Geger Online – 09 September 2026 | Presiden Prabowo Subianto menunjukkan sikap tegas terhadap praktik ilegal pembakaran hutan di Indonesia. Momen Prabowo marah ada kebun sawit muncul di lahan karhutla hingga ancam cabut izin perusahaan [titlebase] menjadi sorotan tajam setelah laporan adanya kesengajaan alih fungsi lahan di berbagai wilayah, termasuk Kalimantan Barat. Presiden menegaskan bahwa tindakan tersebut tidak dapat ditoleransi karena sudah melampaui batas kewajaran.
Dalam rapat terbatas penanganan bencana yang digelar secara virtual dari Istana Merdeka, Presiden Prabowo menerima laporan dari Kepala BNPB, Suharyanto, mengenai pola pembakaran lahan yang sistematis. Fenomena di mana lahan yang baru saja terbakar langsung dipersiapkan untuk penanaman sawit memicu reaksi keras dari kepala negara. Momen Prabowo marah ada kebun sawit muncul di lahan karhutla hingga ancam cabut izin perusahaan [titlebase] ini mencerminkan komitmen pemerintah dalam memberantas mafia lahan yang merusak ekosistem demi keuntungan korporasi.
Sebagai langkah nyata, Kementerian Kehutanan (Kemenhut) bergerak cepat melakukan penyegelan di Desa Sungai Awan Kiri, Kecamatan Muara Pawan, Kalimantan Barat, pada Selasa (8/9/2026). Menteri Kehutanan Raja Juli Antoni menyatakan bahwa pihaknya menyita alat berat di lokasi tersebut setelah ditemukan aktivitas penanaman sawit di area yang baru saja padam dari api. Proses hukum kini tengah berjalan di Polda Kalimantan Barat, dan pihak Kemenhut memastikan tidak ada aktivitas yang diperbolehkan di lahan tersebut selama masa penyidikan.
Also Read
Pemerintah tidak hanya mengincar pelaku lapangan, tetapi juga korporasi di balik aksi tersebut. Prabowo secara eksplisit meminta daftar nama perusahaan yang terlibat untuk segera diidentifikasi. Ia menegaskan akan menindak tegas dengan mencabut Hak Guna Usaha (HGU) serta izin usaha bagi perusahaan yang terbukti bersalah. Momen Prabowo marah ada kebun sawit muncul di lahan karhutla hingga ancam cabut izin perusahaan [titlebase] ini menjadi peringatan keras bagi para pengusaha perkebunan agar tidak lagi bermain api demi ekspansi bisnis secara ilegal.
Dukungan terhadap langkah pemerintah juga datang dari Ketua DPR RI, Puan Maharani. Dalam keterangannya di Kompleks Parlemen, Puan menegaskan bahwa alih fungsi lahan bekas karhutla menjadi kebun sawit adalah pelanggaran serius yang tidak boleh dibiarkan. Ia mendesak agar penyelidikan dilakukan secara menyeluruh, baik terhadap aktor intelektual maupun korporasi yang mendanai aksi pembakaran tersebut.
Secara keseluruhan, ketegasan pemerintah melalui tindakan penyegelan dan ancaman sanksi administratif hingga pidana menunjukkan pergeseran paradigma dalam menangani karhutla. Dengan mengintegrasikan kerja sama antara Kemenhut, kepolisian, dan dukungan legislatif, diharapkan praktik pembakaran hutan demi alih fungsi lahan sawit dapat ditekan secara signifikan di masa depan. Upaya ini merupakan langkah vital untuk menjaga keberlanjutan lingkungan hidup dan kesehatan masyarakat yang selama ini terdampak oleh kabut asap.
