Skandal Ambulans CSR: Diduga Tahan Bayar 13 Suzuki APV untuk Ambulans, Anggota DPRD Bogor Dipolisikan Dealer

Geger Online – 22 September 2026 | Dunia politik Kota Bogor tengah diguncang kasus dugaan penipuan yang melibatkan seorang oknum anggota DPRD berinisial JA. Kasus ini mencuat ke permukaan setelah pihak dealer mobil, PT Restu Mahkota Karya (RMK) Cibadak, secara resmi melaporkan sang wakil rakyat ke pihak kepolisian. Diduga tahan bayar 13 Suzuki APV untuk ambulans, anggota DPRD Bogor dipolisikan dealer [titlebase] setelah janji pelunasan yang berlarut-larut tidak kunjung ditepati.

Permasalahan ini bermula dari transaksi pengadaan 13 unit mobil Suzuki APV berwarna putih yang dilakukan dalam rentang waktu Oktober hingga Desember 2024. Mobil-mobil tersebut sedianya akan dialihfungsikan menjadi armada ambulans yang akan disalurkan kepada berbagai yayasan di wilayah Jawa Barat dan Jawa Tengah. Proyek ini direncanakan berjalan melalui skema dana bantuan sosial (CSR) dari pihak perbankan.

Namun, di balik tujuan mulia tersebut, muncul kejanggalan serius. Meskipun pihak perbankan dilaporkan telah mencairkan dana program ke rekening terlapor, kewajiban pembayaran kepada dealer justru tidak pernah diselesaikan. Alice Yuniati Elia, selaku kuasa hukum PT RMK, mengungkapkan bahwa pihaknya telah menempuh jalur kekeluargaan selama dua tahun, namun berakhir dengan kekecewaan mendalam.

“Kami telah bersabar menunggu lebih dari dua tahun. Namun, pada akhir 2024, pembayaran yang kami terima justru berupa cek tanpa saldo, lengkap dengan lembar penolakannya,” ujar Alice. Cek senilai Rp 2,15 miliar yang diserahkan oleh JA ditolak oleh pihak bank karena saldo yang tidak mencukupi. Hingga saat ini, total tunggakan yang membebani pihak dealer mencapai Rp 2,89 miliar.

Dampak dari kasus di mana diduga tahan bayar 13 Suzuki APV untuk ambulans, anggota DPRD Bogor dipolisikan dealer [titlebase] ini tidak main-main. Pihak dealer mengaku bahwa kondisi keuangan perusahaan terguncang hebat, yang pada akhirnya mengancam keberlangsungan mata pencaharian para karyawan. Di tengah situasi ekonomi yang menantang, hilangnya modal sebesar miliaran rupiah menjadi pukulan keras bagi operasional bisnis mereka.

Laporan resmi ke Polda Jawa Barat telah didaftarkan sejak 6 Mei 2024. Berdasarkan dokumen penyidikan, muncul indikasi kuat bahwa dana CSR yang seharusnya digunakan untuk pengadaan ambulans justru dialihkan oleh oknum tersebut untuk membiayai kepentingan bisnis pribadinya. Fakta bahwa diduga tahan bayar 13 Suzuki APV untuk ambulans, anggota DPRD Bogor dipolisikan dealer [titlebase] kini menjadi sorotan tajam publik, mengingat jabatan publik yang disandang terlapor seharusnya mengedepankan integritas dan transparansi.

Hingga saat ini, proses hukum terus berjalan untuk menelusuri aliran dana yang diduga disalahgunakan tersebut. Masyarakat berharap aparat penegak hukum dapat mengusut tuntas kasus ini agar tidak ada lagi pihak yang dirugikan, terutama yayasan yang seharusnya menerima manfaat dari bantuan ambulans tersebut. Kasus ini menjadi pengingat keras bagi para pejabat publik mengenai pentingnya akuntabilitas dalam pengelolaan dana masyarakat maupun bantuan sosial.