Geger Online – 09 September 2026 | Kabar melegakan datang bagi ribuan tenaga honorer di seluruh tanah air. Data PPPK-PPPK paruh waktu versi AMP sudah di tangan Dasco dan Mensesneg, alhamdulillah. Penyerahan dokumen komprehensif ini menjadi titik terang bagi Aliansi Merah Putih (AMP) yang sejak lama memperjuangkan nasib status kepegawaian para pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja (PPPK) paruh waktu di berbagai instansi.
Wakil Ketua DPR RI Sufmi Dasco Ahmad, didampingi Wakil Ketua DPR Saan Mustopa dan Menteri Sekretaris Negara (Mensesneg) Prasetyo Hadi, menerima langsung berkas tersebut di Gedung Nusantara III, Senayan, Jakarta. Pertemuan ini merupakan kelanjutan dari audiensi sebelumnya, di mana pemerintah menegaskan bahwa kebijakan kepegawaian yang tepat sasaran harus berpijak pada data yang valid dan akurat.
Ketua Umum Aliansi Merah Putih, Fadlun Abdillah, menyampaikan rasa syukur atas respons positif dari pihak legislatif dan eksekutif. Menurutnya, Data PPPK-PPPK paruh waktu versi AMP sudah di tangan Dasco dan Mensesneg, alhamdulillah, sehingga diharapkan pemerintah dapat segera mengambil langkah konkret untuk menyelesaikan permasalahan status kepegawaian yang selama ini menggantung.
Also Read
Terdapat tiga poin tuntutan utama yang disampaikan oleh AMP kepada pemerintah, yakni:
- Pengangkatan seluruh PPPK paruh waktu menjadi PPPK penuh waktu untuk semua jabatan, baik teknis, nakes, maupun guru pada tahun 2026.
- Pengangkatan PPPK dari seluruh jabatan menjadi PNS tanpa batasan usia pada tahun 2027.
- Realisasi pengembangan karier bagi seluruh ASN PPPK mulai tahun 2026.
Di lapangan, desakan agar pemerintah segera bertindak semakin menguat. Di Dompu, Nusa Tenggara Barat, ratusan nakes dan tenaga teknis menggelar aksi unjuk rasa menuntut kesetaraan perlakuan dengan tenaga guru. Mereka merasa dianaktirikan karena beban kerja yang berat, terutama bagi tenaga kesehatan yang bertugas selama 24 jam dalam melayani masyarakat. Para pendemo menegaskan bahwa tenaga kesehatan dan teknis bukanlah ‘budak negara’ dan menuntut status penuh waktu sebagai harga mati.
Menanggapi hal tersebut, Sufmi Dasco Ahmad menegaskan bahwa pihaknya akan segera melakukan koordinasi dengan kementerian dan lembaga terkait. Ia menekankan bahwa validitas data sangat krusial agar kebijakan yang disusun tidak menimbulkan gejolak baru di kemudian hari. Terlebih lagi, Ketua Forum Komunikasi PPPK, Nurul Hamidah, juga telah mengimbau pemerintah agar menyinkronkan data dari Badan Kepegawaian Negara (BKN) dengan data daerah untuk menjamin keadilan bagi para pengabdi senior.
Secara keseluruhan, penyerahan berkas yang menandakan bahwa Data PPPK-PPPK paruh waktu versi AMP sudah di tangan Dasco dan Mensesneg, alhamdulillah, menjadi sinyal kuat bahwa pemerintah mulai serius melakukan pembenahan. Harapan besar kini disematkan kepada pemerintah untuk segera mengambil keputusan berani, tanpa menjadikan alasan keterbatasan anggaran sebagai penghalang bagi pengabdian puluhan tahun para pegawai senior yang kini menanti kepastian karier mereka.
