Geger Online – 19 Oktober 2026 | Sekretaris Jenderal DPP PDI Perjuangan, Hasto Kristiyanto, melontarkan kritik tajam terkait penanganan kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang terus berulang di Indonesia. Dalam pernyataannya, Hasto sebut karhutla turunkan muruah negara, minta pemerintah belajar dari Bu Mega karena dinilai tidak mampu mengatasi persoalan yang merugikan masyarakat luas hingga ke mancanegara. Menurutnya, kegagalan pemerintah dalam melakukan mitigasi bencana merupakan tamparan keras bagi wajah politik kekuasaan saat ini.
Hasto menyoroti bahwa dampak karhutla kini tidak lagi terbatas pada wilayah Kalimantan dan Sumatera, melainkan telah meluas hingga mengganggu negara tetangga seperti Singapura, Malaysia, dan Brunei. Kondisi ini membuat martabat Indonesia di mata internasional terpuruk. Hasto menegaskan bahwa Hasto sebut karhutla turunkan muruah negara, minta pemerintah belajar dari Bu Mega karena pada masa pemerintahan Presiden ke-5 RI tersebut, kebijakan mengenai perlindungan hutan sangat ketat, termasuk larangan pembukaan lahan bagi perkebunan sawit di area hutan.
Lebih lanjut, ia menyoroti kelemahan koordinasi dan mitigasi pemerintah meskipun para pakar telah memberikan peringatan dini mengenai fenomena El Nino ekstrem. Hasto menilai bahwa pemerintah seharusnya belajar dari kebijakan masa lalu yang mengedepankan moratorium hutan. “Kebijakan tata ruang yang salah dan lemahnya penegakan hukum menjadi akar masalah. Saat Ibu Mega memimpin, beliau tidak mengeluarkan izin untuk tanaman sawit di lahan hutan. Hutan harus dilindungi, bukan dikonversi,” tegasnya.
Also Read
Selain masalah kebijakan, Hasto mengkritik keras praktik pembukaan lahan dengan cara membakar yang sering kali berakhir dengan alih fungsi lahan menjadi perkebunan sawit. Ia menyebut tanaman sawit sebagai tanaman yang “sangat sombong” karena mematikan vegetasi lain di sekitarnya. Oleh karena itu, ia mendesak perlunya supremasi hukum yang tegas bagi pelaku pembakaran lahan agar praktik tersebut tidak terus berulang setiap tahun. PDI Perjuangan secara tegas menolak konversi lahan hutan menjadi perkebunan sawit yang dilakukan dengan cara ilegal.
Dalam kesempatan berbeda, Hasto juga mengaitkan rendahnya kapasitas mitigasi bencana ini dengan citra Indonesia di mata dunia. Warga negara Indonesia yang bepergian ke luar negeri sering kali menerima protes keras atas ketidakmampuan pemerintah menangani kabut asap. Hal ini membuktikan bahwa Hasto sebut karhutla turunkan muruah negara, minta pemerintah belajar dari Bu Mega terkait pentingnya keberanian dalam menjaga kelestarian lingkungan demi kepentingan nasional dan hubungan diplomatik.
Sebagai langkah konkret, partai mendorong adanya pembenahan tata ruang, penanaman kembali pohon, serta reboisasi yang dapat menciptakan lapangan pekerjaan bagi rakyat. PDI Perjuangan berharap pemerintah segera mengevaluasi kebijakan perizinan dan memperkuat penegakan hukum agar bencana karhutla tidak menjadi warisan masalah bagi generasi mendatang. Kegagalan dalam menangani isu lingkungan ini adalah cerminan dari lemahnya komitmen pemerintah terhadap perlindungan sumber daya alam nasional.
