Pemerintah Republik Indonesia secara resmi mengesahkan operasional 25 program studi baru untuk Program Pendidikan Dokter Spesialis (PPDS). Inisiatif ini diselenggarakan di Rumah Sakit Penyelenggaraan Pendidikan Utama (RSPPU), yang diharapkan dapat memperbanyak ketersediaan dokter spesialis di tanah air.
Pengesahan ini ditandai dengan penyerahan surat keputusan izin operasional yang dilakukan pada Senin, 31 Agustus 2026. Kepala Staf Kepresidenan (KSP) Dudung Abdurachman menyatakan bahwa langkah ini merupakan respons langsung terhadap kebutuhan mendesak akan tenaga spesialis, yang sebelumnya telah disinggung oleh Presiden Prabowo Subianto.
Presiden Prabowo Subianto sebelumnya telah mengingatkan adanya kekurangan sekitar 268.773 tenaga spesialis medis. Kebutuhan mendesak ini mencakup penambahan 55.712 dokter spesialis yang harus segera didistribusikan ke 481 kota dan kabupaten di seluruh Indonesia.
Dudung Abdurachman menambahkan bahwa penambahan 25 PPDS baru ini juga bertujuan untuk memenuhi hak hidup sehat masyarakat, khususnya yang berada di daerah tertinggal, terdepan, dan terluar (3T), serta daerah kepulauan yang selama ini menanti kehadiran dokter spesialis. Fokus utama adalah pada spesialisasi kanker, jantung, dan penyakit berat lainnya.
Lebih lanjut, Dudung menjelaskan bahwa biaya pendidikan untuk masuk PPDS di RSPPU ditetapkan sangat terjangkau. Biaya masuk program studi bedah adalah Rp 2 juta, sementara untuk program studi nonbedah ditetapkan sebesar Rp 1,5 juta. Kebijakan ini diharapkan dapat memberikan kesempatan yang sama bagi putra-putri terbaik bangsa dari seluruh penjuru Indonesia untuk menempuh pendidikan dan mengabdi sebagai dokter spesialis.
