Jakarta – Direktorat Jenderal Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Dukcapil) Kementerian Dalam Negeri bergerak cepat merespons gempa bumi yang melanda Flores, Nusa Tenggara Timur (NTT). Sebanyak enam tim aksi tanggap bencana diterjunkan ke tujuh kabupaten yang terdampak untuk memulihkan dokumen kependudukan warga. Tim ini dipimpin oleh pejabat tinggi madya dan pratama di lingkup Ditjen Dukcapil.
Gempa yang mengguncang Flores tidak hanya merusak rumah warga, tetapi juga menyebabkan hilangnya dokumen-dokumen penting. Dokumen ini krusial untuk mengakses bantuan, melanjutkan pendidikan, hingga mendapatkan layanan kesehatan.
Sebagai bentuk keseriusan dalam menindaklanjuti arahan Menteri Dalam Negeri, tim Dukcapil melakukan upaya jemput bola untuk memulihkan lebih dari 11.000 dokumen. Kerja sama dengan Dinas Dukcapil setempat menjadi kunci dalam penerbitan kembali dokumen bagi warga terdampak.
Dokumen yang diterbitkan mencakup Kartu Tanda Penduduk elektronik (KTP-el), Kartu Keluarga (KK), akta kelahiran, akta kematian, akta perkawinan, Kartu Identitas Anak (KIA), hingga dokumen perpindahan penduduk. Bagi para korban, dokumen kependudukan ini bukan sekadar administrasi, melainkan akses vital untuk memperoleh bantuan pemerintah dan layanan dasar lainnya.
Dirjen Dukcapil, Teguh Setyabudi, menjelaskan bahwa pelayanan dalam situasi bencana harus dilakukan secara berbeda. Petugas tidak menunggu warga datang ke kantor, melainkan membawa perangkat pelayanan langsung ke lapangan.
“Bencana boleh mengganggu gedung dan sarana, tetapi jangan sampai mengganggu hak masyarakat atas dokumen kependudukan,” ujar Teguh dalam keterangan tertulisnya. “Jangan menunggu masyarakat datang ke kantor. Kalau mereka tidak bisa datang karena mengungsi atau karena kondisi di lapangan, kita yang harus mendatangi mereka.”
Keenam tim tanggap bencana Ditjen Dukcapil menyasar tujuh kabupaten terdampak, meliputi Manggarai Timur, Nagekeo, Manggarai, Ende, Ngada, Sikka, dan Manggarai Barat. Pola penugasan dibuat fleksibel, bahkan satu tim menjangkau dua kabupaten sekaligus. Petugas membawa alat rekam dan cetak KTP-el, blangko KTP-el, hingga perangkat Starlink untuk memastikan layanan tetap beroperasi meskipun jaringan komunikasi lumpuh. Kegiatan ini berlangsung sejak 24 hingga 29 Agustus.
Perjalanan petugas tidak mudah, mereka harus menembus jalanan ekstrem dengan kondisi bervariasi, mulai dari hotmix, rusak, hingga berbatu, sambil tetap waspada terhadap ancaman gempa susulan. Di Manggarai Timur saja, tercatat enam kali gempa susulan terjadi antara 24 hingga 27 Agustus. Meskipun demikian, meja pelayanan tetap dibuka demi melayani warga.
Manggarai Timur Pimpin Pemulihan Dokumen
Dari tujuh kabupaten yang dilayani, Manggarai Timur mencatat angka tertinggi dengan 4.507 dokumen berhasil diterbitkan dan dipulihkan selama empat hari pelayanan di lima titik posko pengungsian. Rinciannya meliputi Kartu Keluarga (1.481 dokumen), KTP-el (981), Layanan Biodata Penduduk (615), Akta Kelahiran (561), dan Perekaman KTP-el (506 jiwa).
Capaian di Enam Kabupaten Lain
Pelayanan di enam kabupaten lainnya juga menunjukkan hasil signifikan. Di Nagekeo-Ngada, tim menyelesaikan 719 dokumen. Manggarai mencatat 758 dokumen. Ende menyelesaikan 1.451 dokumen, dan Sikka berhasil menerbitkan atau memulihkan 2.257 dokumen.
Sementara di Manggarai Barat, tim memulihkan 1.533 dokumen meskipun kantor Dukcapil setempat turut terdampak gempa. Petugas memaksimalkan sistem jemput bola dengan mendatangi posko pengungsian dan desa-desa terdampak.
Memulihkan Hak Identitas Warga
Teguh menegaskan kembali pentingnya dokumen kependudukan bagi warga terdampak bencana. KTP-el dan KK dibutuhkan untuk mengakses berbagai bantuan, sementara dokumen pencatatan sipil krusial untuk administrasi keluarga. Seluruh dokumen yang hilang atau rusak akibat bencana diterbitkan kembali tanpa membebani masyarakat.
“Dalam kondisi seperti ini, masyarakat jangan sampai berpikir soal biaya. Dokumen yang hilang atau rusak karena bencana harus kita bantu terbitkan kembali,” tegasnya.
Bagi Dukcapil, tugas ini adalah bagian dari pemulihan pascabencana. Identitas setiap warga adalah hal mendasar yang harus dipulihkan tanpa menunda. “Identitas itu melekat pada setiap warga. Ketika dokumennya hilang, negara harus membantu mengembalikan kepastian identitas tersebut,” pungkasnya.
Sepanjang operasi di Flores, petugas bekerja dengan cara mendatangi warga, memeriksa data, lalu menerbitkan kembali dokumen yang dibutuhkan, sering kali di tengah posko pengungsian.
Secara keseluruhan, sebanyak 11.225 dokumen kependudukan berhasil diterbitkan dan dipulihkan bagi warga terdampak di tujuh kabupaten. Capaian ini menunjukkan bahwa pelayanan administrasi kependudukan tidak boleh terhenti, bahkan di tengah situasi darurat.
Ketulusan pelayanan ini mendapat apresiasi dari Menteri Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak (PPPA) atas respon cepat Dukcapil dalam menjangkau kelompok perempuan dan anak yang menjadi bagian penting dari warga terdampak. Dukungan serupa juga ditunjukkan oleh psikolog anak, Kak Seto, yang mengunjungi pengungsian untuk memastikan pemenuhan hak-hak dasar dan dokumen identitas bagi lansia, ibu, serta anak-anak di tengah situasi darurat gempa.
