Geger Online – 01 Oktober 2026 | Dinamika politik nasional kembali diwarnai dengan isu klasik yang terus berulang. Polemik ijazah Jokowi dan Gibran memanas, kini nama Kaesang ikut disinggung dalam perdebatan publik setelah adanya gugatan hukum yang dilayangkan ke Mahkamah Konstitusi. Isu mengenai keabsahan dokumen pendidikan Wakil Presiden Gibran Rakabuming Raka ini memicu reaksi keras dari berbagai pihak, termasuk dari jajaran Partai Solidaritas Indonesia (PSI).
Sekretaris Jenderal PSI, Raja Juli Antoni, menilai bahwa pengulangan narasi mengenai ijazah keluarga Presiden ke-7 Joko Widodo merupakan sebuah manuver politik yang tidak beradab. Dalam keterangannya di Kompleks Istana Kepresidenan, Raja Juli menyoroti pola serangan yang dinilai sistematis. Ia bahkan melontarkan sindiran tajam bahwa setelah mantan Presiden Jokowi dan Wakil Presiden Gibran, tidak menutup kemungkinan nama anggota keluarga lainnya akan menjadi target serupa di masa depan. Polemik ijazah Jokowi dan Gibran memanas, kini nama Kaesang ikut disinggung sebagai langkah yang dianggapnya sebagai upaya pengalihan isu di tengah fokus pemerintah menangani persoalan bangsa yang lebih mendesak.
Lebih lanjut, Raja Juli menegaskan bahwa di era modern yang serba transparan, masyarakat seharusnya lebih mengedepankan politik yang santun dan beretika. Ia menyayangkan energi politik yang habis untuk mengurusi persoalan yang disebutnya sebagai hal-hal remeh-temeh, sementara Presiden Prabowo Subianto saat ini sedang mencurahkan perhatiannya pada penanganan bencana nasional, termasuk kebakaran hutan dan lahan (karhutla) serta penataan stabilitas bangsa.
Also Read
Gugatan yang terdaftar dengan nomor perkara 01/PHPU.PRES-XXIV/2026 di Mahkamah Konstitusi ini memang menjadi sorotan utama. Sidang pemeriksaan pendahuluan yang telah digelar pada Senin malam, 21 September 2026, menempatkan syarat pendidikan Gibran sebagai salah satu poin utama dalam permohonan pemohon. Bagi pendukung pemerintah, perkara ini dipandang sebagai upaya untuk mengganggu jalannya pemerintahan yang baru saja efektif bekerja.
Sebagai catatan, narasi mengenai ijazah ini memang bukan barang baru dalam peta politik Indonesia. Sejak era kepemimpinan Presiden ke-7, isu serupa sudah sering muncul ke permukaan. Raja Juli menekankan bahwa jika tren ini terus dilanjutkan, maka bukan tidak mungkin di masa depan, anggota keluarga yang lebih muda seperti Jan Ethes pun akan terseret dalam pusaran polemik yang sama. Polemik ijazah Jokowi dan Gibran memanas, kini nama Kaesang ikut disinggung sebagai bentuk pengulangan sejarah yang justru mencederai kedewasaan berpolitik di Indonesia.
Pada akhirnya, publik diharapkan dapat lebih bijak dalam menyikapi isu-isu yang bersifat personal dan administratif seperti ini. Fokus pada agenda pembangunan nasional dan penyelesaian masalah riil seperti bencana alam dinilai jauh lebih penting daripada terjebak dalam perdebatan berkepanjangan yang tidak berujung pada solusi bagi kesejahteraan masyarakat luas.
