuk Sungai Bingai dan Sungai Mencirim akan diajukan kepada Kementerian Pekerjaan Umum melalui Balai Wilayah Sungai, sesuai dengan kewenangan yang berlaku. Sementara itu, Sungai Bangkatan telah diakomodasi secara khusus melalui tambahan TKD.

Untuk sektor permukiman, sebanyak 22 unit hunian tetap (huntap) dengan skema in situ telah dimasukkan dalam program Anggaran Belanja Tambahan Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB). Anggaran untuk program ini telah tersedia dalam DIPA BNPB, namun pelaksanaannya masih dalam tahap perencanaan.

Wakil Kepala Posko Nasional Satuan Tugas Percepatan Rehabilitasi dan Rekonstruksi (Satgas PRR) Pascabencana Sumatera, Marsma TNI Ridha Hermawan, menyatakan bahwa sebagian besar sektor prioritas telah mendapatkan dukungan anggaran yang memadai. Namun, ia menekankan pentingnya percepatan koordinasi dan pelaksanaan agar anggaran tersebut dapat segera memberikan manfaat nyata kepada masyarakat.

“Penanganan pascabencana di Kota Binjai secara umum telah memperoleh dukungan pendanaan, khususnya untuk fasilitas pendidikan, normalisasi sungai, dan huntap in situ. Namun, percepatan koordinasi dan pengawalan lintas kementerian dan lembaga serta Pemkot Binjai perlu diperkuat agar kegiatan yang telah memiliki anggaran segera dilaksanakan,” ujar Ridha dalam keterangan tertulisnya, Sabtu (29/8/2026).

Di sisi lain, tujuh dari delapan rumah ibadah yang terdampak bencana masih belum mendapatkan dukungan anggaran. Satu vihara telah masuk dalam program Anggaran Belanja Tambahan Kementerian Agama. Sementara itu, pendanaan untuk lima rumah ibadah yang rusak ringan dan dua rumah ibadah yang rusak sedang lainnya masih terus diupayakan.

Program pemulihan ekonomi masyarakat juga telah menunjukkan progres melalui pelatihan teknik kriya anyam yang diikuti oleh 50 peserta, dengan dukungan dari Kementerian Ekonomi Kreatif. Sementara itu, penanganan jembatan di Kelurahan Tanah Merah, Kecamatan Binjai Selatan, yang telah terputus sejak tahun 2024, telah diakomodasi melalui program dana hibah BNPB.

“Percepatan proses pengadaan, pelaksanaan kegiatan, serta penguatan koordinasi lintas kementerian dan lembaga bersama Pemkot Binjai sangat diperlukan agar seluruh kebutuhan pemulihan dapat ditangani sesuai target yang telah ditetapkan,” pungkas Ridha.