Jakarta – Wakil Ketua Komisi IX DPR RI, Yahya Zaini, menyuarakan keprihatinan atas lonjakan kasus infeksi saluran pernapasan akut (ISPA) di Kalimantan Barat yang mencapai 165 ribu kasus. Angka ini disebutnya merupakan dampak langsung dari kebakaran hutan dan lahan (karhutla) yang melanda provinsi tersebut.
Menyikapi kondisi tersebut, Yahya Zaini mendesak Kementerian Kesehatan (Kemenkes) untuk segera turun tangan menangani persoalan kesehatan masyarakat di Kalimantan Barat. “Kemenkes perlu turun tangan untuk menangani dampak karhutla terhadap munculnya penyakit ISPA yang sudah mencapai 165 ribu kasus,” ujar Yahya kepada wartawan, Minggu (30/8/2026).
Ia menilai Kemenkes perlu menetapkan protokol kesehatan yang jelas bagi warga Kalimantan Barat, termasuk kewajiban menggunakan masker. Yahya juga tidak menutup kemungkinan dilakukannya evakuasi warga ke lokasi yang lebih aman jika situasi semakin memburuk.
Lebih lanjut, Yahya menekankan pentingnya koordinasi antara Kemenkes dan Pemerintah Daerah Kalimantan Barat dalam penanganan kasus ISPA. “Kemenkes dan Pemda Kalbar perlu melakukan kordinasi untuk penanganan kasus ISPA yang melanda warga Kalbar dengan penyediaan tenaga medis, tenaga kesehatan dan rumah sakit serta bantuan masker untuk warga serta rumah oksigen,” tuturnya.
Komisi IX DPR juga mendorong pemerintah untuk memberikan perlindungan khusus bagi kelompok rentan seperti anak-anak, ibu hamil, ibu menyusui, dan lansia. Apabila situasi karhutla terus memburuk, Yahya meminta pemerintah untuk mempertimbangkan penetapan status kejadian luar biasa di wilayah Kalimantan Barat demi melindungi warga dari ancaman ISPA.
“Sehingga penanganannya dapat dilakukan secara cepat dan terintegrasi,” imbuhnya. Komisi IX DPR berencana melakukan kunjungan lapangan ke wilayah terdampak karhutla di Kalimantan pada tanggal 4-5 September 2026 untuk mendapatkan gambaran langsung kondisi di lapangan dan merumuskan rekomendasi bagi pemerintah.
Sebelumnya, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kalimantan Barat mencatat kasus ISPA mengalami peningkatan signifikan seiring dengan maraknya kasus karhutla. Data yang dilaporkan melalui Sistem Kewaspadaan Dini dan Respons (SKDR) mencatat sebanyak 165.727 kasus ISPA terjadi sepanjang periode 1 Januari hingga 22 Agustus 2026.
Kepala Dinkes Kalbar, dr Erna Yulianti, menjelaskan bahwa data tersebut menunjukkan tren peningkatan ISPA mulai terlihat sejak minggu ke-21 atau akhir Mei 2026 dan terus berlanjut hingga pertengahan Agustus. Secara proporsional, ISPA dilaporkan mencapai sekitar 29 kasus per 1.000 penduduk.
Peningkatan kasus pada minggu ke-32 menjadi perhatian khusus karena bersamaan dengan meningkatnya aktivitas hotspot di wilayah Kalimantan Barat. Hal ini tercermin dari peningkatan kunjungan masyarakat ke fasilitas pelayanan kesehatan. “Terjadi peningkatan ISPA di fasilitas pelayanan kesehatan dibandingkan minggu-minggu sebelumnya. Artinya kunjungan masyarakat ke puskesmas lebih meningkat,” jelasnya.
