Sritex di Tengah Badai Hukum dan Rencana Konsolidasi Raksasa Pemerintah

Geger Online – 15 Oktober 2026 | PT Sri Rejeki Isman Tbk, atau yang lebih dikenal sebagai Sritex, kini tengah menjadi sorotan tajam di tengah dinamika industri tekstil nasional. Di satu sisi, perusahaan ini menghadapi proses hukum yang intens terkait dugaan korupsi, sementara di sisi lain, pemerintah tengah menyiapkan langkah strategis untuk melakukan konsolidasi industri melalui pembentukan BUMN Tekstil yang melibatkan akuisisi perusahaan-perusahaan tekstil besar, termasuk Sritex.

Penyidik pada Jaksa Agung Muda Bidang Tindak Pidana Khusus (Jampidsus) Kejaksaan Agung terus mendalami kasus dugaan korupsi dalam pemberian fasilitas kredit kepada Sritex dan entitas anak usahanya. Direktur Utama Sritex, Iwan Kurniawan Lukminto, dijadwalkan kembali menjalani pemeriksaan lanjutan pada Rabu, 18 Juni 2025. Pemeriksaan ini krusial bagi penyidik untuk mengurai benang merah terkait proses pengajuan serta pencairan kredit dari beberapa bank. Kejaksaan Agung memandang keterangan Iwan sangat penting karena posisinya yang juga menjabat sebagai direktur di tiga anak perusahaan, yang turut terlibat dalam arus pendanaan tersebut.

Hingga saat ini, Kejaksaan Agung telah menetapkan tiga tersangka dalam kasus ini, yakni mantan pejabat di Bank BJB dan Bank DKI, serta Iwan Setiawan Lukminto selaku Direktur Utama Sritex periode 2005-2022. Meski Iwan Kurniawan telah menjalani pemeriksaan sebelumnya selama 10 jam, proses hukum ini diperkirakan masih akan terus bergulir seiring dengan pendalaman bukti-bukti baru.

Di sisi lain, pemerintah menunjukkan langkah agresif untuk menyelamatkan dan memperkuat industri tekstil nasional. Menteri Perindustrian, Muhammad Sarmuji, mengonfirmasi rencana pemerintah membentuk BUMN Tekstil yang akan melakukan konsolidasi dengan mengakuisisi sejumlah perusahaan tekstil dalam negeri. Rencana ini melibatkan Badan Pengelola Investasi (BPI) Danantara sebagai pendukung utama pendanaan. Proyeksi investasi untuk merealisasikan rencana ini disebut-sebut mencapai angka fantastis, yakni lebih dari Rp100 triliun atau sekitar US$6 miliar.

Sarmuji menegaskan bahwa pemerintah ingin menyatukan kekuatan industri tekstil yang selama ini berjalan secara terpisah. Dengan menyatukan keunggulan masing-masing perusahaan melalui BUMN baru tersebut, diharapkan daya saing industri tekstil Indonesia di pasar global dapat meningkat signifikan. Meskipun demikian, detail mengenai skema akuisisi dan kepastian nilai transaksi untuk Sritex maupun perusahaan lainnya masih menjadi ranah kewenangan Danantara.

Langkah pemerintah ini dipandang sebagai upaya untuk melakukan reorientasi industri dari hulu ke hilir. Namun, tantangan besar membayangi rencana tersebut, mulai dari kerumitan skema pendanaan yang mencapai ratusan triliun hingga integrasi manajemen perusahaan-perusahaan yang akan diakuisisi. Publik kini menanti apakah konsolidasi ini mampu menjadi jawaban atas ancaman kolaps yang menghantui industri tekstil nasional selama beberapa tahun terakhir.

Secara keseluruhan, masa depan Sritex kini berada di persimpangan jalan antara penyelesaian proses hukum yang sedang berjalan dan potensi transformasi besar melalui skema akuisisi negara. Sinergi antara kepastian hukum dan restrukturisasi industri akan menjadi penentu apakah perusahaan tekstil raksasa ini mampu bertahan dan kembali menjadi pilar kekuatan ekonomi nasional di masa depan.