Badan Nasional Pengelola Perbatasan (BNPP) RI tengah mengkaji kemungkinan penggunaan jalur alternatif untuk pasokan bahan bakar minyak (BBM) ke kawasan pertambangan Papua Nugini. Rencana ini akan memanfaatkan Pos Lintas Batas Negara (PLBN) Yetetkun yang berhadapan dengan Butmabin Border Post di negara tetangga.
Inisiatif ini muncul sebagai respons terhadap kebutuhan Pemerintah Papua Nugini untuk mencari jalur distribusi BBM alternatif ke tambang Ok Tedi Mining Limited (OTML). Sebelumnya, jalur logistik utama OTML melalui Sungai Fly-Kiunga-Tabubil menghadapi kendala serius akibat penurunan debit air sungai yang dipicu oleh fenomena El Nino. Kondisi tersebut berpotensi mengganggu kelancaran distribusi logistik ke area pertambangan.
Menyikapi situasi ini, Pemerintah Papua Nugini telah menunjukkan kesiapannya dengan menyiapkan Butmabin Border Post yang bersebelahan langsung dengan PLBN Yetetkun. Mereka juga menyatakan kesediaan untuk membangun fasilitas Customs, Immigration, Quarantine and Security (CIQS) di lokasi tersebut. Usulan lain dari Papua Nugini adalah pembangunan jalan penghubung sepanjang kurang lebih 500 meter antara Butmabin Border Post dan PLBN Yetetkun.
Deputi Bidang Pengelolaan Batas Wilayah Negara BNPP RI, Nurdin, menjelaskan bahwa realisasi permintaan Pemerintah Papua Nugini ini memerlukan dua persiapan utama. “Pertama, kesiapan kita di pos lintas batas. Kedua, kesiapan dukungan untuk kerja sama B2B antara OTML dan Pertamina, termasuk menganalisis dampak ikutan ekonominya,” ujar Nurdin dalam keterangan tertulisnya.
Kebutuhan BBM untuk operasional OTML diperkirakan mencapai 10 hingga 15 juta liter per bulan. Hal ini mendorong munculnya usulan pembentukan Indonesia-PNG Diesel Supply Corridor. Koridor ini akan menjadi alternatif pasokan BBM yang melewati wilayah Indonesia, dengan skema kerja sama business-to-business (B2B) antara OTML dan PT Pertamina.
Nurdin menambahkan bahwa Pertamina pada prinsipnya telah menyatakan kesiapan untuk menyediakan pasokan BBM bagi OTML. Namun, hal tersebut bergantung pada kelengkapan seluruh regulasi dan perizinan yang diperlukan dari pemerintah Indonesia. Pengembangan koridor ini masih memerlukan pembahasan lebih lanjut, khususnya terkait aspek regulasi, perizinan, pengaturan CIQS, serta ketentuan lain yang mendukung kerja sama B2B.
Selain kelancaran distribusi logistik, aspek keamanan juga menjadi perhatian penting. Peningkatan distribusi BBM berpotensi meningkatkan aktivitas lintas batas. Dengan adanya Butmabin Border Post sebagai mitra PLBN Yetetkun, diharapkan layanan lintas batas dapat berjalan optimal di kedua sisi perbatasan. “Ini juga akan membuka peluang ekspor. Berdasarkan data Kementerian Perdagangan, perdagangan Indonesia dengan PNG selama ini memberikan surplus bagi Indonesia. Dengan dibukanya jalur ini untuk memenuhi kebutuhan sektor pertambangan, peluang ekonomi yang muncul cukup besar,” tutur Nurdin.
Nurdin juga menyoroti perlunya peningkatan kapasitas PLBN Yetetkun yang saat ini berada pada tipologi C. Jika volume perlintasan meningkat, tipologi layanan tersebut dapat dievaluasi kembali sesuai kebutuhan dan perkembangan aktivitas di kawasan perbatasan. Hal ini penting untuk mengantisipasi peningkatan aktivitas lintas batas.
Sementara itu, Deputi Bidang Pengelolaan Potensi Kawasan Perbatasan BNPP RI, Edfrie R. Maith, menekankan pentingnya pelaksanaan survei lapangan. Tujuannya adalah untuk memastikan kondisi dan kesiapan Butmabin Border Post secara langsung sebelum pengembangan konektivitas lintas batas dilanjutkan. “Dalam waktu dekat perlu dilakukan survei lapangan untuk mengetahui kondisi Butmabin Border Post secara langsung. Hal ini penting agar kita memiliki gambaran yang jelas mengenai kesiapan fasilitas dan kebutuhan pengembangannya,” ujar Maith.
Maith juga menggarisbawahi perlunya kolaborasi erat antara berbagai kementerian dan lembaga, terutama Pertamina serta instansi lain yang berpotensi terlibat. Kolaborasi ini bertujuan untuk mengidentifikasi kebutuhan teknis, regulasi, keamanan, hingga potensi ekonomi yang dapat dikembangkan di kawasan perbatasan kedua negara. “Selain kesiapan infrastruktur dan layanan lintas batas, kita perlu mengidentifikasi potensi yang dapat dikembangkan untuk mendukung program ini sehingga manfaatnya dapat dirasakan di kawasan perbatasan,” pungkas Maith.
BNPP RI mendorong agar pengembangan konektivitas antara Butmabin Border Post dan PLBN Yetetkun dilakukan secara terukur. Pertimbangan utama meliputi kesiapan layanan lintas batas, kepastian regulasi, aspek keamanan, dan potensi ekonomi. Upaya ini diharapkan tidak hanya mendukung kelancaran konektivitas Indonesia-Papua Nugini, tetapi juga membuka peluang aktivitas ekonomi baru di kawasan perbatasan.
