PT Jasa Marga Tbk (JSMR) melalui anak usahanya, PT Jasamarga Bali Tol (JBT), telah mendapatkan fasilitas pembiayaan berkelanjutan atau Sustainability Linked Financing (SLF) senilai maksimal Rp 1,57 triliun. Fasilitas ini diperoleh dari PT Bank Syariah Indonesia Tbk (BRIS).
Perolehan fasilitas ini diumumkan pada Kamis (27/8/2026), bertepatan dengan penutupan perdagangan saham JSMR yang mengalami kenaikan 2,55% menjadi Rp 2.810. Pada saat yang sama, rasio price to book value (PBV) Jasa Marga tercatat sebesar 0,55 kali, yang menunjukkan perbandingan antara harga saham di pasar dengan nilai buku per sahamnya.
Pembiayaan berbasis keberlanjutan ini ditujukan untuk mendukung pengelolaan aset Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa serta untuk menata kewajiban pembiayaan perseroan. Perjanjian fasilitas SLF antara JBT dan BSI ditandatangani pada 30 Juli 2026.
Transaksi ini menarik karena pembiayaan tidak hanya untuk kebutuhan investasi aset jalan tol, tetapi juga merupakan bagian dari strategi Jasa Marga dalam mengoptimalkan struktur pendanaan melalui instrumen yang terikat pada aspek keberlanjutan. Fasilitas ini dapat digunakan untuk pembiayaan investasi aset jalan tol JBT dan juga untuk pelunasan sebagian pokok dan/atau bunga Perjanjian Pinjaman Pemegang Saham kepada Jasa Marga selaku pemilik konsesi.
Jalan Tol Nusa Dua-Ngurah Rai-Benoa merupakan infrastruktur vital di Bali yang menghubungkan kawasan pariwisata Nusa Dua dengan Bandara Internasional I Gusti Ngurah Rai dan kawasan Benoa, berperan penting dalam konektivitas pariwisata dan ekonomi Pulau Dewata.
Dari sisi struktur transaksi, fasilitas pembiayaan ini dikategorikan sebagai transaksi afiliasi. JBT adalah perusahaan yang dikendalikan langsung oleh Jasa Marga, sementara BSI merupakan Badan Usaha Milik Negara (BUMN) yang mayoritas sahamnya dimiliki oleh pemerintah pusat, sama seperti Jasa Marga. Keduanya terikat dalam hubungan afiliasi sesuai ketentuan POJK 42/2020 mengenai transaksi afiliasi.
Struktur kepemilikan saham JBT didominasi oleh Jasa Marga dengan 64,44%. Pemegang saham lainnya meliputi PT Pelabuhan Indonesia (Persero) sebesar 13,86%, Pemerintah Provinsi Bali 6,32%, Pemerintah Kabupaten Badung 6,32%, PT Angkasa Pura Indonesia 6,31%, serta sejumlah BUMN konstruksi dan pengembang pariwisata seperti PT Adhi Karya (Persero) Tbk, PT Hutama Karya (Persero), dan PT Pengembangan Pariwisata Indonesia (Persero) masing-masing 0,79%, serta PT Wijaya Karya (Persero) Tbk sebesar 0,40%.
