Gaji ASN Tetap via Transfer Bank, MenPAN-RB Rini Widyantini Pastikan Tidak Ada Peralihan ke Koperasi

Geger Online – 23 Oktober 2026 | Isu mengenai perubahan mekanisme penyaluran gaji aparatur sipil negara (ASN) sempat menjadi sorotan publik dalam beberapa waktu terakhir. Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (PAN-RB) Rini Widyantini secara tegas memberikan klarifikasi bahwa pemerintah tidak memiliki rencana untuk mengalihkan sistem pembayaran gaji ASN ke Koperasi Desa/Kelurahan Merah Putih.

Pernyataan ini disampaikan sebagai respons atas usulan yang sempat mencuat agar koperasi desa dilibatkan dalam distribusi gaji pegawai negeri dan pensiunan. Menurut Rini Widyantini, prioritas utama pemerintah dalam sistem penggajian adalah memastikan seluruh ASN menerima hak mereka dengan cara yang mudah, nyaman, dan transparan. Hingga saat ini, sistem yang berjalan melalui transfer perbankan dinilai sudah sangat efektif dan tidak perlu diubah.

Senada dengan hal tersebut, Menteri Keuangan Suahasil Nazara menegaskan bahwa mekanisme pembayaran gaji PNS tetap berjalan seperti yang telah berlaku saat ini. Pemerintah memastikan tidak ada perubahan skema pencairan dana belanja pegawai. Dengan adanya penegasan dari kedua pejabat tinggi tersebut, masyarakat dan para ASN diminta untuk tidak termakan oleh informasi yang belum terverifikasi kebenarannya.

Di sisi lain, Rini Widyantini juga tengah memfokuskan kementeriannya pada akselerasi transformasi digital di lingkungan birokrasi. Dalam forum Peruri Digital Summit 2026, ia menekankan bahwa digitalisasi bukan sekadar membangun banyak aplikasi, melainkan bagaimana teknologi dapat mengurangi beban administrasi dan meningkatkan kepuasan masyarakat terhadap pelayanan publik.

Ia menolak pandangan bahwa digitalisasi bertujuan menggantikan peran manusia. Sebaliknya, Rini Widyantini menegaskan bahwa teknologi harus menjadi instrumen pendukung agar aparatur negara dapat bekerja lebih berkualitas. Keberhasilan transformasi digital diukur dari efektivitas kerja dan akuntabilitas aparatur dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Selain isu birokrasi, kementerian juga terus memastikan bahwa pelayanan publik tetap optimal meskipun dalam masa libur panjang, seperti pada momen Natal dan Tahun Baru. Melalui surat edaran resmi, seluruh instansi pemerintah diinstruksikan untuk tetap menjalankan standar pelayanan yang prima, termasuk dengan mengaktifkan kanal pengaduan masyarakat secara aktif.

Secara keseluruhan, pemerintah berkomitmen untuk menjaga stabilitas tata kelola keuangan negara serta terus mendorong perbaikan kualitas layanan publik melalui pemanfaatan teknologi yang tepat guna. Kepastian mengenai sistem penggajian yang tetap melalui transfer bank menjadi bukti bahwa kenyamanan dan hak ASN tetap menjadi prioritas utama pemerintah di tengah upaya transformasi birokrasi yang sedang berjalan.