Pemerintah Indonesia tengah mengkaji pengembangan moda transportasi baru di Bali, yaitu Trem Otonom Terpadu atau Autonomous Rail Transit (ART), sebagai solusi untuk mengurai kepadatan mobilitas masyarakat dan wisatawan. Wacana ini merupakan bagian dari upaya memperluas jaringan kereta api di luar Pulau Jawa.
Menteri Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan, Agus Harimurti Yudhoyono (AHY), menekankan potensi besar sektor perkeretaapian dalam mendorong pembangunan wilayah. Ia menyatakan bahwa jaringan kereta yang terintegrasi tidak hanya meningkatkan mobilitas, tetapi juga memperkuat konektivitas berbagai sektor penting.
“Perkeretaapian bukan hanya soal mobilitas masyarakat dan logistik. Kita juga harus melihat potensi ekonomi, peluang industri, serta bagaimana konektivitas dapat menjadi penggerak pembangunan wilayah,” ujar Menko AHY dalam keterangan rilisnya di Jakarta, Jumat (28/8/2026).
Pembahasan ini mencuat saat Menko AHY menerima audiensi dari Direktur Utama PT Kereta Api Indonesia (KAI), Bobby Rasyidin. Beberapa agenda strategis dibahas, termasuk pengembangan kereta di luar Jawa, peningkatan kapasitas KRL Jabodetabek, penguatan industri perkeretaapian nasional, integrasi jaringan kereta dengan kawasan industri, serta gagasan pengembangan trem di Bali.
Menko AHY mendorong agar koridor kereta di luar Jawa yang memiliki kesiapan tinggi dan manfaat strategis, khususnya untuk mendukung konektivitas penumpang dan logistik di Sumatra dan Kalimantan, diprioritaskan. Peningkatan kapasitas KRL Jabodetabek juga menjadi sorotan seiring tingginya kebutuhan transportasi publik.
Konsep Trem Otonom di Bali
Dalam pertemuan tersebut, PT KAI memaparkan konsep pengembangan moda trem di Bali sebagai alternatif transportasi yang menunjang mobilitas masyarakat dan wisatawan di area dengan pergerakan tinggi. Bobby Rasyidin menjelaskan bahwa konsep trem dipilih karena konstruksinya yang tidak berat dan menggunakan rel ringan, memungkinkan masa konstruksi yang lebih cepat.
“Kami memilih konsep trem karena konstruksinya tidak berat dan menggunakan rel ringan, sehingga masa konstruksinya dapat lebih cepat. Ini menjadi salah satu alternatif yang menurut kami cukup realistis untuk dikembangkan,” ujar Bobby.
Menko AHY menyambut baik gagasan tersebut dan menilai konsep ini menarik untuk dikaji lebih lanjut bersama pemerintah daerah dan pemangku kepentingan terkait. Kajian akan difokuskan pada kesiapan infrastruktur, integrasi dengan simpul transportasi, dan kesesuaian dengan karakter pembangunan Bali.
Tantangan dan Studi Kelayakan
Djoko Setjowarno, Dewan Penasihat Masyarakat Transportasi Indonesia (MTI), menilai pembangunan trem di Bali memang lebih murah dari sisi pembiayaan. Namun, ia mengingatkan bahwa ART akan memakan sebagian badan jalan di tengah padatnya lalu lintas kendaraan roda dua dan empat.
“Memang ada untung ruginya. Artinya dari sisi pembiayaan mungkin lebih murah, namun akan sedikit mengambil badan jalan. Sedangkan kita ketahui kondisi transportasi roda dua dan roda empat di Bali sudah sangat padat,” ucapnya.
Djoko menyarankan agar pemerintah melakukan studi kelayakan (feasibility study/FS) untuk melihat efektivitasnya. Ia juga menambahkan bahwa kendala utama pengembangan moda transportasi alternatif di Bali adalah keterbatasan lahan, meskipun opsi seperti kereta layang atau MRT dimungkinkan. Hal ini membutuhkan kemauan politik (political will) dari semua pemangku kepentingan.
Sebelumnya, Gubernur Bali Wayan Koster menyatakan lebih memilih ART dibandingkan Mass Rapid Transit (MRT) karena dianggap lebih efisien dan teknologi lebih mudah. Pemerintah Provinsi Bali sedang menyusun peraturan gubernur untuk mengakomodasi ART, dengan target pembangunan diperkirakan mulai 2027.
Berdasarkan pra-studi kelayakan oleh PT Industri Kereta Api (Persero) atau INKA, diproyeksikan pada tahun 2030, Bali akan mencapai 33 juta orang dengan 8,4 juta kendaraan. Pergerakan orang tertinggi diprediksi di Denpasar, Badung, Tabanan, dan Gianyar, yang akan memperparah kepadatan jalan.
inka mengkaji pembangunan Tram Kuta sepanjang 12 kilometer dengan tujuh set kereta, yang masing-masing terdiri dari tiga gerbong. Kajian awal mencakup 11 stasiun, satu depo, waktu tunggu 5-10 menit, dan kecepatan rata-rata 30 km/jam.
Proyek Water Taxi Dilanjutkan
Selain ART, pemerintah juga berencana melanjutkan proyek water taxi di Bali. Menteri Perhubungan (Menhub) Dudy Purwagandhi menyatakan Kementerian Perhubungan (Kemenhub) berupaya melanjutkan program ini sebagai moda transportasi alternatif untuk mengurangi kepadatan lalu lintas jalan.
Layanan water taxi diproyeksikan memangkas waktu tempuh dari Bandara I Gusti Ngurah Rai menuju Canggu dari sekitar 1,5–2 jam menjadi sekitar 30 menit. “Kita sudah menghitung, dari bandara ke Canggu bisa ditempuh sekitar 30 menit. Paling tidak ini dapat mengurangi beban jalan. Animo wisatawan juga cukup tinggi karena memberikan pengalaman perjalanan yang berbeda,” kata Menhub.
PT ASDP Indonesia Ferry (Persero) bersama InJourney Airports sedang menyusun kajian menyeluruh terkait implementasi water taxi, mencakup aspek bisnis, sosial-budaya, hingga keberlanjutan. Wakil Direktur Utama ASDP, Yossianis Marviano, menyatakan bahwa water taxi berpotensi menjadi solusi strategis dalam mengurangi kepadatan lalu lintas darat di Bali.
“Dengan spirit melayani dan menghubungkan nusantara, ASDP ingin memastikan bahwa setiap inisiatif transportasi laut dapat memberikan nilai tambah bagi pariwisata Indonesia serta mendorong tumbuhnya lapangan kerja baru bagi masyarakat di destinasi wisata,” ujar Yossianis.
Pemerintah pusat dan daerah di Bali memberikan dukungan penuh untuk program ini, dengan Kementerian Koordinator Bidang Infrastruktur dan Pembangunan Kewilayahan memegang peran koordinasi lintas sektor.
