Geger Online – 05 Oktober 2026 | Presiden Prabowo Subianto baru saja mengambil langkah strategis dalam memperkuat kanal komunikasi pemerintah. Dalam sebuah pertemuan penting di kediamannya di Hambalang, Jawa Barat, pada Minggu (4/10/2026), Prabowo Panggil Syahganda ke Hambalang, Ingatkan Bakom Dengar Kritik Masyarakat [titlebase]. Pertemuan ini berlangsung hanya dua hari setelah pelantikan Syahganda Nainggolan sebagai Kepala Badan Komunikasi (Bakom) RI dan Fadli Tri Hartono sebagai Wakil Kepala Bakom di Istana Negara, Jakarta.
Kehadiran pimpinan baru Bakom di kediaman pribadi Presiden menjadi sinyal kuat bahwa komunikasi publik akan menjadi prioritas utama dalam pemerintahan Kabinet Merah Putih. Dalam diskusi yang berlangsung hangat namun serius tersebut, Presiden menekankan bahwa peran Bakom tidak boleh sekadar menjadi corong satu arah yang memaparkan keberhasilan program pemerintah saja. Sebaliknya, Prabowo Panggil Syahganda ke Hambalang, Ingatkan Bakom Dengar Kritik Masyarakat [titlebase] sebagai upaya nyata untuk memastikan bahwa setiap kebijakan memiliki landasan dialogis yang kuat dengan publik.
Presiden memberikan arahan spesifik terkait metode komunikasi yang harus diterapkan oleh Bakom di bawah kepemimpinan Syahganda. Beberapa poin utama yang ditekankan antara lain:
Also Read
- Penggunaan bahasa yang sederhana dan mudah dicerna oleh masyarakat luas.
- Penjelasan mendalam mengenai arah serta latar belakang pemikiran di balik setiap kebijakan publik.
- Penyampaian hasil dan manfaat nyata dari program pemerintah secara transparan.
- Penerapan mekanisme komunikasi dua arah yang aktif.
Lebih lanjut, Presiden menyoroti pentingnya fungsi Bakom sebagai jembatan aspirasi. Dalam instruksinya, Prabowo Panggil Syahganda ke Hambalang, Ingatkan Bakom Dengar Kritik Masyarakat [titlebase] agar instansi tersebut tidak alergi terhadap masukan dari luar. Bakom diwajibkan untuk menampung berbagai keluhan, masukan, hingga kritik konstruktif dari masyarakat. Data aspirasi tersebut nantinya harus diteruskan kepada kementerian, lembaga terkait, hingga ke meja Presiden sendiri untuk ditindaklanjuti.
Langkah ini diharapkan mampu membangun ekosistem komunikasi yang terbuka dan berkesinambungan antara pemerintah, media, dan elemen masyarakat. Dengan pola komunikasi yang lebih humanis dan responsif, diharapkan tidak ada lagi jarak antara arah kebijakan pemerintah dengan pemahaman masyarakat. Transformasi komunikasi ini menjadi kunci bagi Presiden untuk memastikan bahwa setiap gerak langkah pemerintah tidak hanya dipahami secara utuh oleh publik, tetapi juga benar-benar menjawab kebutuhan dan aspirasi rakyat di lapangan.
Secara keseluruhan, pertemuan di Hambalang ini menegaskan komitmen Presiden untuk menciptakan pemerintahan yang transparan dan akuntabel. Dengan mengoptimalkan peran Bakom sebagai pusat pengolah pesan dan pendengar aspirasi, pemerintah berupaya memperkuat persatuan nasional melalui narasi yang inklusif. Ke depan, Bakom akan menjadi garda terdepan dalam menjaga ritme komunikasi pemerintah agar tetap relevan dengan dinamika sosial yang ada di tengah masyarakat.
