DPR Targetkan RUU Perampasan Aset Rampung Desember 2026
DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada Desember 2026, sesuai aspirasi masyarakat.
DPR RI berkomitmen menyelesaikan pembahasan Rancangan Undang-Undang (RUU) Perampasan Aset paling lambat pada Desember 2026, sesuai aspirasi masyarakat.
Ketua DPR RI Puan Maharani menegaskan lembaganya terbuka menerima aspirasi masyarakat, termasuk dari aktivis AMPB yang hadir di Rapat Paripurna. Ia mengimbau agar aspirasi disampaikan sesuai prosedur yang berlaku.