Geger Online – 20 September 2026 | Situasi kemanusiaan di Tanah Papua kini tengah menjadi sorotan tajam setelah sejumlah denominasi gereja mengambil langkah strategis dengan membentuk wadah bersama bernama Humanitarian Outreach to Need Assistance Initiative (HONAI) atau West Papua Humanitarian Crisis Centre. Langkah ini menjadi alarm keras bagi pemerintah pusat, di mana Presiden harus bersikap setelah gereja beri sinyal [titlebase] bahwa ada persoalan mendasar yang belum terselesaikan di wilayah paling timur Indonesia tersebut.
Sekretaris Komisi I DPR Papua, Hermes Hein Ohee, dalam keterangannya pada Kamis (17/9) menegaskan bahwa keterlibatan aktif lembaga keagamaan dalam merespons isu kemiskinan, pengungsian, hingga konflik kekerasan bersenjata merupakan indikator nyata bahwa kondisi masyarakat Papua saat ini membutuhkan atensi luar biasa. Bagi Hermes, ketika gereja merasa perlu turun tangan secara langsung, itu adalah bukti bahwa mekanisme pemerintahan formal sedang mengalami kebuntuan.
“Kalau sampai gereja-gereja sudah mengambil sikap, ini berarti ada yang tidak beres dengan republik ini. Presiden harus bersikap setelah gereja beri sinyal [titlebase] bahwa rakyat sedang menderita,” tegas Hermes. Ia menambahkan bahwa pemerintah daerah seharusnya menjadi kepanjangan tangan yang efektif, namun kenyataannya, suara-suara di tingkat daerah sering kali tidak mampu menjangkau kebijakan pusat dengan tepat.
Also Read
DPR Papua secara resmi memberikan dukungan penuh terhadap pembentukan HONAI sebagai rumah bersama bagi denominasi gereja. Wadah ini diharapkan mampu menjadi jembatan bagi berbagai persoalan kemanusiaan yang mendesak. Hermes menilai bahwa keberadaan HONAI bukan sekadar gerakan sosial, melainkan bentuk keprihatinan mendalam atas kegagalan sistemik yang terjadi. Bahkan, ia menyoroti bahwa Undang-Undang Otonomi Khusus (Otsus) yang selama ini menjadi acuan kebijakan di Papua belum mampu memberikan jaminan kesejahteraan yang merata bagi masyarakat lokal.
Menanggapi situasi ini, Hermes mendesak agar pemerintah pusat tidak lagi memandang enteng dinamika yang terjadi di Papua. Menurutnya, jika pemerintah tidak segera mengambil langkah konkret, maka eskalasi ketidakpuasan akan terus meningkat. “Kalau sampai pemerintah provinsi tidak didengar, dan sampai gereja juga turun tangan untuk bicara soal nasib tanah dan orang-orang yang ada di tanah ini, berarti republik ini tidak beres. Langkah yang harus diambil adalah satu tingkat di atas Undang-undang Otsus,” ujarnya.
Dukungan dari Persekutuan Gereja-gereja di Indonesia (PGI) dan Konferensi Waligereja Indonesia (KWI) terhadap langkah gereja di Papua semakin menguatkan pesan bahwa isu ini bersifat nasional. Presiden harus bersikap setelah gereja beri sinyal [titlebase] ini karena keterlibatan institusi keagamaan berskala nasional menandakan bahwa krisis di Papua telah menjadi perhatian serius bagi seluruh elemen bangsa.
Pada akhirnya, efektivitas penanganan krisis di Papua akan sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah pusat untuk melakukan evaluasi menyeluruh. Tanpa adanya kebijakan yang lebih progresif dan menyentuh akar permasalahan, upaya-upaya pemulihan akan terus menemui jalan buntu. Sinyal dari gereja ini adalah kesempatan bagi negara untuk memperbaiki pendekatan, mengedepankan dialog, serta memastikan bahwa keadilan dan kesejahteraan bukan lagi sekadar janji di atas kertas, melainkan kenyataan yang dirasakan langsung oleh masyarakat Papua.
