Gabungan Pengusaha Kelapa Sawit Indonesia (Gapki) mengusulkan adanya adendum atau klausul pengecualian pada Pasal 88 Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup (PPLH). Usulan ini terkait ketentuan mengenai tanggung jawab mutlak industri atas peristiwa kebakaran hutan dan lahan (karhutla), yang dinilai memberatkan.
Ketua Umum Gapki Eddy Martono menjelaskan bahwa meskipun industri sawit sangat berkembang dan berkontribusi pada berbagai kebutuhan sehari-hari, terdapat tantangan regulasi yang membebani, khususnya terkait karhutla. Gapki sendiri telah proaktif membantu pemadaman api di luar area konsesi mereka di berbagai wilayah seperti Kalimantan Barat, Kalimantan Tengah, dan Riau.
Namun, industri masih menghadapi ancaman penerapan prinsip strict liability atau tanggung jawab mutlak berdasarkan Pasal 88 UU PPLH. “Apabila terjadi kebakaran, sekalipun titik apinya terbukti dari luar dan masuk ke dalam konsesi, kita otomatis dianggap lalai. Padahal tidak mungkin ada perusahaan atau masyarakat yang sengaja membakar asetnya sendiri,” ujar Eddy. Oleh karena itu, Gapki mengusulkan adendum atau klausul pengecualian, terutama ketika terjadi kondisi cuaca ekstrem seperti El Nino.
Usulan ini disampaikan Eddy saat Workshop Jurnalistik Gapki dan Persatuan Wartawan Indonesia (PWI) di Yogyakarta. Acara ini merupakan komitmen bersama untuk mengawal industri sawit nasional, memperkuat sinergi dalam mengedukasi publik tentang tata kelola industri sawit yang berkelanjutan, ramah lingkungan, dan perannya sebagai tulang punggung ekonomi nasional.
Eddy menambahkan bahwa pemilihan Yogyakarta sebagai lokasi acara yang tidak memiliki perkebunan sawit bertujuan untuk menyosialisasikan pentingnya sawit dalam kehidupan sehari-hari, termasuk penggunaannya dalam industri batik lokal.
Dalam sesi pemaparan, Guru Besar Universitas Jember Ermanto Fahamsyah menegaskan bahwa sawit adalah anugerah bagi Indonesia yang berkontribusi besar terhadap devisa, lapangan kerja, serta ketahanan pangan dan energi nasional. Ia menekankan pentingnya mengelola anugerah ini dengan tata kelola yang baik agar manfaatnya dirasakan seluruh rakyat.
Senada, pakar pertanian dan ekonom senior Bustanul Arifin menekankan pentingnya memperkuat perkebunan rakyat serta strategi diplomasi internasional. Sawit berkelanjutan merupakan keniscayaan nasional. Kunci daya saing sawit Indonesia ke depan terletak pada peremajaan kebun rakyat, percepatan sertifikasi ISPO/RSPO, dan penguatan kemitraan yang adil antara petani, BUMN, dan swasta.
Atasi Kampanye Hitam
Menanggapi hal tersebut, Ketua Umum PWI Pusat Akhmad Munir menekankan peran penting pers dalam menyajikan fakta di tengah gempuran kampanye hitam global terhadap sawit Indonesia. Ia mengingatkan bahwa persaingan bisnis internasional sering kali menggunakan isu lingkungan dan tenaga kerja untuk mendiskreditkan tata kelola sawit nasional.
“Tantangan utama industri sawit adalah membuktikan tata kelola yang bermanfaat bagi masyarakat. Dunia sangat membutuhkan sawit karena ini minyak nabati paling produktif,” ujar Munir, menekankan perlunya jurnalisme berbasis data dan fakta empiris.
Munir menambahkan bahwa wartawan bertugas menyuarakan praktik industri sawit yang ramah lingkungan namun tetap kritis dalam mendorong perbaikan tata kelola perusahaan. Pers harus mengedepankan kepentingan nasional dengan mendukung industri sawit yang ramah lingkungan, sehat bagi tenaga kerja, dan berkelanjutan.
Agus Sudibyo, Ketua Bidang Pendidikan PWI Pusat, menambahkan bahwa kebebasan pers harus berjalan seiring dengan kesadaran terhadap kepentingan nasional. Ia menjelaskan bahwa negara lain sangat protektif terhadap produk domestik mereka, menggunakan kebebasan pers sebagai instrumen untuk mencapai kepentingan nasional.
Oleh karena itu, Agus menyetujui bahwa pers harus memberitakan sawit Indonesia secara kritis namun tidak melupakan peran strategisnya dalam menyumbang devisa nonmigas terbesar, menyerap tenaga kerja, menopang perekonomian daerah, serta mendukung ketahanan energi dan pengembangan biodiesel.
Melalui forum edukatif seperti workshop ini, PWI dan Gapki berharap insan pers memiliki pemahaman yang komprehensif tentang dinamika sawit nasional, sehingga karya jurnalistik yang dihasilkan jernih, objektif, dan mencerdaskan publik. Perhatian terhadap isu lingkungan harus seimbang dengan apresiasi terhadap sawit sebagai pilar utama perekonomian nasional.
Agus menyimpulkan bahwa di negara lain, pembelaan terhadap produk domestik lebih kuat dengan kritik yang lebih sedikit. Karenanya, kebebasan pers dan profesionalisme media tidak boleh hilang jika memang ada masalah, namun kesadaran akan kepentingan nasional dalam diskursus minyak nabati global juga perlu ditingkatkan.
