JAKARTA – Wakil Menteri Dalam Negeri (Wamendagri) Ribka Haluk menekankan bahwa wilayah Indonesia Timur memegang peranan vital dalam pencapaian visi Indonesia Emas 2045. Menurutnya, potensi sumber daya alam serta masyarakat yang melimpah di kawasan tersebut perlu dioptimalkan secara maksimal. Hal ini dapat dicapai melalui peningkatan daya saing dan kesejahteraan masyarakat, serta dukungan aktif terhadap berbagai program pembangunan nasional.
Ribka menjelaskan bahwa Indonesia, dengan jumlah penduduk yang diperkirakan mencapai 286 juta jiwa dan ditopang oleh bonus demografi, memiliki modal besar untuk mewujudkan visi tersebut. Namun, potensi ini memerlukan pengelolaan yang cermat agar besarnya populasi usia produktif benar-benar memberikan kontribusi positif bagi pembangunan bangsa.
“Kita sedang ada dalam bonus demografi. Artinya usia produktif jumlah persentasenya cukup tinggi dibanding dengan umur di bawah 15 tahun dan di atas 60 tahun. Kita sedang Indonesia sudah memiliki bonus demografi. Ini betul-betul harus kita pastikan diri menjadi produktif,” ungkapnya dalam keterangan tertulis pada Sabtu (29/8/2026).
Pernyataan tersebut disampaikan saat Ribka memberikan pidato kunci pada National Building Conference Tahun 2026 yang diselenggarakan di Gedung Dome Harvest, Lippo Karawaci, Tangerang, Banten.
Menurut penilaian Ribka, pengelolaan bonus demografi yang efektif memerlukan partisipasi aktif dari pemerintah dan dukungan penuh dari seluruh elemen masyarakat. Oleh karena itu, berbagai program prioritas nasional yang digagas Presiden melalui Asta Cita harus didukung penuh agar manfaatnya dapat dirasakan secara merata oleh masyarakat.
Program-program tersebut mencakup Makan Bergizi Gratis (MBG), upaya swasembada pangan melalui pemanfaatan lahan pertanian dan pembangunan lumbung pangan, pengembangan infrastruktur, pembangunan sekolah-sekolah yang terintegrasi, hingga berbagai inisiatif untuk menekan angka kemiskinan.
“Justru kita harus berterima kasih pada Pak Presiden yang ingin memperbaiki kualitas kehidupan masyarakat. Malah pemerintah daerah harus lebih giat supaya program ini sampai berjalan tadi. Ini sebenarnya program yang sangat baik,” jelasnya.
Dalam konteks pembangunan di Indonesia Timur, Ribka secara khusus menyoroti pelaksanaan Proyek Strategis Nasional (PSN) di Papua. Ia mengakui bahwa pembangunan berbagai infrastruktur di wilayah tersebut masih menghadapi sejumlah tantangan di lapangan, yang memerlukan dukungan kuat dari masyarakat dan kolaborasi sinergis dari berbagai pihak.
Selain fokus pada pembangunan infrastruktur, Ribka juga menekankan krusialnya peningkatan daya saing masyarakat, terutama di Indonesia Timur. Upaya ini dinilai penting untuk membuka lebih luas kesempatan bagi masyarakat dalam meningkatkan kualitas hidup mereka sekaligus secara efektif menekan angka kemiskinan.
“Karena kantong-kantong kemiskinan di Indonesia cukup banyak ya, kita mengharapkan kesejahteraan,” tambahnya.
Lebih lanjut, Ribka menegaskan bahwa pembangunan tidak boleh hanya berorientasi pada pertumbuhan ekonomi semata, melainkan harus mampu secara nyata meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Ia berpendapat bahwa upaya ini perlu didukung oleh penerapan prinsip-prinsip tata kelola pemerintahan yang baik atau good governance. Prinsip-prinsip tersebut meliputi partisipasi, transparansi, responsivitas, supremasi hukum, akuntabilitas, visi strategis, efektivitas dan efisiensi, keadilan dan kesetaraan, konsensus, serta profesionalisme dan integritas.
Acara National Building Conference Tahun 2026 ini juga dihadiri oleh sejumlah tokoh penting, di antaranya adalah anggota DPD RI Dapil Papua Barat Filep Wamafma, Wakil Ketua I DPR Provinsi Papua Tengah Diben Elaby, anggota Dewan Energi Nasional (DEN) Johni Jonatan Numberi, Ketua Umum Cendekiawan Perempuan Papua Rosaline Irene Rumaseuw, serta Ketua Sekolah Tinggi Teologi (STT) Internasional Harvest Indonesia Daniel Runtuwene.
