JAKARTA – Wakil Ketua Komisi XIII DPR RI, Sugiat Santoso, menyoroti kinerja Badan Komunikasi Pemerintah (Bakom). Sugiat menekankan pentingnya pengukuran kinerja Bakom secara objektif, salah satunya melalui peningkatan kepuasan publik terhadap pemerintahan Presiden Prabowo Subianto.
Pernyataan ini disampaikan Sugiat dalam rapat kerja dengan Kemensetneg di gedung DPR, Senayan, Jakarta, pada Senin (31/8/2026). Ia mengemukakan keprihatinannya atas hasil sejumlah survei yang menunjukkan tingkat kepuasan publik terhadap kinerja pemerintah masih berada di bawah 50%.
“Saya ingin memberi catatan. Supaya nanti ada evaluasi yang terukur bagaimana Bakom pemerintah ini setelah diberi anggaran yang sangat besar itu itu berhasil dalam kinerjanya secara objektif. Saya agak sedikit mengeluh nih, Pak, terkait dengan kinerja Bakom,” ujar Sugiat.
Menurut Sugiat, selama dua tahun terakhir, beberapa lembaga survei telah mengukur kinerja pemerintahan berdasarkan persepsi opini publik. Padahal, ia menilai kinerja pemerintahan Prabowo sudah sangat baik. “Ada SMRC, baru kemarin data Tempo, yang itu menunjukkan bahwa angka kepuasan publik terhadap kinerja Presiden, terhadap kinerja pemerintah itu di bawah 50%,” katanya.
Ia menambahkan, “Padahal kalau kita ukur dengan ukuran-ukuran yang lebih kuantitatif terkait dengan kinerja pemerintahan Pak Prabowo, sesungguhnya itu bagus semua, Pak.”
Politikus dari Partai Gerindra ini memberikan contoh pertumbuhan ekonomi Indonesia yang diklaimnya berada di atas 5%, inflasi di bawah 3%, defisit anggaran di bawah 3%, serta realisasi investasi pada 2026 yang telah mencapai lebih dari Rp1.000 triliun.
Namun, Sugiat menilai capaian positif tersebut belum tercermin dalam persepsi publik. Ia menduga hal ini menunjukkan komunikasi pemerintah kepada masyarakat belum berjalan maksimal. “Tapi di opini publik tidak dirasakan itu. Ini kan menunjukkan bahwa Badan Komunikasi Pemerintah itu belum maksimal menjelaskan kepada publik, menjelaskan kepada rakyat bahwa pemerintahan Pak Prabowo Subianto sebetulnya secara kuantitatif sudah bekerja dengan sangat baik dalam konteks ekonomi, dalam konteks yang lainnya, dan sebagainya dengan ukuran-ukuran yang sangat objektif,” jelasnya.
Sugiat kemudian menyinggung anggaran Bakom yang diperkirakan mencapai sekitar Rp1,9 triliun pada tahun 2027. Ia menuntut agar anggaran tersebut diikuti dengan target kinerja yang jelas. “Kalau nanti ini di 2027 Rp 1,9 triliun, saya berharap ini digeser ke Kepala Sekretariat kan. Sampaikan nanti ke Bang Qodari, ini udah kita kasih anggaran besar Rp 1,9 triliun, kalau nanti di 2027 approval rating-nya pemerintahan Pak Prabowo masih 50%, berarti kan gagal Bakom Pemerintah,” tegasnya.
Ia meminta agar pesan ini disampaikan kepada Kepala Bakom Pemerintah, Muhammad Qodari. Sugiat berpendapat bahwa pemerintahan Prabowo tidak seharusnya dirugikan oleh persepsi publik yang dinilainya tidak adil. “Nanti sampaikan ke Pak Qodari. Karena kasihan Pak Prabowo itu diperlakukan tidak adil dalam persepsi opini publik. Kerjanya bagus tapi yang dirasakan oleh opini publik seolah-olah ini gagal semua kan. Kan kasihan Pak Pak Prabowo. Kami enggak bisa terima seperti itu, kami Fraksi Gerindra,” ungkapnya.
Sugiat menambahkan, “Ya kita pun seolah-olah mengambil tugas Bakom Pemerintah kan, menjelaskan berkali-kali ke publik bahwa faktanya tidak seperti itu. Faktanya bahwa penyerapan lapangan kerja tinggi, daya beli masyarakat masih tinggi, fakta dari data BPS. Dan saya yakin percaya itu data yang valid dan akurat. Saya yakin percaya ini tolong disampaikan ke Pak Qodari ini.”
Menanggapi catatan Sugiat, Wakil Menteri Sekretariat Negara (Wamensesneg) Bambang Eko Suhariyanto menyatakan bahwa peningkatan anggaran memang harus diimbangi dengan peningkatan kinerja. “Dari Gerindra, dan ini juga ada Pak Sugiat. Beliau tadi juga menyampaikan tentang Bakom. Memang kalau nanti ada peningkatan anggaran ya, Pak, itu harus seimbang,” ujar Bambang.
Bambang menambahkan, “Targetnya paling tidak itu survei yang sekarang tidak begitu baik hasilnya, 2027 itu tanggung jawabnya Bakom itu sebetulnya untuk meningkatkan.”
Pihak detikcom telah berusaha menghubungi Bakom Pemerintah terkait hal ini, namun belum mendapatkan respons.
