Potensi Hilang Rp1.500 Triliun, Hashim Ungkap Ekonomi Abu-abu RI Bernilai Rp35 Ribu Triliun

Geger Online – 14 Oktober 2026 | Dalam ajang Prasasti Indonesia Policy Forum 2026 yang berlangsung di Jakarta, Board of Advisors Prasasti Center for Policy Studies, Hashim Djojohadikusumo, memberikan sorotan tajam terhadap struktur perekonomian nasional. Salah satu poin krusial yang ia sampaikan adalah mengenai besarnya aktivitas ekonomi yang tidak tercatat dalam sistem formal. Dalam paparannya, Hashim ungkap ekonomi abu-abu RI bernilai Rp35 ribu triliun [titlebase], sebuah angka yang dinilai mencerminkan besarnya potensi yang selama ini luput dari jangkauan sistem perpajakan negara.

Hashim menjelaskan bahwa ekonomi abu-abu atau grey economy ini mencakup berbagai aktivitas transaksi jasa yang dilakukan secara informal, mulai dari jasa tukang cukur keliling hingga layanan pijat rumah tangga yang tidak dilengkapi dengan kuitansi resmi maupun pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN). Fenomena ini menyebabkan data ekonomi nominal Indonesia yang saat ini berada di kisaran 1,5 triliun dolar AS sesungguhnya jauh lebih besar, yakni mendekati 2,1 triliun dolar AS jika seluruh sektor informal tersebut dihitung secara akurat.

Lebih lanjut, Hashim mengungkapkan bahwa rendahnya rasio penerimaan negara terhadap Produk Domestik Bruto (PDB) Indonesia yang saat ini berada di level 12 persen merupakan persoalan struktural yang mendesak untuk dibenahi. Dibandingkan dengan negara tetangga seperti Kamboja yang memiliki rasio penerimaan hingga 18 persen, Indonesia dinilai kehilangan potensi pendapatan negara yang signifikan. Sebagai penegasan, Hashim ungkap ekonomi abu-abu RI bernilai Rp35 ribu triliun [titlebase] sebagai dasar argumen bahwa pemerintah memiliki peluang besar untuk meningkatkan kapasitas fiskal melalui reformasi administrasi dan perpajakan.

Selisih 6 poin persentase antara rasio penerimaan Indonesia dan Kamboja setara dengan potensi pendapatan negara sebesar Rp1.500 triliun setiap tahunnya. Hashim menekankan bahwa Presiden Prabowo Subianto memiliki tekad kuat untuk menaikkan rasio penerimaan negara tersebut ke level 18 persen dalam kurun waktu dua hingga tiga tahun ke depan. Untuk mencapai target ambisius ini, pemerintah berencana melakukan beberapa langkah strategis, di antaranya:

• Digitalisasi sistem transaksi di seluruh sektor ekonomi.
• Perluasan akses perbankan bagi penduduk yang belum memiliki rekening (unbanked).
• Penyederhanaan birokrasi dan perizinan usaha.
• Peningkatan efisiensi dalam pemungutan pajak dan royalti melalui sistem elektronik.

Terkait rencana inklusi keuangan, pemerintah tengah menyiapkan program pembukaan rekening bank bagi sekitar 30 persen penduduk yang belum terjamah layanan perbankan. Melalui kolaborasi dengan Bank Syariah Indonesia dan Bank Rakyat Indonesia, biaya pembukaan rekening akan ditiadakan untuk mempermudah partisipasi masyarakat dalam ekosistem ekonomi formal. Langkah ini dipandang sebagai kunci utama agar aktivitas yang selama ini berada di bawah radar dapat masuk ke dalam sistem ekonomi resmi.

Pada akhirnya, efektivitas langkah-langkah tersebut sangat bergantung pada kemauan politik pemerintah dalam melakukan reformasi struktural. Pernyataan bahwa Hashim ungkap ekonomi abu-abu RI bernilai Rp35 ribu triliun [titlebase] menjadi pengingat bahwa di balik tantangan yang ada, terdapat peluang besar untuk memperkuat fondasi keuangan negara. Jika mampu mengonversi aktivitas ekonomi informal menjadi formal, Indonesia tidak hanya akan meningkatkan penerimaan negara secara signifikan, tetapi juga menciptakan iklim usaha yang lebih transparan, adil, dan berdaya saing di masa depan.