Geger Online – 17 September 2026 | Program strategis nasional Koperasi Desa (Kopdes) Merah Putih di Daerah Istimewa Yogyakarta kini tengah menghadapi tantangan serius. Sejumlah lurah di wilayah tersebut secara tegas menyatakan sikap untuk tidak terburu-buru menandatangani Berita Acara Serah Terima (BAST) aset. Fenomena para lurah di Jogja tolak serah terima aset kopdes, berikut alasannya [titlebase] menjadi sorotan utama dalam forum koordinasi pelaksanaan program strategis nasional yang berlangsung di Gunungkidul baru-baru ini.
Ketidakpastian teknis menjadi alasan utama di balik keengganan para lurah. Lurah Gari, Wonosari, Widodo, mengungkapkan bahwa pihaknya memilih untuk tidak memberikan tanda pada kolom klasifikasi kesesuaian barang dalam BAST. Tanpa keahlian teknis yang memadai, para lurah merasa tidak memiliki kapasitas untuk memastikan apakah spesifikasi barang yang diterima telah sesuai dengan standar yang ditetapkan oleh pemerintah pusat maupun pelaksana proyek.
Kekhawatiran ini bukanlah tanpa dasar. Setelah dokumen BAST ditandatangani, tanggung jawab penuh terhadap aset tersebut secara otomatis akan berpindah ke pemerintah kalurahan. Hal ini memicu ketakutan akan adanya masalah hukum di kemudian hari, terutama jika ditemukan selisih nilai, volume, atau ketidaksesuaian spesifikasi saat dilakukan pemeriksaan oleh instansi berwenang. Banyak lurah yang enggan menanggung beban risiko administratif yang muncul akibat ketidakakuratan data aset sejak awal.
Also Read
Selain masalah teknis, kendala lahan juga menjadi penghambat besar dalam pelaksanaan program ini. Beberapa lokasi yang awalnya direncanakan untuk pembangunan Kopdes Merah Putih justru terkendala status lahan, seperti Lahan Sawah Dilindungi (LSD) dan Lahan Pertanian Pangan Berkelanjutan (LP2B). Ketidakjelasan mekanisme penggunaan lahan ini membuat pemerintah kalurahan berada di posisi sulit agar pembangunan tidak melanggar aturan perlindungan lahan pertanian yang berlaku.
Fenomena di mana para lurah di Jogja tolak serah terima aset kopdes, berikut alasannya [titlebase] ini juga mencerminkan kehati-hatian pemerintah desa dalam menjaga tata kelola anggaran. Kepala DPMK Dukcapil DIJ, KPH Yudanegara, mengakui bahwa sikap kritis para lurah merupakan bentuk tanggung jawab moral agar program tidak menimbulkan masalah di masa depan. Pihak DPMK Dukcapil memahami bahwa poin keberatan utama terletak pada tanggung jawab pemeliharaan aset yang cukup berat bagi kalurahan jika barang yang diterima tidak sesuai ekspektasi.
Sebagai solusi, para lurah mengusulkan agar dokumen serah terima tidak dimaknai sebagai penyerahan aset secara penuh sebelum dilakukan proses verifikasi dan validasi (verval) yang mendalam. Mereka berharap ada kejelasan mekanisme untuk memastikan kondisi fisik barang di lapangan benar-benar selaras dengan pagu anggaran yang direncanakan. Dengan demikian, ketika para lurah di Jogja tolak serah terima aset kopdes, berikut alasannya [titlebase], langkah tersebut sebenarnya merupakan bentuk mitigasi risiko agar tidak terjadi kerugian negara di masa depan.
Secara keseluruhan, kendala ini menyoroti pentingnya komunikasi antara pemerintah pusat, daerah, dan pemerintah kalurahan dalam menjalankan program strategis. Keberhasilan program Kopdes Merah Putih tidak hanya diukur dari fisik bangunan yang berdiri, melainkan juga dari kepatuhan terhadap regulasi, transparansi penggunaan anggaran, dan kesiapan pemerintah desa dalam mengelola aset secara berkelanjutan tanpa harus terjerat masalah hukum di kemudian hari.
