Geger Online – 28 Oktober 2026 | Krisis kabut asap lintas batas yang kembali menyelimuti wilayah Asia Tenggara telah memicu gelombang kemarahan publik di Malaysia. Fenomena Malaysia boikot produk Indonesia akibat asap, pakar: Lebih baik boikot perusahaan terlibat karhutla [titlebase] kini menjadi topik perbincangan hangat, seiring dengan meningkatnya penderitaan masyarakat akibat polusi udara yang berasal dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kalimantan.
Aksi protes ini tidak hanya dipicu oleh masalah kesehatan, tetapi juga dipicu oleh pernyataan pejabat Indonesia yang dianggap kurang sensitif terhadap kondisi negara tetangga. Hasnah A.R., salah satu warga Malaysia, menyatakan niatnya untuk berhenti mengonsumsi produk-produk Indonesia seperti kopi, teh, dan santan sebagai bentuk protes. Baginya, tindakan ini adalah respons terhadap komentar pejabat Indonesia yang menyebut Malaysia mendapatkan oksigen dari hutan Indonesia, sebuah pernyataan yang dianggap merendahkan.
Di media sosial, seruan serupa terus bergema. Banyak warga Malaysia yang kini aktif mencari alternatif produk lokal untuk menggantikan barang-barang impor dari Indonesia. Namun, fenomena Malaysia boikot produk Indonesia akibat asap, pakar: Lebih baik boikot perusahaan terlibat karhutla [titlebase] ini mendapatkan sorotan kritis dari kalangan ekonom. Mereka menilai bahwa boikot konsumen secara masif berisiko merusak hubungan dagang bilateral yang nilainya mencapai ratusan triliun rupiah.
Also Read
Pakar ekonomi Barjoyai Bardai menekankan bahwa aksi boikot yang menyasar produk konsumen tidak menyelesaikan akar masalah. Sebaliknya, ia menyarankan agar tekanan lebih difokuskan pada perusahaan yang terbukti terlibat dalam pembakaran hutan. Menurutnya, Malaysia boikot produk Indonesia akibat asap, pakar: Lebih baik boikot perusahaan terlibat karhutla [titlebase] akan jauh lebih efektif jika diarahkan melalui jalur hukum, tekanan kepada lembaga keuangan yang mendanai perusahaan tersebut, serta penguatan diplomasi antarnegara.
Dampak ekonomi dan kesehatan dari kabut asap ini memang tidak main-main. Data Kementerian Kesehatan Malaysia menunjukkan lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan atas (ISPA) sebesar 10 persen dalam satu pekan. Dari sisi finansial, kerugian harian Malaysia akibat polusi ini ditaksir mencapai puluhan hingga ratusan miliar rupiah. Warga yang terdampak, seperti penderita asma dan eksim, kini harus menanggung beban biaya medis yang membengkak di tengah kualitas udara yang kian memburuk.
Secara keseluruhan, konflik ini menuntut respons yang lebih terukur dari kedua belah pihak. Alih-alih melakukan boikot produk konsumen yang dampaknya dirasakan oleh masyarakat luas, dorongan untuk menindak tegas pelaku pembakaran hutan secara korporasi dinilai sebagai langkah yang lebih bijak. Tanpa penegakan hukum yang kuat dan kolaborasi regional yang solid, krisis kabut asap ini akan terus menjadi ancaman berulang yang merugikan stabilitas ekonomi dan kesejahteraan masyarakat di kawasan ASEAN.
