Geger Online – 28 September 2026 | Jerman kini tengah menghadapi gejolak sosial yang signifikan setelah lebih dari 45 ribu pelajar Jerman turun ke jalan menentang rencana wajib militer yang diinisiasi oleh pemerintah pimpinan Kanselir Friedrich Merz. Aksi mogok sekolah massal ini terjadi pada Jumat, 25 September 2026, melibatkan siswa di lebih dari 100 kota besar seperti Berlin, Hamburg, Munich, hingga Frankfurt. Para demonstran menyuarakan penolakan keras terhadap kebijakan yang dianggap sebagai langkah awal kembalinya wajib militer di negara tersebut.
Ketegangan memuncak ketika Kementerian Pertahanan Jerman mulai mengirimkan kuesioner wajib kepada remaja laki-laki berusia 18 tahun untuk menilai kebugaran, keterampilan, serta minat mereka dalam dunia militer. Meskipun pemerintah menyatakan bahwa sistem saat ini masih bersifat sukarela, para pelajar merasa skeptis. Banyak dari mereka, termasuk remaja di Kiel dan Flensburg, melaporkan telah menerima surat panggilan resmi untuk pemeriksaan medis, padahal mereka secara tegas telah menyatakan tidak berminat bergabung dengan Bundeswehr dalam formulir yang dikirimkan sebelumnya.
Aksi 45 ribu pelajar Jerman turun ke jalan menentang rencana wajib militer ini didorong oleh kekhawatiran bahwa pemerintah sedang melakukan normalisasi wajib militer secara bertahap. Bela Breitner, salah satu penyelenggara aksi dari gerakan School Strike Against Compulsory Military Service, menegaskan bahwa mereka akan terus melakukan mogok sekolah sampai tuntutan mereka dipenuhi. Spanduk bertuliskan “Kami tidak akan ambil bagian dalam perang kalian” mewarnai berbagai sudut jalan sebagai simbol perlawanan kaum muda terhadap kebijakan pertahanan negara.
Also Read
Langkah pemerintah Jerman ini tidak terlepas dari situasi keamanan global yang kian memanas. Di tengah ancaman Rusia pasca invasi skala besar di Ukraina, Berlin terus memperkuat kapabilitas militernya. Jerman baru saja menerima pesawat tempur F-35 pertama untuk memodernisasi angkatan udara dan meningkatkan kemampuan deterensi. Selain itu, ribuan personel militer Jerman telah dikerahkan secara permanen ke Lithuania sebagai bentuk komitmen keamanan Eropa. Namun, kebijakan penguatan militer ini justru memicu perdebatan panjang mengenai hak asasi dan kebebasan individu di kalangan generasi muda.
Para pengunjuk rasa menuntut penghentian segera pemeriksaan kesehatan paksa dan pencabutan undang-undang yang mewajibkan pengisian kuesioner tersebut. Fenomena 45 ribu pelajar Jerman turun ke jalan menentang rencana wajib militer mencerminkan jurang perbedaan visi antara kebijakan keamanan nasional pemerintah dan aspirasi generasi muda yang enggan terseret dalam dinamika konflik militer. Dengan ketidakpastian keamanan Eropa yang terus berlanjut, tantangan bagi pemerintah Jerman untuk menyeimbangkan kebutuhan pertahanan dan kepercayaan publik tampak semakin berat.
Secara keseluruhan, situasi ini menandai tantangan domestik besar bagi pemerintahan Kanselir Friedrich Merz. Ketegangan antara kebutuhan mendesak untuk memperkuat militer guna merespons ancaman eksternal dan resistensi kaum muda yang menolak keterlibatan dalam dinas militer menciptakan polarisasi baru. Jika pemerintah tidak segera melakukan dialog terbuka dengan para pelajar, aksi protes ini berpotensi meluas dan mengganggu stabilitas sosial di tengah upaya Jerman melakukan modernisasi angkatan bersenjata secara besar-besaran.
