Pemerintah Nepal telah melayangkan permintaan resmi kepada raksasa media sosial, Meta dan TikTok, untuk segera menghapus berbagai konten bermasalah yang beredar pascabencana banjir bandang. Konten yang menjadi sorotan meliputi gambar-gambar mengerikan, manipulasi berbasis kecerdasan buatan (AI), hingga modus penipuan donasi palsu.
Langkah tegas ini diambil untuk mencegah penyebaran disinformasi yang berpotensi membingungkan masyarakat, mengganggu proses evakuasi dan penyaluran bantuan, serta menambah trauma keluarga korban. Koordinator Satuan Tugas Regulasi dan Pengelolaan Media Sosial Nepal, Bijay Kumar Roy, mengonfirmasi bahwa pihak berwenang telah bertemu dengan perwakilan Meta dan TikTok di Nepal. Mereka mendesak pengelola platform untuk bertindak lebih cepat dalam menghapus konten menyesatkan yang telah ditandai.
“Kami meminta platform media sosial mengoptimalkan algoritma mereka agar lebih proaktif mendeteksi serta memblokir narasi maupun visual rekayasa,” tegas Roy, seperti dilaporkan The Kathmandu Post. Pihak berwenang menemukan sejumlah modus disinformasi yang marak beredar, di antaranya adalah penyebaran dokumentasi lama yang diklaim sebagai kejadian terbaru, rekayasa gambar dan video menggunakan teknologi AI yang ditampilkan seolah-olah peristiwa riil, serta munculnya kode QR donasi ilegal yang mengelabuhi publik dengan mengatasnamakan bantuan korban banjir.
Saat ini, Meta dan TikTok membutuhkan waktu 24 hingga 48 jam untuk memproses laporan unggahan bermasalah. Pemerintah Nepal mendesak agar batas waktu penanganan tersebut dapat dipangkas secara signifikan demi menjaga kondusivitas informasi. Bencana banjir bandang dan tanah longsor melanda kawasan utara dan tengah Nepal pada Rabu (26/8/2026), menyebabkan luapan sungai merusak permukiman warga, melumpuhkan jembatan, dan menghancurkan akses jalan utama.
Dampak bencana juga meluas hingga ke wilayah perbatasan China, di mana material longsor menerjang Pelabuhan Gyirong di Daerah Otonomi Xizang (Tibet), mengakibatkan terputusnya jaringan komunikasi, pasokan listrik, dan jalan transportasi. Operasi pencarian korban serta evakuasi ratusan warga dan wisatawan masih terus berlangsung.
Maraknya penyebaran disinformasi berbasis AI saat situasi darurat menjadi tantangan baru dalam manajemen bencana global. Kecepatan dan akurasi informasi menjadi kunci utama dalam menyelamatkan nyawa dan mengoordinasikan logistik bantuan. Distorsi informasi, baik berupa manipulasi visual maupun penipuan donasi, tidak hanya mengeksploitasi empati publik, tetapi juga menguras sumber daya otoritas lapangan yang terpaksa memvalidasi kabar bohong di tengah masa kritis evakuasi. Oleh karena itu, kolaborasi ketat antara pemerintah dan penyedia platform digital menjadi krusial untuk menjaga integritas ruang publik saat krisis kemanusiaan berlangsung.
