JAKARTA – Indonesia secara aklamasi dipercaya oleh lebih dari 40 pimpinan parlemen dan organisasi internasional untuk menjadi ketua sidang sekaligus tuan rumah Inter-Parliamentary Speakers’ Conference (ISC) ke-3 yang dijadwalkan pada tahun 2027. Kesepakatan bersejarah ini dicapai dalam forum ISC-2 yang diselenggarakan di Phnom Penh, Kamboja, pada 26-28 Agustus 2026.
Deklarasi Phnom Penh, yang menjadi hasil akhir pertemuan tersebut, secara khusus memberikan mandat dan dukungan penuh kepada Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia (DPD RI) untuk bertindak sebagai penyelenggara ISC-3. DPD RI akan bekerja sama dengan Sekretariat Jenderal ISC yang berpusat di Jenewa.
Dalam pidatonya di Kamboja, Ketua DPD RI Sultan Baktiar Najamudin menyampaikan pesan penting mengenai kewajiban seluruh negara untuk menegakkan otoritas hukum internasional dan prinsip-prinsip multilateralisme. Ia menyoroti bahwa prinsip-prinsip ini sering kali dilanggar dan diabaikan dalam dinamika hubungan antarnegara saat ini.
Sultan menekankan urgensi membangun persahabatan yang kokoh antarnegara demi memperkuat kerja sama di berbagai sektor untuk mencapai kesejahteraan masyarakat. “Tinggalkan adagium masa lalu bahwa kalau ingin damai, bersiaplah untuk berperang. Itu membahayakan. Karena ketidakadilan di mana pun mengancam keadilan di segala tempat,” tegas Sultan dalam keterangan tertulisnya pada Jumat (28/8/2026).
Lebih lanjut, Sultan meyakini bahwa pemeliharaan persahabatan dan hubungan antarnegara merupakan pilar penting dalam politik luar negeri Indonesia. Komitmen ini, menurutnya, krusial untuk menciptakan harmoni dan menjaga stabilitas kawasan. “Indonesia meyakini bahwa seribu kawan terlalu sedikit, satu lawan terlalu banyak. Karena itu, perbanyaklah kawan, bukan lawan, terlebih lagi bagi negara-negara tetangga yang ditakdirkan untuk hidup berdampingan selama-lamanya,” imbaunya.
Sultan juga mengamati perubahan lanskap global yang bergerak sangat cepat dengan arah yang seringkali tidak pasti, menimbulkan kekhawatiran tersendiri bagi geopolitik dunia. “Transformasi tanpa arah yang sangat cepat dalam tata dunia saat ini telah menciptakan ketidakpastian yang merisaukan semua negara,” ujarnya.
Menghadapi tantangan dan ketidakpastian global ini, Sultan mengusulkan perlunya penguatan diplomasi antarlembaga legislatif. “Karena itu, parlemen negara-negara sahabat perlu meningkatkan interaksi dan kerja sama untuk berbagi pengetahuan, keahlian, serta pengalaman agar fungsi parlemen semakin efektif dalam proses pengambilan keputusan,” jelasnya.
Untuk mewujudkan peningkatan kerja sama parlemen lintas negara dan kawasan, Sultan mengusulkan pembentukan jaringan kelompok kerja antarparlemen negara-negara anggota ISC. Selain itu, di tengah krisis energi global, Sultan telah menggulirkan gagasan konsep Green Democracy. Konsep ini bertujuan mendukung upaya pelestarian lingkungan dan menjaga keseimbangan ekologis dalam strategi pembangunan berkelanjutan di Indonesia. Gagasan ini disambut positif oleh para peserta konferensi.
Delegasi DPD RI dalam ISC-2 di Kamboja dipimpin langsung oleh Sultan Baktiar Najamudin, didampingi Wakil Ketua DPD RI Yorrys Raweyai, Senator Henock Puraro, Senator Mirah Midadan Fahmid, dan Senator Yance Samonsabra. Dalam kesempatan tersebut, Sultan juga melakukan pertemuan bilateral dengan Presiden Senat Kamboja Hun Sen guna membahas peningkatan hubungan kedua negara dan stabilitas kawasan ASEAN. Sultan juga bertemu dengan pimpinan delegasi parlemen Maladewa yang menyatakan minat untuk mempererat hubungan dengan Indonesia, khususnya dalam sektor perdagangan dan pariwisata.
