Jakarta – Wakil Ketua Komisi VIII DPR RI Singgih Januratmoko menyoroti keterlibatan 153 anak dalam kericuhan pasca-demonstrasi di depan Gedung DPR pada 27 Agustus 2026. Ia menekankan pentingnya perlindungan anak dan mendesak agar tidak ada anak yang dimanfaatkan dalam tindakan kekerasan atau kepentingan orang dewasa.
“Ini bukan semata-mata persoalan ketertiban umum, tetapi juga persoalan perlindungan anak. Ketika ada ratusan anak terlibat dalam kericuhan, kita harus bertanya bagaimana mereka bisa sampai berada di situasi tersebut dan siapa yang membawa atau mengajak mereka,” ujar Singgih saat dihubungi, Senin (31/8/2026).
Singgih menegaskan bahwa kebebasan berpendapat adalah hak demokrasi yang penting, namun harus dilaksanakan secara bertanggung jawab dan tidak boleh mengorbankan keselamatan anak. “Anak-anak memiliki hak untuk tumbuh dan berkembang dalam lingkungan yang aman. Jangan sampai mereka menjadi korban dari kepentingan politik atau tindakan orang dewasa. Kalau ada pihak yang sengaja merekrut, mengajak, atau mengeksploitasi anak untuk kepentingan kerusuhan, tentu harus ditelusuri dan diproses sesuai ketentuan hukum,” tegasnya.
Menurutnya, pencegahan tidak cukup hanya mengandalkan pengawasan orang tua. Meskipun pengawasan keluarga krusial, masalah ini memerlukan pendekatan yang lebih komprehensif, melibatkan ekosistem sekolah, lingkungan pertemanan, media sosial, dan ruang publik.
“Orang tua harus meningkatkan komunikasi dengan anak, mengetahui aktivitas mereka, termasuk aktivitas di media sosial. Tetapi sekolah juga memiliki peran penting untuk memberikan pendidikan demokrasi dan literasi digital. Anak harus memahami bahwa menyampaikan pendapat adalah hak, tetapi kekerasan dan perusakan bukanlah cara yang dapat dibenarkan,” katanya.
Ia juga mengimbau aparat dan penyelenggara aksi untuk melakukan langkah pencegahan sebelum demonstrasi. Pemetaan potensi keterlibatan anak, komunikasi dengan sekolah dan orang tua, serta pengamanan yang mengedepankan perlindungan anak perlu diperkuat.
“Jangan menunggu anak sudah berada di tengah kericuhan baru kemudian ditangani. Pencegahan harus dilakukan dari hulu. Jika ditemukan indikasi ada pihak yang mengorganisasi atau mengeksploitasi anak untuk masuk dalam aksi yang berpotensi ricuh, harus segera dicegah,” ujar Singgih.
Singgih menambahkan, pemerintah perlu memperkuat literasi digital bagi pelajar mengingat ajakan mengikuti aksi massa dapat menyebar cepat melalui media sosial. Anak perlu dibekali kemampuan membedakan informasi, provokasi, dan ajakan yang membahayakan.
“Ini menjadi tanggung jawab bersama. Orang tua mengawasi, sekolah mendidik, pemerintah melakukan pencegahan, aparat menjaga keamanan sekaligus perlindungan anak, dan platform digital perlu ikut mencegah penyebaran konten provokatif yang menyasar anak-anak,” katanya.
Ia menekankan bahwa penanganan anak yang terlanjur terlibat harus tetap mengedepankan prinsip perlindungan anak. Anak perlu dibina dan didampingi agar memahami konsekuensi perbuatannya, bukan semata-mata diposisikan sebagai pelaku.
“Yang paling penting adalah memastikan anak tidak menjadi korban untuk kedua kalinya. Kalau memang ada pelanggaran, proses harus tetap berjalan sesuai hukum yang berlaku untuk anak, tetapi pendekatannya harus mengedepankan pembinaan dan masa depan mereka,” ujarnya.
Singgih berharap kejadian ini menjadi momentum untuk memperkuat ekosistem perlindungan anak sekaligus pendidikan demokrasi bagi generasi muda. “Demokrasi membutuhkan anak muda yang kritis, berani menyampaikan pendapat, tetapi juga bertanggung jawab. Jangan sampai keberanian itu dimanfaatkan oleh pihak-pihak tertentu untuk membawa anak ke dalam kericuhan. Anak harus kita siapkan menjadi generasi demokratis, bukan menjadi korban konflik orang dewasa,” imbuh Singgih.
Dugaan Eksploitasi Anak dalam Kericuhan
Sebanyak 153 anak diamankan terkait kericuhan pascademo di gedung DPR pada Kamis (27/8) malam. Penyidik saat ini mendalami adanya dugaan eksploitasi anak dalam peristiwa tersebut.
“Saat ini penyidik juga sedang melakukan pendalaman terhadap pihak-pihak yang menggunakan dan memanfaatkan atau mengeksploitasi anak-anak untuk melakukan kegiatan-kegiatan yang melawan hukum,” kata Dirkrimum Polda Metro Jaya Kombes Iman Imanuddin, Jumat (28/8).
Sebanyak 141 anak yang sempat diamankan telah dipulangkan. Anak-anak yang diamankan berusia antara 12 hingga 18 tahun.
“Dikarenakan hal tersebut dapat berpotensi melanggar norma sebagaimana diatur di dalam Undang-Undang Perlindungan Anak tentang pelibatan dan eksploitasi terhadap anak,” bebernya.
