JAKARTA – Sedikitnya ada dua isu krusial yang diprediksi akan memicu perdebatan dinamis dalam Muktamar ke-35 Nahdlatul Ulama (NU). Kedua isu tersebut adalah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU dan ketentuan mengenai rangkap jabatan pengurus.
Ketua Panitia Muktamar ke-35 NU sekaligus Sekretaris Jenderal PBNU, Saifullah Yusuf atau Gus Ipul, menjelaskan bahwa sidang pleno pertama untuk membahas tata tertib muktamar telah dimulai. “Alhamdulillah hari ini dimulai sidang pleno pertama untuk membahas tata tertib Muktamar. Kita ikuti perkembangannya. Setelah itu nanti ada laporan pertanggungjawaban, kemudian dilanjutkan sidang-sidang komisi,” ujar Gus Ipul dalam keterangan tertulis, Jumat (28/8/2026).
Pembahasan dalam sidang komisi diperkirakan membutuhkan waktu, mengingat sejumlah materi telah melalui forum Musyawarah Nasional Alim Ulama dan Konferensi Besar Nahdlatul Ulama (Munas-Konbes NU). Salah satu yang menjadi perhatian adalah mekanisme pemilihan Ketua Umum PBNU.
Materi yang dibawa ke Muktamar menyajikan opsi mempertahankan mekanisme yang berlaku saat ini, di mana bakal calon harus mendapatkan dukungan tertentu dan persetujuan Rais Aam. Selain itu, ada usulan mekanisme baru, di mana setiap pengurus wilayah dan cabang mengusulkan lima nama, dan nama-nama dengan dukungan terbanyak akan diproses lebih lanjut. “Ini adalah opsi. Tentu semuanya tergantung keputusan Muktamar,” kata Gus Ipul.
Isu kedua yang akan menjadi sorotan adalah aturan rangkap jabatan di kepengurusan NU. Diskusi akan mencakup apakah larangan rangkap jabatan hanya berlaku pada posisi tertentu seperti saat ini, atau akan diperluas ke jajaran pengurus lainnya. “Ada usulan-usulan, ada dinamika-dinamika. Tentu nanti semuanya bergantung kepada muktamirin. Itu masih berupa aspirasi yang sebelumnya dibahas di tingkat Munas-Konbes,” tuturnya.
Gus Ipul menegaskan bahwa seluruh rancangan materi yang dibawa ke Muktamar telah melalui proses pembahasan berjenjang, mulai dari PBNU, Munas-Konbes, hingga Komisi Organisasi di Muktamar. “Draft materi yang ada ini melalui proses. Ada yang dibahas di PBNU, kemudian di Munas-Konbes, setelah itu dibawa ke Muktamar. Nanti dibahas di komisi, khususnya Komisi Organisasi. Pasti menarik,” jelasnya.
Meskipun memperkirakan akan terjadi perdebatan, Gus Ipul menekankan bahwa perbedaan pandangan adalah hal yang lazim dalam tradisi NU. Ia berharap dinamika tersebut tetap berlangsung dalam suasana persaudaraan dan kegembiraan. “Sebagaimana harapan kita semua, khususnya Pondok Pesantren Bahrul Ulum, apa pun yang terjadi, perbedaan sekeras apa pun, kita harus tetap gembira,” ujarnya.
Gus Ipul juga mengingatkan bahwa Muktamar tahun ini diselenggarakan di lingkungan Pondok Pesantren Bahrul Ulum, yang memiliki ikatan sejarah kuat dengan KH Abdul Wahab Hasbullah, salah satu pendiri NU. Lokasi yang berdekatan dengan makam KH Hasyim Asy’ari dan KH Bisri Syansuri diharapkan dapat memberikan semangat dan inspirasi bagi para peserta.
Ia berharap perdebatan yang terjadi selama Muktamar akan menghasilkan keputusan terbaik bagi masa depan Nahdlatul Ulama. “Jadi setelah kita berdebat, tetap dalam suasana gembira. Dari kegembiraan itu mudah-mudahan datang keberkahan. Akhirnya kita semua bisa mengucapkan: Alhamdulillah,” pungkasnya.
